ANTARA - Peristiwa |
| Menag Bahas NII dengan Pimpinan Lembaga Pendidikan Posted: 28 Apr 2011 07:36 AM PDT  Menteri Agama Suryadharma Ali. (ANTARA) Berita Terkait Video "Kami akan koordinasi dengan kanwil Kementerian Agama provinsi dan kepada pimpinan lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama," kata Suryadharma di Jakarta, Kamis. Suryadharma mengatakan, pejabat kantor wilayah Kementerian Agama dan para pimpinan lembaga pendidikan harus mewaspadai setiap gerakan yang membahayakan negara. "Kami akan undang mereka untuk mengingatkan bahwa bahaya pemikiran NII sudah sangat memprihatinkan," katanya. Gerakan NII menjadi bahan pemberitaan setelah beberapa kasus penculikan dan atau "pencucian otak" mulai terungkap. Polri pun mulai mewaspadai gerakan tersebut. Kepolisian Daerah Metro Jaya sudah memonitor adanya kantong-kantong gerakan NII di Jakarta. "Sudah termonitor ada di wilayah-wilayah pinggiran di Jakarta, Bekasi, Pondok Gede dan Tangerang," kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Sutarman di Jakarta, beberapa waktu lalu. Polda Sumatera Utara juga memantau gerakan NII. "Itu sedang kami selidiki," kata Kapolda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Polisi Wisjnu Amat Sastro. Wisjnu mengatakan, pihaknya telah menugaskan seluruh jajaran Polda Sumut untuk meningkatkan operasi rutin dan pemantauan untuk kondisi masyarakat, khususnya kemungkinan keberadaan jaringan NII. Namun pihaknya juga mengharapkan peran serta masyarakat untuk segera memberitahukan kepada aparat kepolisian terdekat jika menemukan orang atau kegiatan yang mencurigakan. "Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, segera beri tahukan kepada kami," katanya. Polri sejak 2008 sudah menangani 11 perkara terkait dengan gerakan NII. Perkara itu sudah sampai ke pengadilan dan semua ditangani Polda Jabar dibantu Mabes Polri.(*) Editor: Ruslan Burhani Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price. |
| PBNU Dukung Intelijen Punya Kewenangan Menangkap Posted: 28 Apr 2011 07:31 AM PDT  Said Aqil Siradj (FOTO.ANTARA) Berita Terkait Video "Pemerintah harus membuat Undang Undang Antiterorisme yang mengigit. Beri peluang intel untuk menangkap orang yang dicurigai, tapi dengan tidak melanggar HAM," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Kamis. Said Aqil mengemukakan hal itu saat menggelar pertemuan dengan sepuluh organisasi kemasyarakat Islam di kantor PBNU. Dalam pertemuan itu disepakati pembentukan Forum Persahabatan Ormas Islam. Ke-10 ormas yang hadir adalah NU, Al Irsyad, Persis, Syarikat Islam Indonesia, Al Wasliyah, Mathlaul Anwar, Rabithah Alawiyah, Az Zikra, Al Itihadiyah, dan Perti. Lebih lanjut Said Aqil mengatakan, dengan memiliki kewenangan menangkap, diharapkan tindakan pencegahan terhadap aksi terorisme bisa lebih efektif. "Kalau sekarang tidak bisa menangkap sebelum ada kejadian. Jadi harus menunggu bom meledak dulu," katanya. Menurut Said Aqil, ke-10 ormas Islam sepakat bahwa radikalisme di Indonesia, baik dalam arti akidah maupun gerakan, sudah sangat membahayakan. "Kita prihatin, mereka memiliki jaringan luas dan sistem yang baku," kata Said Aqil. Bahkan, lanjutnya, kelompok ini bukan hanya merekrut anggota dari kalangan masyarakat awam, namun juga dari kalangan terpelajar. Ia merujuk pada tertangkapnya belasan orang yang dicurigai terlibat bom buku dan bom Serpong yang beberapa diantaranya berstatus sarjana. Menurut Said Aqil, jika radikalisme dibiarkan terus berkembang, maka akan merongrong eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Kita ingin pemerintah tegas agar gerakan radikalisme bisa dihilangkan," kata kiai alumni Universitas Ummul Qura Arab Saudi itu.(*) Editor: Ruslan Burhani Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price. |
| You are subscribed to email updates from ANTARA News - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan