KOMPAS.com - Nasional |
| Henry Yoso: Susno Korban Sakit Hati Posted: 24 Feb 2011 02:09 PM PST Henry Yoso: Susno Korban Sakit Hati Penulis: Sandro Gatra | Editor: Tri Wahono Kamis, 24 Februari 2011 | 22:09 WIB JAKARTA, KOMPAS.com — Penjeratan Komisaris Jenderal Susno Duadji terkait dua perkara korupsi dinilai sebagai bentuk balas dendam Kepala Polri yang saat itu dijabat Bambang Hendarso Danurui dan Sjahril Djohan. Balas dendam itu setelah Susno membongkar mafia kasus Gayus Halomoan Tambunan dan kasus ikan arwana di Bareskrim Polri. Henry Yosodingingrat, penasihat hukum Susno, mengatakan, selain dipicu kasus Gayus dan ikan arwana, dijeratnya Susno lantaran kliennya menyebut Sjahril sebagai markus sejati yang berkantor di sebelah ruangan Wakil Kepala Polri. "Itu membuat banyak pihak menjadi malu, marah, dan sakit hati, khususnya Kapolri dan Sjahril Djohan. Padahal, semua yang dikatakan terdakwa (Susno) secara terang-terangan itu tenyata benar adanya," ucap Henry saat membacakan pleidoi atau pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (24/2/2011). Setelah kode etik profesi tak mampu menjerat Susno, kata Henry, Kapolri lalu membentuk tim independen untuk merekayasa kasus agar Susno dapat ditangkap dan ditahan. Rekayasa itu, ucapnya, dengan memanfaatkan sakit hati Sjahril. "Sehingga muncul rekayasa dalam kasus arwana," ujar dia. Dikatakan Henry, tim independen juga memanfaatkan sakit hati Ajun Komisaris Besar Syamsurizal M, anggota Bareskrim Polri. Syamrizal diminta mengakui pernah melihat Sjahril bertemu dengan Susno di rumah anak Susno di Jalan Abuserin, Jaksel, pada 4 Desember 2008. "AKBP Samsurizal saat itu sedang nonjob atas usulan Susno. Demi mendapatkan jabatan, ia ikut merangkai cerita bohong," kata dia. Seperti diberitakan, selain terkait kasus menerima uang sebesar Rp 500 juta dari Haposan Hutagalung melalui Sjahril, Susno juga dijerat memerintahkan Maman untuk memotongan dana pemilukada Jawa Barat tahun 2008 sebesar Rp 8,5 miliar. Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by Kirim Komentar Anda |
| Komitmen Presiden Dipersoalkan Posted: 24 Feb 2011 01:52 PM PST JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo meragukan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dalam beberapa kali kesempatan, seperti di hari ulang tahun Kepolisian Negara RI beberapa waktu lalu, meminta Polri membongkar mafia pajak. "Akan tetapi, sekarang, justru memerintahkan fraksinya di DPR untuk menolak terbentuknya pansus pajak. Apakah itu tak sesuai dengan komitmennya sendiri?" tanya Tjahjo kepada Kompas, yang menghubunginya seusai rapat di Kantor DPP PDI Perjuangan, Kamis (24/2/2011) petang. Presiden Yudhoyono tercatat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Fraksi Partai Demokrat merupakan partai utama yang menolak pansus pajak dan diikuti oleh partai-partai pendukung pemerintah lainnya serta Partai Gerindra, terkecuali Partai Golkar dan PKS. Menurut Tjahjo, pasca-kegagalan membentuk pansus pajak, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri langsung menggelar rapat evaluasi hak angket DPR di Kantor PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Pasar Minggu, Kamis sore tadi. Megawati meminta Badan Kehormatan PDI Perjuangan mengklarifikasi tiga anggota fraksi PDI Perjuangan yang tanpa izin tidak hadir saat voting menentukan terbentuknya pansus pajak di Sidang Paripurna DPR, Selasa (22/2/2011) malam. Besok klarifikasi Dari 10 orang yang tidak hadir, tiga di antaranya menghadapi masalah, seorang sakit, beberapa lagi minta izin umroh dan lainnya. Ada tiga yang tidak minta izin. "Mereka akan dipanggil karena voting hak angket sangat menentukan bagi pelaksanaan pajak dan tanggung jawab terhadap konstituen PDI Perjuangan yang harus diperjuangkan," ungkap Tjahjo, tanpa mau menyebutkan nama ketiganya. Tjahjo mengatakan, ketiga orang itu akan dipanggil Ketua Badan Kehormatan PDI Perjuangan, Jumat (25/2/2011) siang besok, di Lenteng Agung, Pasar Minggu, untuk memberikan klarifikasi ketidakhadirannya. "Salah atau benarnya akan dilihat nanti setelah dipanggil," ujarnya lagi. Sebelumnya, Tjahjo mengaku dalam laporannya, ia sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan siap bertanggung jawab jika memang dinilai gagal menjalankan amanat partai. Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan