ANTARA - Peristiwa

---

JK optimistis pendonor darah normal usai ramadhan Posted: 19 Aug 2011 06:32 AM PDT Minat masyarakat untuk mendonorkan darahnya akan normal kembali usai Ramadhan Berita Terkait Video Jakarta, 19/8 (ANTARA) - Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla optimistis minat pendonor darah akan kembali normal usai Ramadhan sehingga stok darah nasional bisa terpenuhi. "Minat masyarakat untuk mendonorkan darahnya akan normal kembali usai Ramadhan," kata Jusuf Kalla di Jakarta, Jumat. Ia menyatakan hal itu di sela peninjauan lokasi donor darah di Masjid Sunda Kelapa yang ditandai dengan tersedianya satu unit mobil donor darah. Jusuf Kalla mengakui, minat masyarakat untuk mendonorkan darahnya mengalami penurunan terutama selama puasa hingga menjelang Lebaran. Menurut dia, kondisi seperti ini memang selalu terjadi setiap tahun sehingga tidak terlalu dikhawatirkan akan terjadi kekurangan stok darah. "Kami akan terus berupaya melakukan langkah agar stok darah tidak mengalami kekurangan," ujar Kalla. Ia mengatakan, untuk menyiasati agar stok darah tidak terlalu berkurang, PMI menyiapkan sejumlah mobil khusus pengambilan darah di sejumlah masjid, gereja, hingga kantor-kantor. "Di masjid biasanya masyarakat baru bersedia mendonorkan darahnya usai berbuka puasa" katanya. Kalla mengemukakan, PMI akan memiliki mobil transfusi darah sebanyak 100 unit yang akan ditempatkan di seluruh kota di Indonesia. "Secara bertahap kami akan menambah mobil transfusi darah hingga 100 unit dan akan kami tempatkan di seluruh kota Indonesia," katanya. COPYRIGHT © 2011 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by Used Car Search.

Perlukah fit and proper di DPR? Ini pendapat Marzuki Posted: 19 Aug 2011 05:25 AM PDT Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR RI Marzuki Alie berpendapat bahwa sebaiknya DPR RI kedepan tidak perlu terlibat dalam proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and Proper Test) calon pimpinan lembaga tinggi negara. "Pendapat saya, DPR itu bukan bagian untuk menyeleksi orang. Kalau mau betul-betul independen, ya pansel yang harus independen, dalam arti tidak terkait pemerintah dan DPR," ujar Marzuki di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat. Menurutnya, undang-undang mengatur pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan di DPR hanya sebagai perwujudan check and balances antara pemerintah dan parlemen. Oleh karena itu, DPR perlu memikirkan untuk mengubah UU agar DPR tidak perlu terlibat dalam proses uji kelayakan dan kepatutan. Dia menyatakan, masih mempercayai independensi pansel calon pimpinan KPK yang telah menyerahkan delapan nama kepada Presiden SBY. Sebab, meskipun dipimpin oleh Menkumham Patrialis Akbar, namun Menkumham hanya sebagai koordinator saja dan tidak ikut menentukan dalam memilih calon. Politikus dari Fraksi Partai Demokrat ini juga menegaskan, baik DPR RI maupun pansel harus bertanggung jawab jika calon pimpinan yang terpilih dinilai tidak kredibel. Seharusnya, jika pansel tidak mampu memilih delapan nama terbaik maka bisa dikonsultasikan bersama DPR. "Apakah nanti memperpanjang waktu seleksi atau diperpanjang pejabatnya sementara. Itu kan tinggal kesepakatan DPR dan pemerintah saja," kata Marzuki. (zul) Editor: Bambang COPYRIGHT © 2011 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by Used Car Search.

You are subscribed to email updates from ANTARA News - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610