Sindikasi news.okezone.com |
KPK Minta Banggar Akhiri Mogok Bahas RAPBN 2012 Posted: 22 Sep 2011 12:48 AM PDT JAKARTA - Rapat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (RAPBN) 2012 oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan pemerintah tersendat. Akibatnya pengesahan RAPBN 2012 terancam molor. Kendala itu menurut banyak kalangan disebabkan karena pemanggilan semua pimpinan Banggar yang bersamaan sekaligus. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas akan mempertimbangkan kembali jika pemanggilan itu menyebabkan terhambatnya pembahasan anggaran. "Mudah-mudahan kalau itu benar, bisa dinormalkan kembali, tidak perlu diberhentikan, itu harapan saya sebagai warga negara," ujar Busyro usai menghadiri Forum Group Discution dengan Fraksi Golkar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamsi (22/9/2011). Sedangkan menurut Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto, ke depan jika KPK akan memanggil anggota Banggar harus dibicarakan terlebih dahulu. Di mana, kata Setya, kedua belah pihak harus saling mengahargai satu sama lainnya. "Pemanggilan Banggar dari KPK itu perlu dibicarakan secara teknis, tentunya pemanggilan ini bisa saling menghargai dan bekerjasama dengan baik, yang kita harapkan transparansinya harus dilakukan," kata Setya dalam kesempatan yang sama. Menurut Bendahara Umum Golkar itu, DPR selama ini sudah sangat terbuka bahkan saat ini pihak telah memberi kesempatan kepada KPK untuk ikut mengawasi rapat-rapat yang dilakukan oleh Banggar. "DPR ini paling terbuka, kami memberi kesempatan KPK ikut serta dalam rapat anggaran," tandasnya. |
Hatta Minta Banggar Fokus Rampungkan RAPBN 2012 Posted: 22 Sep 2011 12:37 AM PDT JAKARTA - Diperiksanya anggota Banggar (Badan Anggaran) DPR RI oleh KPK membuat rapat penyelesaian pembahasan RAPBN 2012 terhenti. Menanggapi ini Menteri Perekonomian Hatta Rajasa meminta Banggar tetap menyelesaikan pembahasan RAPBN 2012. "Menurut saya APBN adalah kewajiban, undang-undang untuk kita jalankan oleh sebab itu saya mengimbau kawan-kawan saya di Kemenkeu yang merupakan ujung tombak dengan Bappenas untuk mengajak DPR menyelesaikan itu karena ini penting dalam menjaga APBN kita harus ada sesuai dengan UU di Oktober ini," jelas Hatta ketika ditemui di Kempinsky, Jakarta, Kamis (22/9/2011) Hatta juga meminta kepada anggota Banggar DPR RI untuk memisahkan masalah pemeriksaan KPK dengan penyelesaian amanat Undang-Undang untuk menyelesaikan RAPBN pada Oktober 2011. "Itu pisahkan, itu persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kekonstitusional kita yaitu, satu hak budget dengan menyelesaikan APBN. Mudah-mudahan, saya yakin spirit-nya kawan-kawan di DPR juga ingin menyelesaikan itu," tambahnya. Hatta juga menegaskan pembahasan RAPBN ini harus selesai pada Oktober ini, sesuai dengan UU APBN. Untuk itu, dia juga meminta Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas bisa turut mengajak anggota Banggar DPR RI untuk tetap fokus menyelesaikan tugasnya. |
You are subscribed to email updates from Sindikasi news.okezone.com To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan