Khamis, 10 November 2011

ANTARA - Peristiwa

ANTARA - Peristiwa


KPK : izin usaha di daerah rawan korupsi

Posted: 10 Nov 2011 07:24 AM PST

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (FOTO.ANTARA)

Berita Terkait

Video

Tangerang (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan pelayanan publik pada sektor perizinan usaha rawan terjadinya korupsi karena banyak proses suap menyuap.

"Untuk itu, perbaikan sistem dan prosedur operasi standar menjadi sebuah keharusan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan," kata Deputi Pencegahan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Guntur Kusmeiyano pada sosialisasi Pencegahan Tindakan Korupsi yang digelar di Puspiptek, Setu, Tangerang Selatan, Banten, Kamis.

Selain pada sektor perizinan usaha, sektor pelayanan publik lainnya yang rawan terjadinya penyimpangan dan tindak korupsi adalah pengurusan izin mendirikan bangunan dan pembuatan kartu tanda penduduk.

Meski demikian, pelayanan publik perizinan usaha tergolong lebih rawan terjadinya penyimpangan. Maka, perlu dilakukan reformasi birokrasi.

"Proses perizinan saja masih belum benar-benar satu pintu. Layanan pokok masih melibatkan instansi terkait sehingga masih rawan terjadinya suap," katanya.

Dikatakan Guntur pelayanan publik harus terus ditingkatkan kualitas pelayanan masyarakat, Peningkatan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan reformasi birokrasi. Hal ini mengacu pada UU nomor 30 tahun 2002 tentang pemberantasan korupsi.

"Intinya adalah mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Jangan sampai adanya penyimpangan yang merugikan," katanya.

Menurut dia, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih bukan dilihat dari jumlah kasus korupsi, jumlah koruptor yang ditangkap serta penyelamatan aset daerah.

"Ada tiga hal yang penting yakni pencegahan, pemberantasan dan peran serta masyarakat dalam mencegah terjadinya korupsi," katanya.

Ia menyarankan tindakan korupsi dan suap yang lekat dengan pelayanan publik dapat dihilangkan dengan meniadakan kontak langsung dengan petugas.

"Harusnya masyarakat mengetahui secara rinci proses dan besaran biaya yang mesti dikeluarkan jika akan mengurus sebuah surat izin ataupun dokumen," katanya.

Wakil Wali kota Tangsel Benyamin Davnie menuturkan saran yang dianjurkan oleh KPK sangat baik dalam pencegahan korupsi di Pemkot Tangerang Selatan.

"Kami harapkan agar para pejabat maupun petugas yang melakukan tugas pelayanan publik agar lebih berhati - hati karena adanya peluang melakukan penyimpangan," katanya.
(ANT-154/R010)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2011

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Full content generated by Get Full RSS.

Kegempaan vulkanik tidak alami penurunan

Posted: 10 Nov 2011 07:21 AM PST

Cinangka (ANTARA News) - Kegempaan vulkanik Gunung Anak Krakatau (GAK) di Selat Sunda tidak mengalami penurunan, namun demikian Pusat Vulkanalogi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) masih menetapkan level III atau Siaga.

"Data Seismograf yang ada di Pos Pemantau Desa Pasauran pada Rabu, tanggal 9 November 2011 terekam gempa vulkanik GAK sebanyak 2. 047 kali," kata Kepala Pos Pemantau GAK di Desa Pasauran, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Anton S Pambudi, Kamis.

Dia menjelasakan, gempa vulkanik GAK jika dibandingkan pada Selasa, tanggal 8 November 2011 dengan kemarin mengalami penurunan. "Kalau hari Selasa yang lalu gempa vulkanik sebanyak 2. 171 kali, dan, Rabu kemarin hanya 2. 047 kali. Jadi terjadi penurunan," katanya.

Meski demikian kata Anton, PVMBG masih menetapkan status GAK pada level III atau Siaga, serta melarang warga atau turis mendekat ke lokasi kegemppaan pada radius dua kilometer.

"PVMBG masih mengeluarkan rekomendasi kepada siapapun untuk tidak mendekat pada lokasi kegempaan pada radius dua kilometer," katanya.

PVMBG juga masih menurut Anton meminta warga untuk tetap tenang menghadapi adanya kenaikan statsu kegempaan GAK yang pada level III tersebut, dan berharap tetap melakukan kegiatan seperti biasanya.

"Kami minta warga untuk tetap melakukan aktivitas seperti biasanya, seperti nelayan, dan juga masyarakat lainnya yang ada di pesisir pantai," katanya menambahkan

Selain itu masih menurut Anton, kegempaan yang terjadi selama 24 jam pada Selasa kemarin tidak mengeluarkan gempa tektonik, seperti hari sebelumnya. "GAK hanya gempa vulkanik saja, tidak terjadi gempa tektonik," ujarnya.
(ANT-152/M009)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2011

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Full content generated by Get Full RSS.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan