Republika Online |
Posted: 17 Jan 2013 11:01 PM PST REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) mengundang Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) untuk meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso II, di Poso, Sulawesi Tengah. "Saya undang beliau untuk meresmikan PLTA Poso," katanya di Kantor Presiden, Jumat (18/1). Meskipun belum ditentukan waktu pastinya, JK mengatakan Presiden SBY sangat senang dengan undangan tersebut. Karena itu sedang diatur waktu yang tepat untuk kedatangan Presiden ke Poso. JK mengaku punya kenangan bersama dengan SBY terhadap Poso. Terutama ketika upaya perdamaian dan penyelesaian konflik di sana. "Jadi, kita kembali ke Poso dalam bentuk lain yakni untuk meresmikan listrik yang sangat besar supaya Poso lebih aman dengan ekonomi yang baik," tambah Ketua Umum PMI tersebut. Menurutnya, PLTA Poso memiliki kapasitas 195 ribu megawatt (MW) dan dikerjakan oleh anak bangsa. Mulai dari tenaga, kontraktor, perencana, hingga operator semuanya dikerjakan oleh orang-orang Indonesia. "Ini hyroliktik pertama di republik ini yang merah putih. Yang lain buatan Jepang, buatan Prancis," ujar dia. PLTA Sulewana menggunakan sistem interkoneksi untuk menopang kelistrikan Sulawesi. Pasokan dari PLTA berkapasitas 3 x 65 megawatt itu dapat digunakan untuk Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. PLTA Poso ini dikerjakan oleh PT Poso Energy milik keluarga JK. Proyek tersebut terbagi dalam tiga tahapan, yakni PLTA Poso 1, 2, dan 3. |
Gara-Gara Banjir, Transaksi Bursa Menurun Posted: 17 Jan 2013 10:59 PM PST REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banjir yang melanda Jakarta berpengaruh terhadap transaksi, nilai transaksi dan volume perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Pada penutupan perdagangan Kamis (17/1),volume perdagangan saham ditutup 2,41 miliar saham dengan nilai transaksi Rp 3,09 triliun. Dalam waktu normal, volume perdagangan biasanya mencapai 4,51 miliar saham dengan transaksi di atas Rp 5 triliun. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota BEI Samsul Hidayat menjelaskan, aktivitas perdagangan di BEI masih akan berlangsung meski di tengah banjir. Selama tidak ada kendala infrastruktur dan alasan kuat dari pemerintah, aktivitas perdagangan saham tetap dibuka. Menurutnya, BEI tidak bisa memberikan suspensi kepada pasar begitu saja. Penghentian perdagangan saham harus memiliki dasar yang kuat. "Otoritas suspensi ada di tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," ujar Samsul. |
You are subscribed to email updates from Republika Online RSS Feed To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |