Republika Online |
| Aher: Isu Deddy Mizwar Mundur, Sesat Posted: 03 Feb 2013 11:24 PM PST Republika/Amri Rachman Pasangan Cagub -Cawagub Jabar 2013 Ahmad Heryawan (kiri) dan Deddy Mizwar (kanan). REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Calon Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, isu mundurnya Deddy Mizwar sebagai calon wakil gubernur pada pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) sangat menyesatkan. "Ya itu isu yang sangat-sangat menyesatkan (isu Deddy Mizwar mundur)," kata Ahmad Heryawan yang juga pejabat kini Gubernur Jabar di Kota Bandung, Senin (4/2). Menurut dia, pihak-pihak yang mengembuskan isu tersebut dinilainya sebagai orang yang tidak tahu aturan. "Itu orang tidak tahu aturan. Harusnya belajar dulu gitu," kata calon gubernur dengan nomor urut empat ini. Ia menegaskan, Deddy Mizwar tidak mungkin mundur. Menurutnya, aturan KPU menyebutkan seorang calon kepala daerah tidak bisa mundur jika telah mendapatkan nomor urut dalam sebuah pilkada. "Nggak mungkin. Kan ada persetujuan tidak boleh mundur kalau sudah dapat nomor," tukas Heryawan. Dia menambahkan bahwa pengunduran diri calon kepala daerah yang sudah mendapatkan nomor urut, merupakan tindakan kriminal. "Kalau mundur, sesuai aturan KPU itu merupakan tindakan kriminalitas," ucapnya, menegaskan.
Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. (QS Al-Baqarah [2[:82) | ||
| 'Jika Anas Harus Mundur, Itu Keniscayaan Politik' Posted: 03 Feb 2013 11:23 PM PST REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat kembali bergejolak. Isu penggulingan Anas Urbaningrum dari jabatannya sebagai ketua umum partai digulirkan lagi, seiring dengan semakin melorotnya elektabilitas partai penguasa tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, menjelaskan selama ini banyak opini bermunculan terhadap kondisi Partai Demokrat. Sebagian berkembang melalui pemberitaan di media massa yang mengkontaminasi pandangan masyarakat terhadap Anas dan Demokrat. "Pak Anas juga ingin menyelamatkan partai ini. Pak Anas tidak ingin partai ini terpuruk. Kalau nanti Pak Anas harus mundur, ini merupakan keniscayaan dari politik," kata Max di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/2). Landasan utama Demokrat secara konstitusi, menurut Max adalah menginginkan partai besar dan berjaya. Namun, bukan berarti membesarkan partai yang tengah didera masalah dengan cara yang tidak konstitusional. Harus sesuai dengan sistem yang dibangun secara bersama, melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) parpol. Hasil kongres nasional Partai Demokrat di Bandung yang menetapkan Anas sebagai ketum merupakan hasil yang valid. Sehingga untuk mengubahnya harus berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jika beberapa bagian partai merasa kepemimpinan Anas harus dievaluasi, Max menyatakan, harusnya dibicarakan secara bersama di dalam partai. "Harus legowo, harus ikuti keputusan tertinggi," kata Max. Menurut Max, meski Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Majelis Tinggi partai pernah menyinggung agar Anas mundur, bukan berarti hal tersebut harus diikuti begitu saja. Karena landasan utamanya adalah masalah hukum. Artinya, ketika disebutkan yang bersalah akan merasa belum ada bukti secara hukum. "Mentang-mentang pendiri partai, bukan berarti harus ambil sikap seperti itu. Diketawain oleh partai-partai yang lain nanti," tegas Max. |
| You are subscribed to email updates from Republika Online RSS Feed To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
