Sindikasi welcomepage.okezone.com

---

Jokowi Cek Staf Kelurahan Gandaria Utara yang Minta Dana PMI Rp1 Juta Posted: 09 Dec 2012 12:23 AM PST JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai tindakan pejabat kelurahan yang melakukan pengumpulan dana Palang Merah Indonesia (PMI) dengan cara pemaksaan adalah sesuatu yang tidak etis.   "Itu di kelurahan ya? Nanti saya cek lah," ujar Jokowi di sela-sela acara peringatan Hari Antikorupsi di Balai Kota Jakarta, Minggu (9/12/2012).   Seperti diketahui, salah seorang petugas Kelurahan Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berinisial DIS, melakukan tawar menawar besaran sumbangan PMI saat warganya hendak mengurus surat-surat. DIS mengaku bahwa pihaknya diberikan target besaran sumbangan yang nantinya akan diberikan ke PMI.   Terkait hal itu, mantan Wali Kota Solo itu mengaku tidak mengetahui apakah PMI memberikan target atau tidak. "Saya enggak tahu, seharusnya enggak boleh melakukan itu," kata Jokowi.   Diberitakan sebelumnya, dengan berbekal surat keterangan belum memiliki rumah dari RT dan RW, Okezone menuju bagian umum di kantor kelurahan yang berada di lokasi strategis di Jakarta Selatan.   Surat pun disodorkan kepada pejabat tersebut. Pejabat itu membuka percakapan mengenai lokasi rumah dan harga rumah itu. Namun saat membuka ballpoint, pejabat berinisial DIS itu curhat. "Kita memiliki target dana PMI, jadi saya meminta keikhlasan bapak untuk membantu bulan dana PMI ini," tutur pejabat itu.   Okezone menawarkan harga Rp10 ribu hingga Rp20 ribu untuk sumbangan tersebut, namun berdalih harga rumah yang diambil dan sumbangan, pejabat tersebut menolak. "Minimal satu persen lah dari nilai rumah atau Rp1 juta. Kan mas juga memberi sedekah juga kepada bank, masak di sini enggak?" tuturnya.   Tawar menawar pun terjadi. Pejabat tersebut menurunkan jumlahnya menjadi Rp500 ribu dan akhirnya DIS meminta Rp100 ribu. Sepakat harga tersebut, pejabat itu kemudian mengeluarkan lembar sumbangan PMI bertulis Rp2.000 sebanyak 25 lembar. "Rp50 ribu saja belum bisa beli satu sak semen mas," tuturnya.   Nahasnya, ada seorang pria yang tengah mengurus surat keringanan biaya sekolah pun tetap diminta sumbangan. Namun lembaran sumbangan tersebut berkisar lima lembar saja. Sayangnya Lurah di sana tidak berada di tempat, padahal jam sudah menunjukkan pukul 10.00 WIB. (lam)

Dahlan Iskan Akan Likudasi & Jual Aset PPD Posted: 09 Dec 2012 12:20 AM PST BOGOR - Menteri BUMN Dahlan Iskan menyebutkan, PT Perum Perusahaan Daerah (PPD) yang sudah memasuki masa kritis, akan dilikuidasi dan sejumlah asetnya akan dijual. Dari hasil penjualan asset PPD tersebut akan digunakan untuk membayar utang kepada negara dan untuk membayar gaji karyawan. "PPD mau dilikuidasi, aset tanah dan lainnya di jual untuk bayar utang kepada negara, karyawan, dan vendor," ujar Dahlan kepada wartawan, di Cisarua, Bogor, Minggu (9/12/2012). Namun ketika ditanya berapa utang yang dimiliki PPD, Dahlan mengaku tidak hafal berapa besarannya. "Kalau utangnya saya tidak hafal," tuturnya. Di tempat yang sama, Kepala Biro Perencanaan dan Sumber Daya Manusia Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro menuturkan, beberapa mobil PPD yang masih bagus nanti dialihkan ke PT Perum Damri dan diperkirakan penjualan tanah milik PPD bisa untuk membayar utang. "Satu tanah saja yang di Cawang sudah bisa bayar utangnya," terangnya. Dahlan pun menuturkan, proses pengambilan alih PPD ke Damri akan selesai pada akhir 2012. "Ini kan sudah lama. Jadi begini, dilikuidasi dalam pengertian dimasukkan ke Damri," pungkasnya. (wdi)

You are subscribed to email updates from Sindikasi welcomepage.okezone.com To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610