| Ruhut : Mangkirnya Djoko Susilo Coreng Citra Polri Posted: 29 Sep 2012 08:07 PM PDT JAKARTA - Mangkirnya Mantan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo pada pemeriksaan perdana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka Simulator SIM di Korlantas Polri secara tidak langsung memang membuat citra positif Polri merosot.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menyayangkan, sikap Djoko Susilo yang membuat citra Kepolisian sebagai aparat keamanan dan ketertiban masyarakat tercoreng oleh ulah oknum polisi yang diduga melakukan tindakan korupsi.
"Saya rasa DS harus memenuhi panggilan KPK, karena harus diingat langkah yang diambil KPK itu didukung oleh masyarakat," ujar Ruhut, saat berbincang dengan Okezone, Sabtu (29/9/2012).
Ruhut menerangkan, KPK tidak pernah main-main dalam menentukan seseorang sebagai tersangka. Sebab, kata dia, lembaga super body tersebut sudah pasti menemukan minimal dua alat bukti sebelum menetapkan Djoko Susilo sebagai tersangka Simulator SIM.
Terkait adanya pemeriksaan antara Polri dan KPK terhadap penanganan kasus Simulator SIM, Ruhut mengatakan masalah ini harus diselesaikan dengan baik oleh dua lembaga penegak hukum ini. "Jangan sampai ada kesalahpahaman secara terus menerus. KPK kan bermitra dengan Kepolisian," tuturnya. (ctr). (ahm) |
| Keanggotaan 9 Partai Parlemen Bermasalah Posted: 29 Sep 2012 07:29 PM PDT JAKARTA - Sembilan Partai Politik (Parpol) yang duduk diparlemen saat ini, ternyata masih bermasalah dalam keanggotaannya saat verifikasi administrasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurut anggot KPU Fery Kurnia Rizkiansyah, permasalahan yang ada di sembilan partai parlemen ini, disebabkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan semua Parpol baik parlemen, non parlemen maupun baru harus mengikuti verifikasi di KPU.
"Relatif permasalahan partai parlemen dalam verifikasi administrasi ini, ada di keanggotaannya saja," kata Fery, saat berbincang dengan Okezone, Sabtu (29/9/2012).
Namun begitu, Fery mengatakan permasalahan partai parlemen ini, juga ada di partai non parlemen maupun baru. Kebanyakan, kata dia, permasalahan dalam verifikasi administrasi ada di perwakilan ditingkat kabupaten/kota, nomor rekening, dan keterwakilan perempuan.
"Faktor-faktor tersebut penyebab kekurangan partai saat verifikasi administrasi," pungkasnya.
Fery menuturkan hingga kini dari 34 Parpol yang mengikuti verifikasi faktual, ada 33 Parpol yang memanfaatkan untuk terus melengkapi berkas administrasinya, dan hanya saru Parpol yang tidak melengkapinya.
Saat ditanyakan sanksi apa yang akan diberikan jika Parpol tersebut tidak melengkapi berkas administrasinya, Ferny menjelaskan KPU tidak akan menjatuhkan sanksi apapun. Namun, pada penetapan peserta Pemilu nanti, jika Parpol tersebut tidak melengkapi dokumen administrasinya terancam tidak lolos.
"Nanti pada tanggal 23 Oktober, Parpol yang tidak melengkapi berkas administrasinya tidak bisa menjadi peserta Pemilu," tegasnya. (ctr). (ahm) |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan