detikcom |
| DPR: Tahun 2010, Tahun Skandal Gayus Posted: 30 Dec 2010 01:00 PM PST Jumat, 31/12/2010 04:00 WIB "Dari kasus per kasus tahun ini tahun konflik antar penegak hukum KPK, Kepolisian, dan Kejagung, sehingga banyak kasus tidak tertangani. Ini juga tahun skandal Gayus yang membuka rekayasa dalam kasus begitu kental, sehingga baik Kepolisian maupun Kejaksaan membuka mata," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR, Tjatur Sapto Edy, kepada detikcom, Jumat (31/12/2010). Selain itu, Tjatur mencatat ada sejumlah keputusan yang kontroversial diambil penegak hukum, terutama Kejaksaan Agung. Deponeering kasus Bibit dan Chandra dinilai Tjatur dikeluarkan terburu-buru oleh Plt Jaksa Agung Darmono. "Yang berikutnya adalah kurang adanya penghargaan antar lembaga penegak hukum. Deponeering kasus Bibit dan Chandra kan menurut UU Kejaksaan dikeluarkan setelah mendengarkan pertimbangan dari kekuasaan negara, tapi ternyata sudah disampaikan Kejaksaan sebelum meminta pertimbangan Presiden, DPR, dan MA," kritiknya. Tjatur kemudian menyoroti keberadaan Satgas anti mafia hukum. Menurut Tjatur, Keberadaan Satgas perlu dievaluasi mendalam oleh pemerintah. "Soal Satgas ini kita harus evaluasi total. Hemat saya ke depan Satgas itu harus menjadi katalisator, dia mempercepat reaksi tapi tidak ikut berekasi," saran Tjatur. Tjatur pun menyarankan adanya koordinasi yang lebih baik antar lembaga penegak hukum. Ia berharap Kepolisian bersama Kejagung ikut memetakan kasus korupsi. "Penegak hukum itu harus duduk bersama membangun peta korupsi, road map bersama-sama antikorupsi. Siapa berbuat apa, KPK menangani kasus korupsi yang besar yang membangkrutkan negara, yang kecil-kecil ditangani Kepolisian saja," tandasnya. Tjatur berharap penegak hukum bekerja lebih keras setahun ke depan. DPR juga berencana memaksimalkan menuntaskan UU bidang hukum untuk memperkuat penegakan hukum di Indonesia. "Tahun depan adalah tahun hukum karena kita akan membahas UU Antikorupsi, UU KPK, UU KUHP dan revisi KUHAP," tandasnya. (van/nvc) Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda! Tutup
Redaksi: redaksi[at]detik.com |
| PAN Belum Perhitungkan Kekuatan Ani Yudhoyono Posted: 30 Dec 2010 12:11 PM PST Jumat, 31/12/2010 03:11 WIB "Posisi Ibu Ani itu kan baru sebatas bakal calon bukan capres, nanti kalau sudah jadi capres tentu akan kita sikapi secara serius," Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugiarto, kepada detikcom, Kamis (30/12/2010). PAN juga belum menentukan sikap apakah akan mendukung capres PD tersebut atau tidak. PAN juga masih menimang-nimang akan mengajukan capres sendiri. "Saya kira semua parpol punya cita-cita mendorong kadernya di tingkat nasional. Tapi ini kan masih jauh," jelas Bima. Bima kemudian meminta partai koalisi agar menghentikan perdebatan terkait capres. Saat ini menurutnya jauh lebih penting dilakukan konsolidasi Setgab koalisi. "Kita menyerukan kawan-kawan koalisi untuk mengesampingkan permasalahan capres dan fokus pada konsolidasi Setgab," tandasnya. Sebelumnya diberitakan jubir PD Ruhut Sitompul mengungkapkan Ani Yudhoyono sebagai calon terkuat capres PD untuk pemilu 2014. Ruhut bahkan menyebutkan sejumlah politisi yang layak mendampingi Ani yakni Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dan Puan Maharani. (nvc/van) Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda! Tutup
Redaksi: redaksi[at]detik.com |
Sending your message| You are subscribed to email updates from detikcom To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan