Sabtu, 19 Februari 2011

KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional


Megawati Dituding Arogan dan Angkuh

Posted: 19 Feb 2011 04:29 PM PST

Tolak Jadi Saksi Meringankan

Megawati Dituding Arogan dan Angkuh

Editor: Aloysius Gonsaga Angi Ebo

Minggu, 20 Februari 2011 | 00:29 WIB

KOMPAS/ TOTOK WIJAYANTO

Megawati Soekarnoputri

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com — Megawati Soekarnoputri dituding terlalu arogan dan angkuh karena Ketua Umum PDI Perjuangan itu menolak menjadi saksi yang meringankan bagi Max Moein Cs, tersangka kasus dugaan suap pemenangan Miranda S Goeltom.

"Atas penolakan itu, Mega selalu merasa kuat dan besar. Itu (penolakan) menunjukkan keangkuhan dan arogansinya," kata penasihat hukum Max Moein Cs, yakni Petrus Selestinus, saat dihubungi, Sabtu (19/2/2011).

Mega, kata Petrus, seharusnya tidak memosisikan dirinya sebagai mantan Presiden kelima RI dan Ketua Umum PDI Perjuangan dalam menyikapi panggilan itu. Mega, lanjut Petrus, seharusnya memosisikan dirinya sebagai masyarakat awam yang harus patuh dan tunduk pada hukum. Dengan menjadi masyarakat awam, maka Mega juga akan terpanggil untuk berusaha membantu KPK, mengungkap kasus korupsi yang menyita perhatian masyarakat itu.

"Dia (Mega) harus menganggap kehadirannya di KPK itu untuk kepentingan umum," ujarnya.

Mega, lanjut Petrus, juga harus menunjukkan jika dirinya benar-benar seorang negarawan yang akan melakukan segala hal yang dapat membawa kebaikan bagi negaranya. Karena dengan alasan-alasan itulah, Mega tak akan menolak memberi keterangan untuk menjelaskan duduk permasalahan kasus itu sebenarnya.

Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by

Kirim Komentar Anda

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Redpem: Ini untuk Tutup Kasus Century

Posted: 19 Feb 2011 03:26 PM PST

Pemanggilan Megawati Soekarnoputri

Redpem: Ini untuk Tutup Kasus Century

Editor: Aloysius Gonsaga Angi Ebo

Sabtu, 19 Februari 2011 | 23:26 WIB

JAKARTA, Kompas.com — Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) yang merupakan sayap partai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan melawan segala bentuk kriminalisasi terhadap Megawati dan PDI-P.

"Repdem menentang keras cara-cara busuk penguasa yang menggunakan instrumen hukum untuk mengkriminalisasi PDI Perjuangan. Repdem akan menjadi garda terdepan menjaga kedaulatan dan kehormatan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarnoputri dari upaya konspirasi busuk kekuasaan yang tersistematis melakukan kriminalisasi atas nama hukum," kata Ketua Umum Repdem Masinton Pasaribu kepada Tribunnews.com, Sabtu (19/2/2011).

Pemanggilan KPK terhadap Megawati, kata Masinton, memperkuat bukti bahwa KPK bukan lagi bekerja untuk pemberantasan korupsi, tetapi mengabdi untuk kepentingan politik hukum kekuasaan. Fakta di persidangan pemeriksaan terhadap Dudhie Makmun Murod, kata Masinton, sudah terang. Bahwa, kasus suap travel cek Miranda Goeltom tidak ada kaitannya dengan Megawati.

"Begitu pun dengan pemeriksaan terhadap para eks anggota DPR tahun 2004. Menjadi aneh ketika pelaku yang terlibat langsung, seperti Nunun, Miranda, Artha Graha sebagai pemberi dan penyedia travel cek tidak disentuh oleh KPK," kecam Masinton.

"Sementara Megawati yang tidak tahu-menahu kasus tersebut akan dipanggil dan diperiksa oleh KPK. KPK sudah menjadi bagian instrumen politik hukum kekuasaan untuk mengalihkan isu kegagalan dan kebohongan SBY.

"Serta untuk menutupi kasus besar triliunan rupiah yang melibatkan kroni istana dalam kasus mafia pajak dan bailout Bank Century Rp 6,7 triliun. Pemberantasan korupsi oleh presiden SBY tidak lebih sebagai 'politik sweeping' yang digunakan untuk menyapu kader dari berbagai partai selain Partai Demokrat," kata Masinton.

Terutama yang menjabat kepala daerah dan legislatif mendapatkan diskriminasi hukum bahkan dikriminalisasi. Praktik ini sudah dijalankan sejak SBY menjabat presiden tahun 2004 hingga sekarang.

"Repdem akan bergerak di seluruh daerah bersama kader dan simpatisan PDI Perjuangan mendatangi kantor instansi hukum, seperti kejaksaan, pengadilan dan kepolisian serta kantor KPK di Jakarta sebagai bentuk perlawanan terhadap kriminalisasi atas nama hukum terhadap Megawati dan PDI Perjuangan," tandasnya. (tribunnews/yat)

Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by

Kirim Komentar Anda

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan