detikcom |
| Dituduh Menculik 500 Bayi, 2 Mantan Diktator Argentina Diadili Posted: 28 Feb 2011 01:03 PM PST Selasa, 01/03/2011 04:03 WIB Seperti dikutip dari AFP, dua diktator itu adalah Jorge Videla, yang memimpin junta militer dari tahun 1976 hingga 1981, serta diktator terakhir dari rezim militer, Reynaldo Bignone yang memimpin junta dari 1982 hingga 1983. Keduanya akan diadili bersama enam mantan pemimpin militer lainnya untuk sidang pertama Senin (28/02/11) waktu setempat. Sidang kasus ini diperkirakan baru akan berakhir pada akhir tahun nanti. Sebanyak 80 orang akan bersaksi bagaimana bayi-bayi itu diambil dari lawan politiknya dengan rencana yang sistematis oleh diktator militer Argentina dari tahun 1976 hingga 1983. Sementara, di luar pengadilan terjadi unjuk rasa. Demonstran mengibarkan bendera dan meneriakkan yel-yel keadilan. "Kami ini rampasan perang rezim," ujar Leonardo Fossati (33) yang akan bersaksi di pengadilan. Kedua orangtua Fossati telah menghilang. Mereka adalah aktivis di Serikat Mahasiswa Sekolah Tinggi La Plata dan Pemuda Peronist. Pada saat diculik di tahun 1977, ibunya tengah mengandungnya. "Saya lahir di kantor polisi. Ada keluarga yang beritikad baik dengan mengadopsi saya," imbuhnya sembari berterimakasih kepada para aktivis HAM yang berhasil menemukan identitas aslinya. Pada era dua diktator kejam itu, para wanita yang membangkang dari Junta militer diasingkan di pusat penyiksaan. Mereka dibiarkan tetap hidup selama masa kehamilan dan segera dibunuh usai persalinan. Bahkan, beberapa diantaranya di lempar ke laut dalam keadaan hidup dari pesawat militer. Bayi-bayi mereka diambil oleh aparat militer dan beberapa diantaranya diserahkan kepada kerabat dari para aparat militer. Sekitar 500 bayi diambil selama masa kediktatoran. Data ini dirilis sebuah organisasi bernama Grandmothers of the Plaza de Mayo. Organisasi ini telah berhasil melacak dan mengidentifikasi 102 dari 500 bayi yang dicuri tersebut. Beberapa diantaranya yang telah berhasil menemukan identitas aslinya telah menjadi politisi atau aktivis HAM. (adi/ape) Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda! Tutup
Redaksi: redaksi[at]detik.com |
| 209 Hari Pimpin PDRI, Mr Sjafruddin: I'm Only Doing My Job! Posted: 28 Feb 2011 12:32 PM PST Selasa, 01/03/2011 03:32 WIB "Saya ini seorang manusia biasa. I'm only doing my job. Apa yang dilakukan di PDRI itu sesuatu yang biasa-biasa saja," kata putra Mr Sjafruddin, Farid Sjafruddin, saat mengungkapkan kembali ucapan ayahandanya tentang polemik gelar pahlawan salah satu pejuang kemerdekaan tersebut. Farid mengungkapkan hal itu dalam acara Peringatan Seabad Mr Sjafruddin Prawiranegara (1911-2011) di Ruang Chandra, Gedung bank Indonesia (BI), Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (28/2/2011), malam. Hadir dalam acara tersebut Wapres Boediono dan para pemimpin tinggi negara. Menurut Mr Sjafruddin, sebagaimana dikisahkan Farid, pembentukan PDRI adalah kewajibannya selaku menteri yang saat itu berada di luar Yogyakarta, untuk mempertahankan nafas RI. Belanda melalui agresinya yang kedua telah membuat RI di bawah pimpinan Soekarno-Hatta, yang berpusat di Yogya, jatuh dan keduanya ditawan. "Di PDRI itu kewajiban sebagai menteri yang kebetulan di Sumatera, yang ingin melakukan tugasnya. Kalau bisa dapat gelar pahlawan, ya, senang tapi beliau mengatakan kepada saya 'jangan kamu meminta. Itu semua adalah kewajiban ayah sebagai seorang menteri, jadi tidak ada ha-hal yang istimewa,'" ucap Farid. Farid mengatakan, justru apa yang dilakukan sebagai Gubernur BI lah yang paling dikenang oleh ayahnya. Seperti tercatat dalam sejarah, Mr Sjafruddin adalah Gubernur Bank Central yang pertama. Ia diangkat pada tahun 1951. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Presiden Direktur Javache Bank. Mr Sjafruddin dinilai sebagai peletak dasar BI. Mr Sjafruddin lahir di Serang, Banten, 28 Februari 1911, merupakan anak dari seorang jaksa bernama Arsyad Prawiraatmadja. Ia menempuh pendidikan di ELS pada tahun 1925, MULO di Madiun tahun 1928, dan AMS Bandung tahun 1931. Pendidikan tingginya adalah Rechtshogeshool Jakarta (sekarang Fakultas Hukum Uviversitas Indonesia) tahun 1939 dan berhasil meraih Meesterning de Rechten (Magister Ia menjadi anggota Badan Pekerja KNIP (1945), yang bertugas mempersiapkan garis besar haluan negara RI sebelum merdeka. Setelah disepakatinya perundingan Roem-Royen, yang mengakhiri upaya Belanda sekaligus dibebaskannya Soekarno-Hatta, diadakan sidang antara PDRI dengan kedua tokoh proklamasi itu pada 13 Juli 1949. PDRI menyerahkan mandatnya kepada pemerintah RI hari itu Mr Sjafruddin sempat bergabung dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera. Gerakan ini muncul sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno di Jakarta. Gara-gara ini, Mr Sjafruddin dipenjara 3,5 tahun oleh Soekarno tanpa proses pengadilan. Mr Sjafruddin meninggal pada 15 Februari 1989 di Jakarta. Untuk mengenang PDRI, akhirnya melalui surat keputusan No 28/2006, presiden menetapkan setiap tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. (irw/ape) Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda! Tutup
Redaksi: redaksi[at]detik.com |
Sending your message| You are subscribed to email updates from detikcom To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan