ANTARA - Mancanegara |
| Ouattara Tolak Utusan Uni Afrika Atasi Krisis Posted: 26 Mar 2011 08:26 PM PDT  Suasana kota Abidjan. (REUTERS/Thierry Gouegnon/) Berita Terkait Uni Afrika (AU) pada Sabtu (26/3) menunjuk mantan menteri luar negeri Cape Verde, Jose Brito, sebagai wakilnya untuk Pantai Gading guna menengahi diakhirinya krisis yang bisa mendorong negeri itu ke kancah perang saudara. Tapi di dalam satu pernyataan Ouattara mengatakan ia "sangat menyesal karena tidak diajak berkonsultasi, atau didekati dulu" mengenai keputusan tersebut. Ia "menyampaikan keterkejutan" mengenai dipilihnya Brito "mengingat hubungan pribadinya dan hubungan politiknya, yang diketahui setiap orang di Pantai Gading, dengan Presiden petahana (incumbent) Laurent Gbabgo. "Terlebih lagi, keputusan ini tak sejalan dengan keinginan yang disampaikan untuk menunjuk mantan kepala negara untuk melakukan tugas itu," kata Ouattara. "Akibatnya ialah Kepresidenan Republik Pantai Gading menolak Jose Brito sebagai utusan tinggi AU," katanya. AU menugaskan Brito mengupayakan pembicaraan antara kedua kubu yang bertikai sehingga dalil yang disahkan oleh AU di Addis Ababa pada 10 Maret dapat diterapkan, demikian isi pernyataan AU. Awal Maret, Uni Afrika mensahkan kesimpulan mengenai panel lima kepala negara Afrika. Mereka mengakui Ouattara sebagai pemenang sah dalam pemilihan umum November melawan pesaingnya, tapi meminta dia membentuk pemerintah yang mencakup semuanya dan membantu menemukan "jalan ke luar yang tak merugikan" bagi pesaingnya. Namun kubu Gbagbo dengan cepat menolak usul AU tersebut sebagai "tak bisa diterima". Menurut jadwal asli AU, pembicaraan direncanakan berlangsung Kamis (24/3), meskipun negara itu telah menghadapi peningkatan gelombang kerusuhan, di Abidjan dan di bagian barat negeri tersebut. Krisis pasca-pemilihan umum di negeri itu telah menewaskan lebih dari 460 orang sejak akhir 2010, sehingga memicu krisis kemanusiaan besar dan mengancam akan menjerumuskan negeri tersebut ke kancah perang saudara. Pemimpin Komisi AU, Jean Ping mengulangi seruan kepada kedua kubu yang bertikai agar berusaha menerapkan penyelesaian politik yang telah disahkannya. "Ia meminta mereka secara terus-menerus melakukan penahanan diri dan menghindari peningkatan ketegangan sehingga penduduk Pantai Gading dapat meraih keuntungan dari perdamaian, kestabilan dan perujukan yang diserukan Afrika secara keseluruhan." Pada 18 Maret, Gbagbo tampaknya mundur dari penolakan sebelumnya atas usul AU tersebut. Ia mengatakan ia telah "memperhatikan kerangka yang diusulkan mengenai pembahasan" yang diusulkan oleh AU dan sedang menunggu penunjukan utusan AU untuk mempertimbangkan "pembicaraan antar-warga Pantai Gading". Tapi kubu Ouattara menolak tawaran dialog itu, dan kembali menyeru Gbabgo agar meletakkan jabatan. Editor: Priyambodo RH Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price. |
| Burundi dan Uganda Akan Tambah 3.000 Tentara ke Somalia Posted: 26 Mar 2011 08:20 PM PDT  Tentara di Somalia. (AFP) Berita Terkait Pemerintah federal sementara pimpinan Presiden Sheikh Sharif Ahmed, yang didukung oleh PBB, menguasai sebagian ibukota Mogadishu, dan AMISOM -- tentara Uni Afrika dari Uganda dan Burundi -- sekarang sedang berjuang untuk mencegah dua kelompok Islam garis keras mengambilalih wilayah sisanya. Pemerintah menghadapi perlawanan yang sudah berusia empat tahun, yang dipimpin oleh kelompok gerilyawan as Shabaab. Kelompok itu telah menyatakan kesetiaan pada jaringan Al Qaida. AMISOM mengatakan dalam satu pernyataan, Sabtu, bahwa setelah kunjungan ke Mogadishu pekan lalu oleh Mayor Jendral Godefroid Niyombare dan Jendral Aronda Nyakairima, kepala pertahanan di Burundi dan Uganda, kedua negara itu menyatakan komitmen mereka untuk mengirim lagi tentara. "Dalam pernyataan bersama pada para komandan lapangan, kedua pemimpin itu menyatakan bahwa Burundi dan Uganda telah berkomitmen untuk mengirim 4.000 tentara tambahan yang dimandatkan oleh PBB pada Desember lalu dan bahwa mereka telah menuju ke pelatihan pra pengerahan." "Masing-masing negara telah menjanjikan 2.000 tentara lagi dan mengantisipasi pengerahan yang efisien sekitar pertengahan tahun ini." Burundi telah mengirim 1.000 dari 4.000 tentara tambahan itu pada pertengahan Maret lalu. Pemerintah sementara oleh masyarakat internasional diangap sebagai harapan terbaik untuk mengembalikan negara Tanduk Afrika itu ke stabilitas setelah dua dasawarsa konflik. AMISOM menyatakan mereka sekarang telah menguasai separuh lebih dari ibukota Magadishu. "Kami telah membuat kemajuan yang mantap tapi juga konsisten dan kami sekarang memiliki 60 persen kekuasaan wilayah sebagai hasil dari serangan yang dilakukan belum lama ini dan kami akan terus membangun berdasar itu," kata AMISOM. Mereka menambahkan bahwa integrasi tentara pemerintah ke dalam unit-unitnya juga berjalan baik Editor: Priyambodo RH Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price. |
| You are subscribed to email updates from ANTARA News - Internasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan