ANTARA - Peristiwa |
| Anggota DPR Desak KPK Usut Suap Wisma Atlet Posted: 26 Apr 2011 07:10 AM PDT Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dan menelusuri para pelaku utama dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Kompleks Jakabaring, Palembang. Menurut politisi Partai Golkar meminta KPK tidak hanya berkutat mengusut Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga saja. "KPK harus menelusuri pelaku utama penyuapan dan pelaku utama pejabat yang hendak di suap itu, termasuk direktur PT DGI dan Andi Malaranggeng" kata Bambang di Jakarta, Selasa. Bambang menjelaskan bahwa seorang Sesmenpora dan wakil dirut PT DGI bukanlah orang yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk mengambil keputusan. Ia menyebutkan, sebagai seorang pengusaha, dirinya tahu persis jika seorang Sesmenpora dan wakil direktur hanyalah pelaksana di lapangan. Karena itu tambahnya KPK harus menelusuri siapa pelaku utama penyuapan dan pejabat yang akan disuapnya. "Sesmenpora Wafid Muharam itu tak memiliki kewenangan. Saya anggota KADIN dan pengusaha, kalaulah pengusaha mau menyuap akan memberikan suap kepada pejabat yang menentukan. Saya mengendus yang melakukan suap bukan pelaku utama dan bukan pemilik perusahaan. Saya juga meragukan Sesmenpora memiliki kepentingan atau memiliki kekuatan dalam nentukan," kata Bambang. Karena itu, tambahnya, KPK harus segera mengungkap pemilik PT DGI ini. Bambang juga menjelaskan PT DGI merupakan salah satu perusahaan yang lolos pra kualifikasi pembangunan gedung baru DPR. "Terbuka kemungkinan Sesmenpora dia bukan orang yang tahu. Dia bukan pejabat yang menentukan tender. Saya sebagai pengusaha menilai ini proyek besar, pelaku suap ini bukan pemain besar tapi hanya pelaksana," kata Bambang. Sebelumnya KPK telah menangkap Sesmenpora WH dan wakil dirut PT DGI MeI serta R di kantor Kemenpora karena diduga sedang melakukan transaksi suap terkait dengan proyek pembangunan sarana SEA Games di Jakabaring, Palembang. Ketiganya lantas digelandang ke Gedung KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut beserta dengan barang bukti berupa cek senilai Rp2 miliar. Penggeledahan juga dilakukan penyidik di kantor yang diduga perantara dari transaksi suap di Kemenpora yang berlokasi di Warung Buncit, Jakarta Selatan. Pemerintah Daerah (Pemda) Palembang menganggarkan dana sekitar Rp200 miliar untuk menyelesaikan sarana SEA Games berupa wisma atlet tersebut. Diharapkan sarana penginapan yang dapat menampung 4.000 orang tersebut selesai pada Juli 2011 sebelum SEA Games berlangsung. Proyek pembangunan wisma atlet ini dikerjakan oleh PT Duta Graha Indah dan saat ini baru rampung sekitar 30 persen dari yang direncanakan.(*) Editor: Ruslan Burhani Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price. |
| DPR Desak Ada Solusi Konkrit Insiden Kebumen Posted: 26 Apr 2011 06:33 AM PDT Jakarta (ANTARA News) - Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah melakukan langkah-langkah untuk menemukan solusi konkrit terhadap persoalan tanah tempat latihan TNI yang menjadi sumber insiden bentrokan di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Hal tersebut menjadi salah satu catatan pada rapat kerja antara Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono beserta jajarannya, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa. Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hananuddin didampingi Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hayono Isman dan dihadiri sejumlah anggota. Pada butir kedua catatan pada rapat kerja tersebut yakni, Komisi I mendesak Pemerintah untuk melakukan beberapa hal. Pertama, Pemerintah dan DPR dalam waktu dekat akan melakukan pembahasan secara terpadu melalui Panja Aset Tanah TNI, untuk menemukan solusi konkrit atas permasalahan status tanah negara yang dikelola TNI dan digunakan sebagai wilayah latihan TNI. Kedua, Menekankan kepada proses hukum sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku terhadap penyelesaian sengketa tanah tersebut. Pada catatan tersebut, Komisi I DPR RI juga meminta agar TNI meningkatkan kehumasannya untuk menyampaikan pemberitaan berdasarkan fakta dengan memanfaatkan sarana komunikasi yang ada. Catatan lainnya, adalah Komisi I DPR RI segera melakukan pembahasan internal untuk mempertimbangkan dibentuknya tim kecil guna memplejari masalah yang terjadi secara mendalam sebagai bahan evaluasi ke depan. Komisi I DPR RI mengundang Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono beserta jajarannya untuk memberi penjelasan terkait bentrok yang terjadi antara prajurit TNI dan warga setempat di Pantai Urutsewu, Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, Sabtu (16/4), terkait klaim kepemilikan tanah yang menyebabkan beberapa orang petani mengalami luka. (R024/S019/S026) Editor: Suryanto Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price. |
| You are subscribed to email updates from ANTARA News - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan