KOMPAS.com - Nasional |
KPK: Kita Bangun Smart Building! Posted: 17 Jan 2013 11:45 AM PST KPK: Kita Bangun Smart Building! Penulis : Icha Rastika | Jumat, 18 Januari 2013 | 02:20 WIB KOMPAS/ALIF ICHWAN Sejumlah tahanan Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Timur Cabang Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, seperti Hartati Murdaya (kedua dari kiri), Neneng Sri Wahyuni (berkerudung), dan Miranda Goeltom (kanan), Kamis (17/1), diungsikan sementara ke lobi Gedung KPK karena ruang tahanan kebanjiran. JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memiliki gedung baru sedikit demi sedikit mulai terealisasi. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, proses tender proyek gedung baru KPK sudah selesai. "Tahun ini pembuatan pondasi. Tender sudah selesai," kata Bambang di Jakarta, Kamis (17/1/2013). Dari proses tender tersebut, kata Bambang, terpilihlah perusahaan rekanan yang dianggap tidak memiliki konflik kepentingan dengan KPK. Bambang juga mengatakan, pihaknya sudah memiliki tim konsultan bangunan. Tim ini akan mendesain perencanaan gedung. Menurutnya, KPK akan merancang gedung baru yang menerapkan sistem smart building. Salah satu cirinya, ungkap Bambang, gedung tersebut akan efektif dan efisien dalam penggunaan energi. "Misalnya, listrik mati kalau enggak ada orang, lalu sistem sekuriti, termasuk sistem penyimpanan arsip," ujarnya. Gedung baru tersebut diharapkan dapat lebih baik dibandingkan Gedung KPK yang ada saat ini. Sejak pagi tadi, Gedung KPK yang berlokasi di Jalan HR Rasuna Said Jakarta, sebagiannya terendam air. Air dari jalanan meluap hingga masuk ke basement Gedung KPK, tempat para tersangka ditahan. Aliran listrik pun dipadamkan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan akibat banjir tersebut. Akibatnya, perangkat kerja dan sistem di Gedung KPK lumpuh sehingga sebagian pegawai dipulangkan. Kegiatan pemeriksaan juga tidak berjalan hari ini. Adapun gedung baru KPK akan dibangun di atas lahan seluas 8.294 meter persegi di Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Lahan tersebut milik negara, yang dipinjamkan kepada KPK. Rencananya, gedung baru akan dibangun dengan kapasitas yang mampu menampung minimal 1.000 pegawai KPK. Editor : Glori K. Wadrianto |
Ketua MPR Tak Optimistis Masalah Banjir Bisa Rampung Posted: 17 Jan 2013 10:27 AM PST Ketua MPR Tak Optimistis Masalah Banjir Bisa Rampung Penulis : Sandro Gatra | Jumat, 18 Januari 2013 | 01:20 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas mengaku kurang optimistis jika berbagai permasalahan di DKI Jakarta, salah satunya banjir dapat diselesaikan jika penanganannya hanya bersifat konvensional. Menurut Taufiq, perlu langkah fundamental untuk mengatasinya. "Salah satunya mempertimbangkan kembali dengan sungguh-sungguh opsi memindahkan ibu kota negara ke daerah lain yang memenuhi syarat, baik secara geografis, geopolitik, maupun sosioekonomis," kata Taufiq di Jakarta, Kamis (17/1/2013). Taufiq mengatakan, salah satu daerah yang pernah ditawarkan untuk menggantikan DKI Jakarta sebagai ibu kota oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. "Bisa juga daerah lainnya asal memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjadi ibu kota negara. Keputusan pemindahan ibu kota negara ini tentu bukan hanya tanggungjawab pemerintah bersama DPR, tetapi juga perlu dukungan seluruh rakyat Indonesia," kata politisi senior PDI Perjuangan itu. Seperti diberitakan, sejumlah wilayah di ibu kota terendam banjir akibat hujan deras maupun air kiriman dari Bogor, Jawa Barat. Salah satunya "jantung" ibu kota, yakni Jalan Sudirman-Thamrin. Aktifitas akhirnya lumpuh lantaran jalan tak bisa dilewati. Bahkan, air masuk ke dalam perkantoran. Editor : Glori K. Wadrianto |
You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan