Republika Online

---

Lagi dan Lagi, Israel Bangun 120 Pemukiman Posted: 15 Feb 2011 06:23 AM PST REPUBLIKA.CO.ID, Dewan kota al-Quds (Yerusalem) telah menyetujui pembangunan 120 unit baru pemukim ilegal Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Bangunan yang konstruksinya telah mendapat lampu hijau pada Senin (14/2) kemarin, adalah untuk pop up dalam penyelesaian Ramot di Timor al-Quds, AFP melaporkan. "Mereka menyetujui 120 unit rumah di Ramot ... ada dua izin resmi, satu untuk 56 unit perumahan dan lain untuk 64," kata Pepe Alalu partai Meretz. Alalu mencatat bahwa keputusan komite kota itu tidak memerlukan dukungan Tel Aviv, yang mengatakan "itu telah final." Tel Aviv diduduki dan kemudian Timur Al-Quds dianeksasi dan setiap meter tanah Palestina lainnya di Tepi Barat dalam Perang Enam Hari pada 1967. Langkah ini telah diakui oleh komunitas internasional. Persetujuan baru-baru ini merupakan yang terbaru dalam gelombang tanpa henti pekerjaan konstruksi Israel di kota, yang Permintaan Palestina sebagai ibukota negara masa depan mereka. Keputusan datang dalam menghadapi panggilan oleh PBB dan Uni Eropa yang telah mencela kegiatan permukiman sebagai tindakan yang ilegal, karena tempat mereka mengambil merupakan tanah Palestina yang diduduki. Palestina mengatakan bahwa upaya konstruksi dimaksudkan untuk mencegah pembentukan suatu Negara independen Palestina - yang telah diakui oleh banyak negara. Israel menolak untuk memperpanjang pembekuan parsial pada penyelesaian proyek perluasan pada akhir September, sehingga mengulur pembicaraan langsung yang disponsori AS dengan Otorita Palestina (PA), yang telah kembali awal bulan di Washington. Mengacu pada suara Senin, juru bicara PA Ghassan Khatib mengatakan tindakan otorisasi tidak biasa, tetapi bersikeras bahwa "tidak mengubah fakta bahwa ini semua ilegal dan tidak bisa diterima." Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Meski Mubarak Mundur, Mesir Tetap Dikuasai Antek-antek Israel Posted: 15 Feb 2011 06:14 AM PST REPUBLIKA.CO.ID, Wakil Ikhwanul Muslimin Mesir di Inggris, Mohammad Ghanim mengatakan militer Mesir memiliki hubungan dengan Amerika Serikat dan Rezim Zionis Israel. Mohammad Ghanim dalam wawancaranya dengan Press TV menandaskan, meski Hosni Mubarak mundur, namun hingga kini yang berkuasa di Mesir masih antek-antek Israel. Ia mengatakan, pemilihan Ahmad Shafiq sebagai pedana menteri adalah langkah keliru dan tidak pada tempatnya. Ia diangkat oleh Mubarak dan seorang militer serta tidak memiliki kelayakan untuk menempati posisi ini khususnya sebagai wakil dari rakyat revolusioner Mesir. Wakil Ikhwanul Muslimin di Mesir ini menambahkan, militer bukan politikus dan tanggung jawab menjalankan pemerintahan transisi sangat sulit bagi mereka. Seraya mengisyaratkan sejumlah besar tuntutan rakyat yang belum dipenuhi, Ghanim mengatakan, pihaknya akan memengakkan penuh demokrasi di Mesir sehingga yang berperan dalam pemerintahan adalah rakyat. Ia juga meminta Dewan Tinggi Militer menarik simpati rakyat dengan menghubungi wakil-wakil terpercaya rakyat dan berunding dengan mereka. Mohammad Ghanim menandaskan, Perjanjian Perdamaian Camp David dan perjanjian serupa lainnya ilegal. "Mubarak adalah antek dan pelayan Rezim Zionis Israel," ungkap Ghanim. Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

You are subscribed to email updates from Republika Online To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610