Republika Online |
| Rapat Timwas Century DPR Molor Posted: 02 Oct 2012 11:30 PM PDT REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Tim Pengawas (Timwas) Kasus Bank Century DPR RI dengan Menteri Keuangan, Pimpinan Lembaga Penjamin Simpanan, dan Direktur Utama Bank Mutiara, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, molor sekitar 70 menit dan baru dimulai pukul 11:10 WIB. Rapat Timwas yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso itu semula dijadwalkan mulai pukul 10:00 WIB, karena menunggu Priyo membuka kegiatan DPR RI di tempat lain. Sambil menunggu Priyo Budi Santoso, Anggota Timwas Century DPR RI tampak berbincang-bincang di dalam ruangan rapat dan di ruang tunggu, sedangkan Wakil Menteri Keuangan, pimpinan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Direksi Bank Mutiara menunggu di ruang tunggu tamu yang di jaga oleh petugas pengamanan dalam DPR RI di depan pintu. Sementara itu, puluhan nasabah Bank Century tampak bergerombol di depan pintu masuk ruang rapat Timwas Century. Mereka tampak sering bertanya kepada pegawai sekretariat jenderal DPR RI yang mengurusi rapat, kapan Priyo tiba dan rapat dimulai. Ketika Priyo tiba, puluhan nasabah Bank Century segera menyambutnya dengan menyalami. Mereka juga tampak memperkenalkan diri masing-masing. Rapat Timwas Century DPR RI, pada Rabu ini mengagendakan, meminta penjelasan dari Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, Ketua LPS, dan Direktur Utama Bank Century (dulu Bank Century), mengenai skema penggantian dana nasabah Antaboga, produk reksadana yang dikeluarkan Bank Century. Anggota Tim Pengawas Bank Century, Bambang Soesatyo mengatakan, selama ini penggantian dana nasabah Antaboga masih belum mendapat perhatian. Bambang Soesatyo yang memberi pernyataan melalui pesan "blackberry" juga mempertanyakan soal aset Bank Century sekitar Rp 1,5 triliun yang berada di Swiss. |
| Buruh Kembali Demo, Inilah Sikap KAMMI Posted: 02 Oct 2012 11:21 PM PDT REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia menuntut pemerintah serius menyikapi tuntutan kesejahteraan yang disuarakan kaum buruh. Sebab jika pemerintah terus lalai, sama saja mengebiri hak kaum buruh. "KAMMI mendesak supaya pemerintah memenuhi tuntutan buruh Indonesia. Jangan diabaikan, sebab pemerintah mengebiri hak buruh dalam mendapatkan kesejahteraan yang memadai," jelas Ketua Umum PP KAMMI Muhammad Ilyas di Jakarta, Rabu (3/10). Menurut Ilyas, hak buruh harus diberikan sebagai bagian dan kewajiban pemerintah kepada rakyat. Dirinya juga mengharapkan, pemerintah secepatnya menghapus sistem kerja kontrak yang tidak manusiawi. "Sistem outsourching secara jelas melawan akal sehat, melanggar nilai keadilan bagi pekerja dan merugikan buruh. Sistem itu kapitalistik dan menguntungkan segelintir pemilik modal saja," tambahnya. Selain itu, dirinya meminta pemerintah tidak menerapkan politik upah murah karena membuat buruh Indonesia semakin menderita. Apalagi belakangan ini, harga kebutuhan pokok semakin meroket akibat pemerintah tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. "KAMMI mendukung penuh perjuangan buruh menolak upah murah. Sekarang, sudah waktunya pemerintah bertindak tegas dan mengambil keputusan untuk membuat regulasi yang pro buruh Indonesia," pungkasnya. PP KAMMI |
| You are subscribed to email updates from Republika Online RSS Feed To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Sending your message
