Khamis, 25 Julai 2013

KOMPAS.com - Regional

KOMPAS.com - Regional

Sultra Butuh Kebijakan Khusus Tangani Banjir

Posted: 25 Jul 2013 01:22 AM PDT


KENDARI, KOMPAS.com - Banjir yang melanda sembilan kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara pekan lalu membutuhkan penanganan dan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) H Nur Alam meminta pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan khusus penanganan banjir Sultra.

Permintaan gubernur itu didasarkan pada kenyataan bahwa bencana banjir menimbulkan dampak kerusakan yang tidak sedikit di daerah itu. Setidaknya, 70 persen wilayah Sultra terendam banjir yang mengakibatkan sejumlah fasilitas publik rusak parah.

"Hanya tiga kabupaten yang tidak diterjang banjir dari 12 kabupaten dan kota. Banjir juga merusakan infrastruktur jalan dan jembatan maupun rumah-rumah penduduk serta sawah milik petani di daerah ini cukup parah, sehingga kerugian akibat musibah banjir ini bisa mencapai ratusan bahkan triliun rupiah," beber Nur Alam, Kamis (25/7/2013).

Untuk membangun kembali berbagai insfrastruktur seperti jalan, jembatan, saluran irigasi pertanian dan rumah-rumah warga, lanjutnya, dibutuhkan kebijakan khusus dari pemerintah.

"Kebijakan khusus penanganan banjir Sultra bisa seperti perlakuan pemerintah dalam membangun infrastruktur di daerah yang menjadi tuan rumah 'Sail Indonesia'," katanya.

Di tempat terpisah, Menko Kesra Agung Laksono, yang berkunjung ke lokasi banjir, Rabu (24/7/2013) di Kendari menanggapi dingin permintaan gubernur Sultra. Agung Laksono bahkan menyatakan, kalau Sultra ingin mendapat perhatian khusus, maka gubernur harus membuat dan menawarkan konsep yang jelas. Namun demikian, pemerintah pusat tentu tidak akan melepaskan perhatiannya terhadap bencana banjir yang terjadi di Sultra.

"Harus ada konsepnya dulu. Kalau gubernur sudah menawarkan konsep khusus yang jelas untuk penanganan bencana banjir ini, mungkin itu bisa dipikirkan bersama-sama di pusat. Tapi sekarang kan konsep itu belum ada," ujarnya.

Agung mengungkapkan, untuk penanganan korban banjir di Sultra, pemerintah pusat telah menurunkan sejumlah bantuan untuk penanganan tanggap darurat. Rencananya, pemerintah pusat juga nantinya akan memberikan bantuan pembangunan rumah untuk para korban yang rumahnya mengalami kerusakan.

"Sekarang ini rumah-rumah warga yang rusak karena banjir ini sedang didata, itu nantinya akan diberikan bantuan secara bervariasi sesuai dengan tingkat kerusakannya," tutupnya.

Untuk diketahui, hanya tiga wilayah yang tidak terkena musibah banjir di Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Kota Baubau, Kabupaten Buton dan Kabupaten Wakatobi.

Editor : Farid Assifa

Angkutan Tak Laik Jalan Masih Beroperasi

Posted: 25 Jul 2013 01:21 AM PDT


MAGELANG, KOMPAS.com – Hasil temuan tim gabungan yang dipimpin Kesra Setda Provinsi Jawa Tengah di Terminal Tidar, Kota Magelang, Jawa Tengah, menunjukkan masih banyak kendaraan umum tidak laik jalan yang masih beroperasi menjelang arus mudik tahun ini.

Dari hasil pemeriksaan, setidaknya ada 11 unit kendaraan umum tidak layak jalan seperti lampu sein dan lampu rem yang tidak berfungsi, jumlah lampu spot yang melebihi standar, tidak mencantumkan jurusan trayek di badan mobil, memasang ban vulkanisir dan lain sebagainya.

"Kebanyakan kendaraan tersebut angkutan umum antar kota dalam provinsi (AKDP), selanjutnya kendaraan-kendaraan itu langsung ditilang ditempat oleh Polres Magelang Kota," ujar Asisten Kesra Setda Provinsi Jateng, Djoko Sutrisno di sela-sela pemeriksaan, Kamis (25/7/2013).

Menurut Djoko, selain memeriksa kendaraan, tim juga memantau semua personel terminal setempat untuk melihat kesiapan personel maupun skema pengaturan antisipasi menghadapi musim mudik Lebaran mendatang. Sebab, sering terjadi penumpukan penumpang setiap musim mudik di Terminal Tidar.

"Hampir setiap tahun terjadi penumpukan penumpang di Terminal Tidar. Biasanya penumpang menumpuk saar arus balik, pada H 3 sampai H 4 Lebaran. Mayoritas jurusan Surabaya. Ini bisa terjadi karena kurangnya angkutan atau angkutan datang terlambat," katanya.

Selain di terminal, pihaknya juga melakukan pemeriksaan di sejumlah pelayanan publik, seperti puskesmas, pasar, stasiun kereta, hingga objek wisata. Titik tol tersebut diperkirakan akan  dipenuhi pemudik Lebaran nanti.

Dalam pemeriksaan itu, tim gabungan terdiri dari unsur kepolisian, DLLAJ, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Kebencanaan, dan Perekonomian. Sebelum di Kota Magelang tim juga melakukan pemantuan di daerah Kabupaten Magelang, Semarang dan Purworejo.

Ditambahkan, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dishubkominfo Kota Magelang, Sukwatno mengatakan untuk mengantisipasi penumpukan penumpang pihaknya telah meminta perusahaan bus (PO) untuk menyiapkan bus cadangan. Sukwanto menambahkan, pihaknya juga meminta PO mengoper penumpang ke terminal terdekat seperti Yogyakarta atau Solo.

"Kami telah menyiapkan kendaraan tambahan untuk antisipasi lonjakan penumpang. Antara lain 308 bus AKAP, 154 bus AKDP, 335 angkot, 173 angkutan perbatasan, 30 taksi, dan 48 angkutan sewa," sebut Sukwatno.

Pihaknya memperkirakan Lebaran tahun ini jumlah penumpang yang turun atau naik di terminal naik 7 persen. Pada Lebaran tahun 2012 lalu jumlahnya mencapai 832 penumpang per hari, sekarang bisa mencapai 983 penumpang per hari.

Editor : Kistyarini

Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)