ANTARA - Mancanegara |
| Komentar Hillary Soal Militer Mesir Posted: 14 Feb 2011 08:03 PM PST  Hillary Clinton (ANTARA/REUTERS/Sultan Alhasani) Langkah-langkah yang telah mereka ambil sejauh ini meyakinkan, tapi masih ada jalan panjang yang harus dilalui, dan Amerika Serikat telah menyatakan dengan jelas siap untuk membantu dengan cara apapun yang sesuai Berita Terkait "Ini adalah saat yang sangat menantang untuk militer Mesir," kata Hillary kepada wartawan saat berkunjung ke Kongres AS, sebagaimana dikutip dari AFP. "Langkah-langkah yang telah mereka ambil sejauh ini meyakinkan, tapi masih ada jalan panjang yang harus dilalui, dan Amerika Serikat telah menyatakan dengan jelas siap untuk membantu dengan cara apapun yang sesuai,"katanya. Hillary mengutip hubungan antara militer Washington dan Kairo yang telah berlangsung lama, yang disebut oleh para ahli sebagai faktor kunci dalam upaya militer Mesir menangani aksi protes yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengakhiri masa kekuasaan mantan Presiden Hosni Mubarak selama tiga dasawarsa. "Saya pikir militer Mesir menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk rakyat Mesir dalam upayanya membatasi dan memberikan dukungannya terhadap hak mereka untuk berunjuk rasa," kata diplomat tertinggi AS itu . "Mereka sekarang sedang diminta untuk menunjukkan tanggung jawab yang tidak ada dalam buku panduan untuk perwira muda - bagaimana memimpin sebuah negara menuju suatu transisi yang damai, penuh arti dan tertib, untuk masa depan yang demokratis, "katanya. "Sejauh ini mereka telah menunjukkan keseriusan tujuan dan komitmen untuk menyelenggarakan masa transisi yang kita harapkan akan mengarah pada pemilihan umum yang bebas dan adil" dan untuk reformasi demokrasi yang luas dan pemerintah yang inklusif, kata Clinton. "Kami akan terus bekerja, bukan hanya dengan militer, tapi juga dengan masyarakat sipil dari berbagai perwakilan dari seluruh penjuru Mesir secara mendalam," katanya. Editor: AA Ariwibowo Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com |
| Penguasa Militer Mesir Beraksi Posted: 14 Feb 2011 07:16 PM PST  Seorang pendukung oposisi bersujud di hadapan tentara Mesir di Lapangan Tahrir, Kairo (FOTO ANTARA/REUTERS/Goran Tomasevic) Saya telah dipilih oleh Dewan Militer Tertinggi guna memimpin komisi untuk amandemen konstitusi Berita Terkait Video Terkait Pensiunan hakim bernama Tareq al-Bishry merupakan seorang pendukung peradilan independen, walaupun para pakar hukum mengatakan peradilan Mesir menjadi sasaran intervensi politik ketika rezim Hosni Mubarak berkuasa selama 30 tahun yang berakhir pada Jumat, sebagaimana dikutip dari Reuters. "Saya telah dipilih oleh Dewan Militer Tertinggi guna memimpin komisi untuk amandemen konstitusi," kata Bishry kepada Reuters pada Selasa, tanpa menjelaskan lebih rinci lagi tentang hal itu. Dewan Militer Tertinggi, yang mengambil kendali pemerintahan Mesir sejak nundurnya Mubarak, mengatakan dalam sebuah komunike pada Minggu yang membentuk sebuah komite untuk mengubah beberapa pasal dalam konstitusi serta membuat aturan main untuk pemilihan umum dalam masa transisi itu. Sejumlah aktivis muda mengatakan pada Minggu bahwa dewan militer telah memberitahu mereka bahwa amandemen konstitusi akan segera dirancang serta akan menggelar pemilihan umum dalam jangka waktu dua bulan. Seorang sumber militer mengatakan bahwa tenggat waktu dua bulan merupakan jangka waktu yang umum. Konstitusi sekarang, yang telah dibekukan oleh dewan militer, terancang untuk menjamin Mubarak dan sekutunya berada dalam lingkar kekuasaan. Amandemen yang ditambah ketika ia berkuasa semakin memperkuat cengkramannya terhadap kekuasaan. Sebagai contoh, satu amandemen yang memungkinkan pemilihan presiden multi kandidat pada 2005 dirumuskan secara hati-hati agar tidak ada tantangan realistis yang dapat mengalahkan Mubarak. Pemrotes telah meminta beberapa perubahan, termasuk menjadikan pemilihan presiden secara jujur dan membatasi masa jabatan presiden. Mubarak menjabat selama lima kali dari enam tahun masa kepresidenan dan sebelumnya diperkirakan akan mencapai yang keenam. Setelah pemilihan parlemen pada 2000, Bishry mengatakan sistem peradilan harus diberikan kuasa untuk mengawasi jalannya pemungutan suara. Namun justru sebaliknya, para hakim terpinggirkan dalam proses pemungutan suara pada rezim Mubarak. Dalam pemilihan parlemen November 2010 yang jelas terlihat curang, hakim tidak ditempatkan di tempat pemungutan suara (TPS), dan para pemantau pemilu mengatakan kotak suara telah terisi sebelum rakyat memilih. Perubahan konstitusi lainnya yang diminta oleh pemrotes akan membolehkan kelompok independen untuk memantau pemilihan umum. Editor: AA Ariwibowo Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com |
| You are subscribed to email updates from ANTARA News - Internasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan