NEW YORK, KOMPAS.com - Utusan Palestina berjuang untuk mendapatkan suara Dewan Keamanan (DK) PBB dalam mendukung upaya negera itu menjadi anggota penuh PBB, sementara Amerika Serikat (AS) menggerahkan senjata ampuh diplomatiknya untuk menggagalkan proposal Palestina itu.
DK mengadakan pertemuan pertama untuk membahas usulan Palestina itu pada Senin (26/9/2011) dan akan bertemu lagi Rabu besok untuk secara resmi mengirim permintaan yang diajukan Presiden Palestina, Mahmud Abbas, itu ke sebuah komite keanggotaan. Kampanye Palestina menghadapi perjuangan berat karena AS telah mengancam akan memveto setiap resolusi yang mendukung usul Palestina itu. Bagaimanapun, tidak akan ada pemungutan suara bagi 15-anggota DK yang diperkirakan terjadi selama beberapa minggu ini dan hiruk-pikuk lobi pun telah dimulai.
Pada puncak kampanye di PBB itu, Palestina mengirim delegasi tingkat tinggi ke anggota dewan asal Bosnia, Gabon, dan Nigeria dalam upaya untuk meraih dukungan, kata utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, kepada wartawan. Sementara Amerika Serikat dan Israel, yang berkeras bahwa hanya negosiasi langsung yang dapat menghasilkan suatu kesepakatan, mati-matian melobi anggota DK untuk menentang atau abstain dalam resolusi tersebut. Jika resolusi itu tidak mendapatkan sembilan suara dukungan, usul Palestina itu kandas dan AS tidak harus menggunakan hak vetonya.
Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, telah membicarakan proposal Palestina itu dengan Perdana Menteri Lebanon, Nijab Mikati, di markas PBB sebelum pertemuan hari Senin, kata pejabat AS. Lebanon memegang jabatan presiden DK pada bulan September dan telah mendukung usul Palestina. Clinton juga membicarakan kasus itu dengan Menteri Luar Negeri Kolombia, Maria Angela Holguin, Senin.
Sembilan dari 15 anggota dewan itu telah mengakui negara Palestina, tetapi para diplomat mengatakan, Palestina akan berjuang untuk mendapatkan sembilan suara. Hanya China, Rusia, Lebanon, India, Afrika Selatan dan Brasil yang telah menyatakan diri mendukung upaya Palestina itu.
"Ini sebuah latihan di mana akan ada tekanan besar pada anggota Dewan Keamanan, tapi kami percaya pada teman-teman kami," kata Mansour. Meskipun ada oposisi dari Amerika Serikat, Mansour meminta Dewan Keamanan untuk "sinkronisasi diri dengan sejarah" dan menyetujui keanggotaan Palestina.
Presiden AS, Barack Obama, mengatakan kepada Abbas secara terbuka dan pribadi di PBB pekan lalu bahwa tidak akan ada sebuah negara Palestina tanpa kesepakatan dengan Israel yang dicapai melalui perundingan langsung. Kuartet diplomatik untuk Timur Tengah -Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa dan PBB- meluncurkan tawaran baru untuk melanjutkan pembicaraan setelah Abbas mengajukan permohonan bersejarah. Kuartet menetapkan suatu target kesepakatan pada akhir 2012. Kuartet menyerukan, pembicaraan dapat dimulai dalam waktu satu bulan, proposal dari kedua belah pihak dalam tiga bulan, kemajuan besar dalam enam bulan, dan kesepakatan akhir tercapai pada akhir 2012.
Menteri Luar Negeri Jerman, Guido Westerwelle, memberikan dukungan yang kuat bagi inisiatif Kuartet itu dalam pidatonya kepada Majelis Umum PBB pada hari Senin. "Dua negara berdampingan dalam damai adalah mungkin. Namun, ini hanya dapat dicapai melalui negosiasi," katanya. "Konfrontasi kata-kata di sini, di New York tidak harus jadi pemicu bagi eskalasi kekerasan di Timur Tengah," tambahnya. Ia menyerukan perundingan langsung segera. Menteri Luar Negeri China, Yang Jiechi, dalam pidatonya di PBB, juga menambah panjang daftar seruan internasional bagi penyelenggaran pembicaraan baru.
Abbas, yang mendapat gelombang dukungan rakyat di wilayah-wilayah pendudukan, mengatakan dia siap melakukan pembicaraan tetapi pertama-tama harus ada "penghentian total" pembangunan permukiman Israel di wilayah-wilayah pendudukan itu. PM Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan, dia ingin perundingan tanpa syarat dan menolak untuk menghentikan pemukiman baru.
Seorang pejabat senior PBB, yang berbicara tanpa mau disebut nama, mengatakan di sela-sela pembicaraan Clinton-Mikati bahwa ia melihat hanya "sedikit harapan" bagi sebuah pembicaraan baru.
Jika usul ke Dewan Keamanan untuk menjadi anggota penuh PBB gagal, Palestina diperkirakan akan maju ke Majelis Umum PBB untuk meminta jadi negara pengamat. Palestina akan hampir pasti mendapatkan mayoritas dukungan. Perancis bahkan telah menyerukan agar Palestina diberikan status negara pengamat dalam upaya untuk meredakan ketegangan diplomatik.
