Rabu, 22 Disember 2010

Sindikasi international.okezone.com

Sindikasi international.okezone.com


AS Segera Akhiri Larangan Gay di Militer

Posted: 22 Dec 2010 04:11 AM PST

WASHINGTON - Pentagon menyusun aturan baru yang nantinya mengijinkan gay dan lesbian untuk mengabdi kepada militer Amerika Serikat (AS). Namun sepertinya aturan ini baru akan rampung beberapa bulan ke depan.


Presiden Barack Obama diharapkan akan menandatangani pencabutan kebijakan militer AS mengenai kaum homoseksual. Pencabutan kebijakan "Don't Ask, Don't Tell" ini dijadwalkan akan disetujui oleh pihak kongres bulan ini. Demikian diberitakan Reuters, Rabu (22/12/2010).


Sejak tahun 1993 lalu kebijakan "Don't Ask, Don't Tell" dikeluarkan oleh Pentagon untuk menerima kalangan homoseksual masuk ke militer. Kebijakan ini mengharuskan kalangan pecinta sejenis ini menutupi orientasi seks mereka, bila melanggarnya maka langsung dikeluarkan dari kesatuan.


Hingga kini sekira 13 ribu prajurit gay dan lesbian telah dikeluarkan dari dinas kemiliteran, akibat melanggar aturan ini.


Menteri Pertahanan Roberts Gates sendiri mendukung pencabutan larangan gay masuk ke dinas militer AS. Kebijakan ini merupakan salah satu kunci kampanye Presiden Obama, sebelum dirinya terpilih menjadi presiden.


Dengan adanya pencabutan ini, Pentagon kini harus menyusun rancangan aturan yang memperkuat implementasi dari kebijakan tersebut. Pentagon nantinya akan membuat aturan bagaimana prajurit ini akan dididik, termasuk juga prosedur disiplin bagi mereka.


Rencana ini sepertinya akan membutuhkan waktu lama untuk diterapkan, mengingat tim keranka kerja Pentagon masih terus membuat draft aturan. Tim ini juga yang mengusulkan pemisahan fasilitas kamar mandi bagi prajurit gay. 

(faj)
Full Feed Generated by GetFullRSS.com, sponsored by USA Best Price.

Aktivis HAM Minta China Stop Kebijakan Pembatasan Anak

Posted: 22 Dec 2010 03:10 AM PST

BEIJING - Sebuah kelompok aktivis hak azasi manusia (HAM) di China telah meminta dihapuskannya kebijakan "satu anak" yang bertujuan mengontrol populasi. Kelompok tersebut juga menyebut kebijakan ini sebagai sarana pelecehan terhadap wanita. Mereka juga mengatakan pelaksanaan kebijakan ini tidak dijalankan secara merata.

Dalam laporan yang diberi judul "Saya Tidak Punya Pilihan atas Tubuh Saya Sendiri," aktivis HAM China yang berbasis di Hong Kong ini menentang keras segala tindakan aborsi, sterilisasi, penanaman alat KB dan uji kehamilan yang dipaksakan. Demikian dilansir AFP pada Rabu (22/12/2010).
 
"Kebijakan ini telah mendorong kekerasan terhadap perempuan. Ada beberapa bukti yang menunjukkan para pejabat lokal melakukan pelecehan karena mereka tampak memaksakan kuota (batas anggota keluarga) yang ingin mereka capai," ujar direktur kelompok aktivis tersebut Renee Xia.

China mengimplementasikan kebijakan ini sejak 1980 untuk mengontrol jumlah populasinya. Populasi China saat ini adalah yang terbesar di dunia dengan jumlah lebih dari 1,3 juta jiwa.

Melalui kebijakan tersebut, China membatasi agar keluarga yang tinggal di perkotaan memiliki satu anak saja. Sementara penduduk yang tinggal di pedesaan diperbolehkan memiliki dua anak, asalkan anak pertama mereka berjenis kelamin perempuan.

"Tidak masalah jika sebuah keluarga diperbolehkan memiliki satu atau dua anak. Yang kami tidak suka adalah cara pemerintah memaksakan kehendaknya. Pemaksaan tersebut dilakukan tidak hanya terhadap jumlah anak yang boleh dilahirkan, tetapi juga terhadap metode pencegahan yang harus dilakukan," ujar Xia.

Menurut Xia, kebijakan yang mempengaruhi ratusan dari jutaan rakyat China ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak rakyat China untuk melakukan reproduksi.

Berdasarkan laporan tersebut, implementasi kebijakan ini telah dilaksanakan secara tidak merata. Rakyat di beberapa daerah mendapatkan insentif untuk mengontrol kehamilan. Namun di beberapa daerah lain pengontrolan kehamilah dilakukan dengan pemberlakuan denda.(fmh)

Full Feed Generated by GetFullRSS.com, sponsored by USA Best Price.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan