KOMPAS.com - Nasional |
| TII: Perketat Syarat Pencalonan Kepala Daerah! Posted: 08 Nov 2012 12:58 PM PST JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pengurus Eksekutif Transparency International Indonesia (TII) Saldi Isra mengatakan, syarat pencalonan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota dan provinsi harus diperketat. Hal tersebut ditujukan untuk mencegah kepala daerah terindikasi masalah hukum mencalonkan dirinya kembali. "Pengetatan syarat itu harus dipikirkan ke depan. Orang seperti itu tidak dapat masuk dalam calon pemimpin. Sebab, kalau gitu, orang akan mengakali terus biar memimpin," kata Saldi di Jakarta, Kamis (8/11/2012). Saldi mengatakan, partai politik harus selektif memilih kepala daerah. Partai sebaiknya tidak menyertakan kader yang pernah terjerat masalah hukum dalam bursa pencalonan kepala daerah. Selain itu, ia menyarankan pemilih harus proaktif. Menurutnya, pemilih jangan memilih calon kepala daerah yang pernah tersandung kasus hukum. "Dengan begitu, mereka akan terseleksi dengan sendirinya," tandasnya. Ia mengemukakan, di Indonesia belum ada hukum yang secara khusus mengantisipasi calon kepala daerah yang pernah terjerat kasus hukum. Menurutnya, pemerintah harus membuat regulasi sebagai langkah antisipasi. Sebab, pemilih di Indonesia, terangnya, masih cenderung permisif. Karena itu, pembuatan undang-undang untuk membatasi calon kepala daerah itu sangat penting dirumuskan lembaga legislatif. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri mencatat sebanyak 281 Kepala Daerah terjerat masalah hukum. Status dari 281 kepala daerah tersebut adalah tersangka, terdakwa, saksi, dan terpidana. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Reydonnyzar Moenoek mengatakan, sekitar 70 persen dari 281 kepala daerah terjerat pidana korupsi. Selain terjerat korupsi, kepala daerah juga tersandung tindak pidana umum. |
| Teten: PDI-P Minta Saya Usung Perubahan Posted: 08 Nov 2012 12:42 PM PST JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil gubernur Jawa Barat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Teten Masduki mengatakan, kontak dirinya dengan PDI-P telah terjalin sejak lama. Buah dari kontak itu, Teten akhirnya dipasangkan dengan Rieke Dyah Pitaloka selaku calon gubernur untuk berlaga dalam Pilgub Jabar 2013. "Waktu saya diminta maju, PDI-P hanya minta saya mengusung perubahan. Saya menyanggupinya, asal jangan diganggu," kata Teten di Jakarta, Kamis (8/11/2012) malam. Teten mengatakan, DPP PDI-P mengetahui persis sikapnya yang antikorupsi. Sikap itulah yang ditenggarainya menjadi pertimbangan partai agar dirinya mendampingi Rieke. Terlebih lagi, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri turut mendorong Teten maju dalam Pilgub Jabar. Selain itu, dia dan Rieke telah menemukan kecocokan saat berdiskusi banyak hal mengenai permasalahan Jabar. "Saya dan Rieke sama-sama orang Jawa Barat. Kami prihatin dalam banyak hal, mulai dari APBD, birokrasi bukan untuk rakyat, kehancuran lingkungan, sampai indeks pembangunan manusia yang jelek," tambahnya. Lebih jauh ia menyebutkan, Rieke adalah orang yang pertama kali mengajaknya mengubah kondisi Jabar. Namun, ia sempat gundah karena tidak memiliki kendaraan politik. Sebab, di Jabar terdapat sekitar 5.000 tempat pemungutan suara (TPS). Hal itu mengganjal dirinya untuk maju dari jalur independen. "Rieke terus mendorong sehingga ada kontak dengan PDI-P karena dia kader partai itu. Meski di tengah jalan saya bertemu Gerindra yang menawarkan dukungan, saya bilang bicarakan ke PDI-P. Saya belum ada deal apapun dengan Gerindra karena komunikasi di PDI-P tetap jalan terus," pungkasnya. Berita terkait dapat diikuti dalam topik: |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan