KOMPAS.com - Nasional |
| Sejumlah Narasumber Batalkan Janji Posted: 26 Feb 2011 11:42 AM PST Kasus Boikot Media Sejumlah Narasumber Batalkan Janji Penulis: Adi Dwijayadi | Editor: Hertanto Soebijoto Sabtu, 26 Februari 2011 | 19:42 WIB KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu II Dipo Alam (kiri) memberikan klarifikasi atas pernyataannya tentang rencana pemboikotan media yang menjelek-jelekkan pemerintah di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (24/2/2011). Dipo Alam menolak meminta maaf dan siap menghadapi somasi terkait dengan pernyataannya tersebut. Hadir dalam diskusi tersebut antara lain Wakil Ketua Dewan Pers Bambang Harymurti (kanan) dan pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia, Effendi Gazali. TERKAIT: JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah narasumber MetroTV dikabarkan membatalkan kehadiran mereka dalam salah satu program acara. Ada juga narasumber yang membatalkan perjanjian untuk sesi wawancara. "Ada beberapa undangan dan mereka yang konfirmasi untuk wawancara, misalkan program News Maker, meminta di-cancel di menit-menit akhir," ungkap Direktur Pemberitaan dan Program MetroTV Suryopratomo, Sabtu (26/2/2011) di Jakarta. Pria yang akrab disapa Tommy itu enggan berspekulasi soal alasan yang membuat narasumber tidak jadi memenuhi undangan atau janjinya. Yang pasti, saat menyampaikan ketidakhadiran di waktu mendesak itu, narasumber tersebut mengaku ada agenda lain dan meminta ditunda sampai satu hingga dua pekan. Suryopratomo mengatakan, Media Group akan tetap kritis dan tidak punya agenda apa pun, entah suka atau tidak suka, terhadap pemerintah. "Kekritisan itu bukan masalah apriori, tetapi semua berdasarkan fakta di lapangan," kata pria berkacamata itu. "Itu dalam rangka kontrol dan di situlah media mengambil peranan," ujar Tommy. Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by Kirim Komentar Anda |
| Kami Harus Mencari Orang Seperti JK Posted: 26 Feb 2011 11:23 AM PST Kasus Boikot Media Kami Harus Mencari Orang Seperti JK Penulis: Adi Dwijayadi | Editor: Hertanto Soebijoto Sabtu, 26 Februari 2011 | 19:23 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah lebih dari enam tahun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin negara Indonesia. Selama itu pula, pers diakui terus memberikan kritik kepada pemerintahan SBY. "Kami membongkar isu-isu persoalan rakyat, seperti Ujian Nasional, kenaikan harga BBM, Pansus Beras di DPR dan sebagainya," kata Direktur Pemberitaan dan Program MetroTV, Suryopratomo, di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (26/2/2011). Suryopratomo justru mempertanyakan, titik manakah yang menjadi konflik antara pemerintah dan pers. "Tidak ada," tegas dia. "Pak JK (Jusuf Kalla) selalu tampil. Dia penuhi undangan kami dan berdebat habis-habisan sampai selesai," kata Tommy, sapaan Suryopratomo. Pria yang datang ke Mabes Polri dengan kemeja biru itu mengatakan, keluarnya pernyataan boikot media dari Sekretaris Kabinet Dipo Alam membuktikan adanya ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan komunikasi yang baik dengan media massa. Dia menduga, ketidakcakapan pemerintah tersebut karena faktor JK. "Sekarang kami harus mencari orang seperti JK, orang yang mampu berkomunikasi baik dengan media," ujarnya. Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by Kirim Komentar Anda |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan