Sindikasi international.okezone.com

---

Greenpeace Ingin SBY Implementasikan Moratorium Konversi Hutan Posted: 07 Jan 2011 05:08 AM PST JAKARTA - Greenpeace menyerukan kepada Presiden Yudhoyono untuk segera mengimplementasikan moratorium (penghentian sementara) konversi hutan guna menjamin perlindungan hutan Indonesia tersisa dengan memastikan transparansi, tatakelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum, dan melibatkan peran serta masyarakat lokal. 2010 merupakan tahun bersejarah bagi upaya perlindungan hutan yang masih tersisa di Indonesia menyusul pernyataan Presiden Yudhoyono mengenai moratorium dua tahun yang rencananya akan segera diimplementasikan mulai 1 Januari 2010 ini.  Meski demikian, implementasi ini masih tertunda dan perusakan hutan hingga saat ini masih berlangsung. Moratorium adalah langkah awal penting dalam rangka perjanjian dana perlindungan hutan senilai US$ 1 Miliar dari Norwegia. "2011 bisa menjadi tahun penting bagi hutan Indonesia dan upaya global penanggulangan bencana perubahan iklim, tetapi komitmen yang sudah dilontarkan Presiden tertunda oleh kepentingan-kepentingan lain di dalam pemerintahannya," ujar Joko Arif, Jurukampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara dalam keterangan pers yang dikirim kepada Okezone di Jakarta, Jumat (7/1/2011). "Upaya besar dilakukan oleh industri dan rekannya di dalam pemerintahan untuk menunda implementasi moratorium. Presiden harus menangkal upaya ini dan memastikan pemerintah Indonesia melakukan segala kemungkinan terbaik yang telah direkomendasikan oleh masyarakat sipil, seperti yang telah termaktub dalam kesepakatan Norwegia," imbuhnya. Norwegia dan Indonesia telah menyepakati dan merancang rencana yang berpotensi untuk menjadi contoh baik upaya penurunan emisi gas rumah kaca di masa mendatang, dengan melindungi hutan alam Indonesia dan lahan gambut kaya karbon. Ini akan menjadi aksi nyata REDD, dan jika aturannya benar dan dijalankan, maka akan sangat bermanfaat bagi upaya PBB dalam mengurangi emisi dari sektor kehutanan.  Salah satu elemen mendasar dari perjanjian ini sangat menimbulkan harapan, seperti fokus kepada pengurangan emisi tambahan, yang artinya pengurangan emisi ini tidak akan menjadi offset polusi di bagian lain di dunia; moratorium pada konsesi baru untuk agrikulture; proses yang transparan; dan sistem monitoring independen terhadap level reduksi nasional. "Hanya saja, moratorium belum memasukkan jutaan hektar hutan yang sudah diberikan izin tebangnya. Selain itu, seperti yang kami tunjukkan dalam laporan Greenpeace terbaru " "REDD Alert: Protection Money", perjannjian ini menghadapi resiko besar akibat upaya industri untuk menempatkan diri dalam posisi penerima dana REDD," tegas Yuyun Indradi, Jurukampanye Politik Greenpeace Asia Tenggara.  "Di Indonesia, ada juga tekanan untuk mereklasifikasi definisi hutan dalam rangka membelokkan uang yang sedianya guna perlindungan hutan menjadi dana bagi praktek yang merusak.," menurutnya. "Pemerintah harus menyelesaikan pekerjaan rumah ini guna memastikan moratorium bisa benar-benar menyelamatkan hutan. Pemerintah harus sepakat dalam lingkup moratorium, definisi hutan, dan mengkaji izin yang telah ada di kawasan hutan alam dan lahan gambut," lanjut Yuyun. "Indonesia tidak bisa kehilangan kesempatan emas untuk menyelamatkan hutan yang masih tersisanya ini, karena nasib jutaan rakyat yang menggantungkan hidupnya pada hutan menjadi taruhannya, dan iklim tak bisa menunggu," papar Yuyun. "Jika pemerintah bisa menyediakan transparansi, tatakelola pemerintahan yang baik, penegakkan hukum dan mengakomodasi keterlibatan masyarakat lokal dan kelompok masyarakat sipil, kami masih optimistis bahwa 2011 akan menjadi tahun yang sangat berharga bagi penyelamatan hutan di Indonesia," Yuyun menutup percakapan.  (faj) Full Feed Generated by GetFullRSS.com, sponsored by USA Best Price.

Negara Palestina Merdeka Tetap Jadi Prioritas Indonesia di 2011 Posted: 07 Jan 2011 04:07 AM PST JAKARTA - Aspirasi dan cita-cita rakyat Palestina yang merdeka merupakan aspirasi dan cita-cita rakyat Indonesia. Inilah yang disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Marty Netalegawa dalam pernyataan pers tahunannya. Indonesia senantiasa berkomitmen untuk mendorong penyelesaian menyeluruh masalah Palestina berdasarkan resolusi PBB. "Pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat serta hidup berdampingan dengan Israel merupakan solusi menyeluruh konflik Palestina dan Israel yang berkepanjangan," ujar Menlu Natalegawa dalam pernyataan pers tahunan menteri luar negeri 2011 di Ruang Nusantara, Kemenlu, Jakarta Pusat, Jumat (7/1/2011). Sepanjang tahun 2010, Indonesia senantiasa memberikan dukungannya yang konkrit terhadap Palestina, melalui pengembangan kapasitas rakyat dan Pemerintah Palestina. Indonesia bukan saja secara bilateral memberikan bantuan capacity building, tetapi tidak lupa menggalang dukungan Asia dan Afrika demi tujuan yang sama. Sejauh ini program pengembangan kapasitas telah diberikan kepada 1.662 orang dari Palestina yang melibatkan 24 negara, termasuk pelatihan bagi para diplomat Palestina oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Pada tahun 2011, Indonesia akan terus mendorong proses perdamaian antara Palestina dan Israel. Indonesia juga akan melanjutkan mobilisasi bantuan masyarakat internasional dalam pengembangan kapasitas kepada 10 ribu orang Palestina sesuai target dalam 5 tahun.  (faj) Full Feed Generated by GetFullRSS.com, sponsored by USA Best Price.

You are subscribed to email updates from Sindikasi international.okezone.com To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610