Isnin, 26 November 2012

KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Tiga Parpol Menengah Akan Sengketakan Pemilu

Posted: 26 Nov 2012 11:58 AM PST

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menerima laporan tiga parpol menengah yang akan memidanakan tahapan pemilu. Ketiga parpol itu adalah Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Buruh, dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).

"Laporan itu nanti akan menjadi rekomendasi ke kepolisian untuk ditindaklanjuti sampai PTUN. Kami masih memprosesnya," kata pimpinan Bawaslu Endang Widyaningtyas, Jakarta, Senin (26/11/2012).

Endang menjelaskan, laporan sengketa dari PDS baru diterima hari ini, sementara Partai Buruh dan PKNU telah mengajukan laporan beberapa hari lalu.

Menurutnya, Bawaslu masih menunggu hasil fatwa MA terkait sengketa pemilu. "Hasil fatwa MA dapat menjadi bahan rujukan PTUN supaya bisa memprosesnya," tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDS Sahat Sinaga mengatakan, sengketa pemilu karena KPU tidak transparan. KPU, menurutnya, cenderung menutupi hasil tahapan verifikasi administrasi.

Sebab, PDS sampai kini belum mendapatkan berkas acara pengumuman verifikasi administrasi. Padahal, pengumuman itu sudah berselang hampir sebulan.

"Secarik kertas pun kami belum dapat dari KPU. Harusnya pakai tata cara administrasi. Berita acara itu bisa dipertanggungjawabkan," ujar Sinaga.

Sinaga kemudian menuding itu semua karena KPU berusaha menunda waktu. Menurutnya, hal itu membuktikan ada yang disembunyikan dari pengumuman verifikasi administrasi.

Sampai kini, tambahnya, KPU tetap bungkam perihal ketidaklolosan PDS.

"Kalau mereka memang mau memeriksa partai. Sampai hari ini, bukti tertulis tidak ada. Menurut saya, ini kesewenangan," pungkasnya.

Jika Berbohong, Dahlan Juga Bisa Disidang Etik

Posted: 26 Nov 2012 11:58 AM PST

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat mengancam Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan untuk disidang etika.

Hal ini menyusul beberapa temuan BK atas laporan Dahlan terkait dugaan pemerasan yang dilakukan anggota DPR terhadap direksi BUMN yang belum menemukan adanya indikasi pemerasan.

"Kalau ada laporan pemeras atau pemalak dan lain-lain, paling tidak kalau tidak ada yang kena anggota dewan, berarti kan Dahlan-nya bohong. Harus ada sidang etika juga di sana (Kementerian BUMN)," ujar anggota BK Anshori Siregar, Senin (26/11/2012), di kompleks parlemen, Senayan.

Penyelidikan terhadap Laporan terus dilakukan BK hingga saat ini. Tercatat, BK telah memintai keterangan beberapa anggota dewan seperti Idris Laena, Sumaryoto, Achsanul Qosasi, dan Zulkiflimanysah.

Sementara dari pihak BUMN yakni dirut PT PAL Indonesia, dirut PT Garam, dan dirut PT Merpati Nusantara Airlines. BK juga sudah memintai keterangan tiga mantan dirut ketiga BUMN tersebut.

Dari hasil pemeriksaan sementara, BK masih belum menemukan bukti kuat terkait dugaan pemerasan Merpati yang diduga dilakukan sejumlah anggota Komisi XI pada rapat informal tanggal 1 Oktober silam.

"Sampai sekarang belum ada. Tapi ini bukan hasil akhir kesimpulan," ucapnya lagi.

Prakosa mengakui ada beberapa keterangan yang berbeda terkait substansi pertemuan-pertemuan yang dilakukan direksi serta mantan direksi dengan anggota dewan.

"Masih ada perbedaan soal isi substansi pertemuan itu," imbuh politisi PDI-Perjuangan itu.

Anshori pun mengakui BK masih perlu mengkonfrontir beberapa pihak direksi BUMN dengan anggota dewan yang diduga melakukan pemerasan.

"Ini perlunya konfrontir itu. Siapa yang berikan keterangan bodong, dia yang kena, baik dirut sekarang, dirut lama, maupun beliau (Dahlan Iskan)," ucap Anshori.

Konfrontasi direncanakan akan dilakuikan dalam pekan ini atau selambat-lambatnya pekan depan. BK menargetkan bisa mengambil kesimpulan pada masa sidang kali ini yang jatuh pada pertengahan bulan Desember 2012.

Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)