Sindikasi news.okezone.com

---

Waketum PD Dukung SBY Gantikan Anas Urbaningrum Posted: 25 Mar 2013 01:23 AM PDT JAKARTA - Gagasan sejumlah Dewan Pengurus Daerah (DPD) yang menginginkan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono, memegang langsung kendali partai dengan menjadi ketua umum, semakin menguat.   Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat belakangan ternyata menyepakati usulan tersebut. "DPP dukung DPD yang minta SBY. Kalau ditolak, tentu ada alasannya dan kita tunggu di Bali," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jhonny Allen di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2013).   Jhonny sendiri berharap SBY bersedia untuk menerima dukungan yang besar dari sejumlah DPD-DPD tersebut. Sebab, dalam kondisi seperti ini, Partai Demokrat memang membutuhkan sosok SBY sebagai penyelamat.   Terlebih, tahun depan Partai Demokrat harus berjuang dalam Pemilu. Sebelum pelaksanaan Pemilu, tentunya partai berlambang bintang mercy itu membutuhkan perbaikan citra positif di masyarakat.   "Sebagian DPD dan hampir 100 persen DPC meminta Pak SBY menjadi Ketua Umum. Kita berterima kasih kalau SBY menerima permintaan DPD dan DPC," tegas Jhonny. Berita Selengkapnya Klik di Sini (ful)

Penembak di LP Cebongan Kemungkinan Tentara atau Polisi Posted: 25 Mar 2013 01:19 AM PDT JAKARTA- Pelaku penembakan di Lapas Cebongan, Sleman, yang menewaskan empat tahanan, pada Sabtu 23 Maret 2013, diduga merupakan orang yang terlatih menggunakan senjata. Lantas siapa pelaku penembakan brutal tersebut? "Kalau kita lihat peristiwa ini, tidak mungkin dilakukan orang biasa. Enggak mungkin, pasti orang terlatih. Kemungkinannya ada dua, aparat keamanan, pertama tentara, kedua polisi," kata Mantan Komisi I DPR RI, Effendi Choirie di depan Kantor YLBHI, Jakarta, Senin (25/3/2013). Menurut pria yang biasa disapa Gus Choi ini, penembakan di Lapas Cebongan itu mengancam keamanan Indonesia. Namun, untuk aman belum tentu harus wajib memiliki Undang-Undang Keamanan Nasional.  "UU yang ada sekarang sebetulnya sudah cukup. Tapi, kalau ada perbaikan UU, untuk disinergikan tidak apa-apa. Kemudian kita memiliki UU yang lebih komprehensif itu mungkin bisa masuk akal," paparnya. Ditegaskan Gus Choi, apapun Undang-Undangnya, termasuk RUU Kamnas yang dapat mengganggu, membatasi hak demokrasi dan asasi, jangan sampai membatasi hak sipil. "Tapi, itu harus duduk bersama untuk membicarakan secara matang," sambungnya. Berita Selengkapnya Klik di Sini (ugo)

You are subscribed to email updates from Sindikasi news.okezone.com To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610