ANTARA - Mancanegara |
| Warga Israel tempati pemukiman Jerusalem Timur Posted: 03 Dec 2012 08:18 PM PST  Satu konstruksi terlihat di daerah Gilo, pemukiman Yahudi yang dibangun Israel di tanah yang mereka ambil di Tepi Barat pada perang Yom Kippur 1967 dan dianeksasi secara sepihak sebagai bagian dari ibukotanya, Yerusalem, Senin (27/9). Israel menyetujui pembangunan 1.100 perumahan bagi warga Yahudi di tanah yang dianeksasi di Tepi Barat. (REUTERS/Baz Ratner) ... Jerusalem Timur adalah kota yang sangat sensitif dalam hal ini... " Berita Terkait Pada Senin malam, satu keluarga pemukim Yahudi menduduki satu bangunan di Jabal Mukaber. Bangunan itu kosong sejak pembangunannya beberapa tahun belakangan, kecuali buat satu keluarga miskin Palestina di lantai atas. Menurut LSM Israel, Peace Now, pemilik sebelumnya --seorang pria Palestina-- menjual bangunan itu kepada satu perusahaan luar negeri, Lowell Investments --milik Elad, organisasi yang mendorong permukiman Yahudi di Jerusalem Timur. Perusahaan yang sama membeli bangunan di sebelahnya dua tahun lalu. "Itu bangunan besar, dan pemukim akan membawa keluarga Yahudi untuk tinggal di sana dan meningkatkan pengamanan di sekeliling mereka, yang akan menciptakan gesekan lebih lanjut. Itu akan menjadi lingkungan yang sangat negatif," kata Hagit Ofran, Direktur proyek Settlement Watch, Peace Now. "Jerusalem Timur adalah kota yang sangat sensitif dalam hal ini, jadi meletakkan pulau di tengah permukiman Palestina hanya akan menghalangi kemungkinan penyelesaian dua-negara," kata dia. Pemukim Yahudi di Jerusalem Timur menentang pendapat itu dan mengatakan hak sah merekalah untuk tinggal di manapun mereka mau di Jerusalem, dan karena rumah itu dibeli secara sah, tak perlu ada pertengkaran mengenai keabsahan tindakan mereka. "Penyelesaian dua-negara mati dan Jerusalem takkan pernah dipecah," kata Yishai Fleisher, pegiat pemukim di Jerusalem Timur. "Apa yang kami kerjakan ialah menyatu. Kami mesti tinggal di kalangan warga Arab di kota yang tak bisa dipisahkan. Hak kemanusiaan dan hukum kami lah untuk tinggal di mana pun kami mau di kota kami, dan orang ini setahu saya, membeli gedung ini dengan cara yang sah." Ofran menjelaskan Elad mulai memiliki properti tersebut di Jerusalem Timur pada pertengahan 1980-an dan tujuan utamanya ialah menciptakan situasi agar penyelesaian dua-negara tidak bisa terwujud. "Ini adalah tujuan Elad, untuk menambah kehadiran orang Yahudi di daerah Palestina sehingga membuatnya hampir tidak mungkin mewujdukan penyelesaian dua-negara, yang akan memisahkan kota Jerusalem. Saat ini lebih dari 2.200 pemukim Yahudi tinggal di permukiman Palestina dan keamanan yang mereka perlukan membuat pemerintah kotapraja mengeluarkan lebih dari 30 juta shekel (87 juta dolar AS) per tahun," kata Ofran. Jika bangunan tersebut dan rumah di dekatnya dinyatakan sebagai permukiman sah, agen keamanan --yang biasanya berasal dari perusahaan swasta-- akan didanai oleh pemerintah kotapraja, Pusat Informasi Pilihan (AIC) di Jerusalem kepada Xinhua. "Itu menciptakan banyak ketidak-amanan dan ketegangan, sebab tetangga kalian membuat pagar dan menempatkan penjaga bersenjata yang juga mengganggu kehidupan sehari-hari rakyat yang tinggal di sana, sehingga setidaknya, itu adalah situasi yang tak diingini. Itu lah situasi yang harus dibayar oleh warga Jerusalem, apakah mereka mengetahuinya atau tidak," kata satu sumber dari AIC. (C003) Editor: Ade Marboen COPYRIGHT © 2012 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com |
| Hampir 170.000 lelaki Malaysia dinyatakan bangkrut Posted: 03 Dec 2012 07:25 PM PST tingginya jumlah kaum lelaki Malaysia yang tidak mampu melunasi hutangnya disebabkan sikap yang senang berhutang jika ada penawaran pinjaman baru. Berita Terkait Angka riilnya yaitu 169.218 lelaki tersebut merupakan 70 persen dari total keseluruhan individu yang telah dinyatakan bangkrut pada periode sama yang mencapai 241.740 orang, demikian dilaporkan sejumlah media lokal terbitan Kuala Lumpur, Selasa. Ketua Jabatan Korporat dan Komunikasi Agensi Kaunselling dan Pengurusan Kredit (AKPK), Mohd. Khalil Jamaldin menjelaskan fakta tersebut menunjukkan golongan lelaki di negara ini lebih suka berhutang berbanding golongan perempuan. Jumlah perempuan warga Malaysia yang dinyatakan bangkrut dalam periode yang sama mencapai 72.522 orang. Menurut dia, tingginya jumlah kaum lelaki Malaysia yang tidak mampu melunasi hutangnya disebabkan sikap yang senang berhutang jika ada penawaran pinjaman baru. "Sikap ini ibarat menutup hutang lama dan kemudian menggali hutang yang baru. Akibatnya, hutang yang baru itu tidak akan selesai bahkan bertambah banyak," ungkapnya. Ironisnya, kata dia, apabila sudah tidak mampu bayar, tanggung jawab untuk membayar hutang itu pun turut hilang. Jadi akhirnya mereka biarkan saja hutang itu seperti orang malas untuk bayar hutang. Banyaknya persoalan hutang itu juga bisa terlihat dari jumlah mereka yang mengunjungi AKPK. Sampai 31 Oktober 2012, sudah tercatat 202.342 orang yang datang ke AKPK untuk mendapatkan pelayanan pengurusan hutang mereka. Dari jumlah tersebut sebesar 67,4 persen atau 136.378 orang adalah lelaki dan selebihnya perempuan. Khalil menjelaskan bahwa golongan lelaki juga tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam menguruskan keuangan mereka sehingga mengakibatkan hutang yang ditanggung tidak mampu diselesaikannya. "Walaupun perempuan juga berhutang tetapi mereka lebih pandai dalam menguruskan soal keuangan. Tidak seperti lelaki yang membuat hutang tanpa berfikir panjang," ungkapnya. Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Malaysia, Donald Lim Siang Chai mengungkapkan kasus bangkrutnya perseorangan itu terutama untuk kalangan orang muda Malaysia perlu dilakukan kajian terutama akibat pinjaman untuk kendaraan bermotor. "Kasus bangkrut terhadap kalangan muda Malaysia dibawah usia 25 tahun semakin meningkat. Kita tidak mau mereka baru dua hingga tiga tahun kerja sudah dinyatakan bangkrut," tegasnya. Menurut dia, pinjaman untuk kendaraan bermotor menunjukkan kasus kebangkrutan paling tinggi yaitu 25,21 persen, diikuti pinjamanan persendirian 13,15 persen, pinjamanan perumahan 12,31 persen, pinjamanan perniagaan 11,26 persen dan kartu kredit 4,9 persen. Lim mengatakan Perdana Menteri Najib Tun Razak baru-baru ini juga menyerukan untuk melakukan kajian terhadap akta kebangkrutan 1967 yang dilihat terlalu ketat dan membebankan rakyat. "Ucapan Perdana Menteri itu adalah tepat. Saya mendukung pemikiran tersebut dan berharap bank ataupun institusi keuangan mencari pinjaman dulu, bukannya seperti sekarang ini yang menempatkan beban tersebut kepada para peminjam sehingga masyarakat peminjam itu dinyatakan muflis (bangkrut)," ungkapnya. Editor: Ella Syafputri COPYRIGHT © 2012 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com |
| You are subscribed to email updates from ANTARA News - Internasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan