| KPK Tak Lagi Garang Posted: 10 Jan 2011 11:46 PM PST YOGYAKARTA – Salah satu faktor penghambat pemberantasan korupsi adalah tersanderanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pascakriminalisasi yang dialami dua pentolannya, Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah.
KPK yang sebelumnya tampil garang kini justru terseok-seok. Ditengah kolepnya komisi antikorupsi ini, publik dipusingkan dengan agenda drama berliku yang menampilkan tokoh antagonis semacam Anggodo Widjojo, Artalyta Suryani, dan Gayus Tambunan.
Anggodo tampil gagah karena memenangkan 'pertarungan' melawan dua pimpinan KPK. Meski berhasil diseret ke meja hijau, majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman empat tahun penjara.
Sementara Artalyta Suryani alias Ayin membuat sensasi dengan sel mewahnya di Rutan Pondok Bambu. Hal itu terbongkar saat satgas Pemberantasan Mafia Hukum melakukan inspeksi mendadak pada 10 Januari silam.
Tak kalah hebohnya, pegawai negeri golongan III A, Gayus Tambunan menyeret perhatian publik pada problema perpajakan di negeri ini.
"Kelihaiannya mengatur aparat penegak hukum terbukti berhasil membebaskannya dari ancaman pidana. Keculunan dan kemahiran dalam mengatur perkara pajak dari sejumlah nama dan perusahaan besar kian membuktikan bahwa mafia pajak itu benar-benar nyata," ujar Direktur Pukat (Pusat Kajian Anti Korupsi) UGM, Zainal Arifin Mochtar saat konferensi pers, Selasa (11/1/2011).
Tak cukup dengan itu, tahun 2010 juga dipenuhi dengan adu kuat pengaruh politik di tingkat elit. Itu terlihat dari alotnya pemilihan Ketua KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung.
"Meski publik lega karena nama Busyro Muqoddas terpilih sebagai ketua KPK, tidak demikian halnya dengan Timur Pradopo dan Basrief Arief sebagai kapolri dan Jaksa Agung. Pasalnya, komitmen dan kiprah keduanya dalam memerangi korupsi di masa yang akan datang cukup diragukan," tandasnya.
(teb) Full Feed Generated by GetFullRSS.com, sponsored by USA Best Price. |
| Diklaim Dukung Gedung Baru DPR, Gerindra Berang Posted: 10 Jan 2011 11:44 PM PST JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra di DPR semakin gerah dengan adanya rencana pembangunan gedung baru DPR yang menelan biaya Rp1,3 triliun.
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengungkapkan, bahwa tidak benar jika Ketua DPR Marzuki Alie mengklaim bahwa semua fraksi di DPR menyetujui rencana itu.
"Fraksi Gerindra di DPR telah secara tegas menolak rencana pembangunan oleh DPR melalui surat yang telah disampaikan resmi kepada pimpinan DPR, karenanya klaim semua fraksi mendukung rencana tersebut sebagaimana diungkapan Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR baru-baru ini adalah tidak benar dan merupakan pembohongan publik," ujarnya di hadapan wartawan yang berkumpul di Press Room Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (11/1/2011).
Rencana pembangunan gedung baru DPR seluas 157 ribu meter persegi dengan 36 lantai itu, akan menyedot dana dana yang dikeluarkan secara bertahap dari APBN 2010 sebesar Rp50 miliar, APBN 2011 sebesar Rp800 miliar, dan sisanya dari APBN 2012.
Jika dihitung-hitung rata-rata, maka harga satu ruangan anggota DPR memakan biaya Rp2,2 miliar.
"Partai Gerindra mendesak agar dana pembangunan gedung baru DPR yang telah dianggarkan untuk dialihkan menjalankan program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat," tegasnya.
DPP Partai Gerindra juga menginstruksikan kepada Fraksi Gerindra dan para anggotanya untuk terus konsisten memperjuangkan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, mengurangai pemborosan, dan kebocoran anggaran negara, dan tidak mengkhianati amanat rakyat.
(lam) Full Feed Generated by GetFullRSS.com, sponsored by USA Best Price. |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan