Rabu, 19 Januari 2011

ANTARA - Peristiwa

ANTARA - Peristiwa


Polri, KPK dan PPATK Tangani Dokumen Pajak

Posted: 19 Jan 2011 07:17 AM PST

Jakarta (ANTARA News) - Polri bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menangani dokumen pajak perusahaan yang diberikan Kementerian Keuangan.

"Terkait dokumen pajak tersebut, semua pihak berusaha untuk membantu polisi, kita bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Kapolri, Jenderal Pol Timur Pradopo di Jakarta, Rabu.

Timur mengatakan hal itu merupakan bentuk semangat dalam penuntasan kasus Gayus.

"Selain itu, akan ada pemeriksaan oleh tim audit independen, BPKP dan BPK, kalau ada kekurangan tentunya terus dilakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melengkapi itu," katanya.

Kapolri mengatakan pemilihan dokumen pajak perusahaan adalah untuk melengkapi keterangan saksi atau siapa saja bagian daripada keterangan untuk menjadi alat bukti atau fakta-fakta hukum.

"Kita dibantu oleh dua petugas dari PPATK, kemudian tiga dari KPK untuk bersama-sama Polri melakukan penyelidikan terhadap dokumen pajak," kata Timur.

Polri sudah menerima 151 dokumen pajak perusahaan, dimana 44 perusahaan diantaranya ditangani oleh Gayus HP Tambunan, saat menjadi petugas Bagian Penelaah Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal (Ditjen)Pajak.

Polri juga akan meminta tambahan dokumen ke Kemenkeu diantaranya dokumen pelaporan keberatan pajak dan laporan memori banding.(*)
(T.S035/S019/R009)

Full Feed Generated by GetFullRSS.com, sponsored by USA Best Price.

DPRD Susuri Kasus Penembakan Petani Sarolangun

Posted: 19 Jan 2011 07:12 AM PST

Jambi (ANTARA News) - DPRD Provinsi Jambi berkunjung ke Kabupaten Sarolangun, menuyusuri kasus penembakan tujuh warga di Desa Karang Mendapo (Karmen), Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun oleh oknum Kepolisian.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi yang berangkat ke Sarolangun tersebut akan menggali informasi dan data guna mengkaji persoalan hukumnya.

"Kita sudah mendapatkan laporannya. Namun kita tidak bisa mendengar dari sebelah pihak saja. Kita akan tanyakan ke warga dan perusahan langusng. Apa persoalan sebenarnya," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Syahbandar, Rabu.

Dari informasi dan data di lapangan inilah, titik persoalan akan didapatkan. Nantinya, Komisi I akan berkoodinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi.

"Dari sini kita bisa memberikan rekomendasi dan solusi yang terbaik," ucapnya.

Tidak hanya persoalan ini yang akan dikaji oleh Komisi I Menurut Syahbandar pihaknya juga akan mengkaji rentetan kejadian-kejadian bentrokan dan penembakan yang dilakukan oknum aparat kepolisian dari konflik-konflik lahan yang terjadi selama ini.

Termasuk juga persoalan penembakan di Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan kasus-kasus lainnya.

Komisi I akan melihat dari aspek hukumnya seperti apa. Apakah memang persoalan yang dihadapi sama, atau tidak, nantinya bisa memberikan rekomendasi untuk menyelesaikannya.

Selain itu, komisi I juga akan mendalami persoalan penempatan anggota Brimob di kawasan-kawasan konflik lahan yang selama ini terjadi. "Apakah prosedurnya dibenarkan atau tidak," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi I, Yasir SE, menambahkan, jika diharuskan pihaknya tidak menutup kemungkinan akan memanggil pihak kepolisian untuk mempertanyakan hal ini. Sebab, sebagai anggota DPRD, pihaknya berhak memanggil kepolisian.

Akibat penembakan di Sarolangun tersebut, tujuh korban terluka. Meraka masing-masing adalah Fahmi (30), Munawir (28), Saiful (44), Suhendri (32), Nur Indones (35), Mat Nur (35) dan Agus (21).

Insiden penembakan ini terjadi sekitar pukul 10.00 WIB, Sabtu (15/1) pagi di kebun KKPA lahan koperasi Tiga Serumpun Divisi I blok B PT KDA, Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh. (*)

(T.KR-YJ/M019/R009)

Full Feed Generated by GetFullRSS.com, sponsored by USA Best Price.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan