KOMPAS.com - Nasional |
| Yenny Wahid Dilamar Banyak Partai Posted: 28 Feb 2011 02:10 PM PST Partai Politik Yenny Wahid Dilamar Banyak Partai Penulis: Icha Rastika | Editor: Nasru Alam Aziz Senin, 28 Februari 2011 | 22:10 WIB Direktur Eksekutif The Wahid Institute Yenny Wahid menyampaikan pengantar diskusi bertema kekerasan berbasis agama di The Wahid Institute, Jakarta, Senin (28/2/2011). TERKAIT: JAKARTA, KOMPAS.com - Putri mendiang KH Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid mendapat tawaran dari sejumlah partai untuk bergabung. Kendati demikian, Yenny enggan menerima, karena merasa bertanggung jawab untuk terus menjalankanPartai Kebangkitan Bangsa (PKB) peninggalan ayahnya. "Saya ditawari pribadi. Jabatannya juga menggiurkan, wakil ketua umum, beberapa tawaran yang masuk memang seperti itu," ungkapnya, usai menghadiri diskusi di The Wahid Institute, Jakarta, Senin (28/2/2011). Menurut Yenny, sejumlah partai yang memintanya bergabung merupakan partai-partai besar. Namun dia enggan menyebutkan nama partai-partai tersebut. "Lebih dari tiga partai, dan besar semua," katanya. Kini, Yenny menjabat sebagai Ketua DPP Partai PKB Gus Dur. Partainya merupakan pecahan Partai PKB yang saat ini dipimpin Muhaimin Iskandar. Terkait hubungan PKB Gus Dur dengan PKB Muhaimin, Yenny menyatakan pihaknya terus mencoba berdamai dengan PKB Muhaimin. Kemungkinan kedua kubu tersebut berdamai, kata Yenny, sangat besar. Hanya saja, Yenny menghendaki agar nama baik almarhum ayahnya, dipulihkan. "Saya ingin sejarah Gus Dur yang dimakzulkan dari posisinya di PKB ini dihapuskan dulu. Saya enggak minta jabatan, saya enggak minta posisi, saya hanya minta itu saja," paparnya.
Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by Kirim Komentar Anda |
| Sudi: Boikot Media Bukan Sikap Presiden Posted: 28 Feb 2011 01:27 PM PST Dipo Vs Media Sudi: Boikot Media Bukan Sikap Presiden Penulis: Suhartono | Editor: I Made Asdhiana Senin, 28 Februari 2011 | 21:27 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menegaskan, ancaman boikot kepada segelintir media massa yang selama ini dinilai selalu menjelek-jelekan pemerintah, bukanlah sikap pemerintah secara resmi yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ancaman tersebut merupakan sikap anggota kabinet, dalam hal ini Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang menilai media massa tersebut sudah berlebihan menjelek-jelekan pemerintah, dan bukan mengkritisi kinerja pemerintah untuk perbaikan di masa datang. "Ya, bisa saja seorang anggota kabinet menilai seperti itu. Akan tetapi, kan, ancaman (boikot)-nya itu tidak pernah terbukti. Jadi, tidak ada boikot itu. Buktinya, mereka masih bisa meliput dan mendapatkan iklan dari pemerintah," tandas Sudi saat dihubungi Kompas di Jakarta, Senin (28/2/2011) sore. Sudi melanjutkan, "Saya tegaskan, ancaman (boikot) itu bukan sikap pemerintah. Presiden tidak pernah mengarahkan siapa pun. Anggota kabinet memiliki kewenangan berbicara". Menurut Sudi, apa yang dijelek-jelekan segelintir media massa itu, tidak seluruhnya benar. "Jadi, media massa itu seharusnya berimbang. Kalau cuma menjelek-jelekkan saja, sekarang ini yang rugi kita semua, negara ini. Momentum investasi hilang karena pemberitaannya negara ini terus jelek," kata Sudi. Oleh sebab itu, Sudi mengharapkan media massa selalu mengedepankan prinsip jurnalistik yang baik dalam pemberitaannya. Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by Kirim Komentar Anda |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan