Selasa, 5 Jun 2012

KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Nazaruddin: Dutasari Citralaras Atur "Fee" Hambalang

Posted: 05 Jun 2012 10:21 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, mengungkapkan, PT Dutasari Citralaras berperan dalam menampung fee proyek Hambalang kemudian mengalokasikannya ke Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, serta ke DPR.

Hal tersebut disampaikan Nazaruddin di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (5/6/2012), seusai menjalani pemeriksaan KPK sebagai saksi untuk Angelina Sondakh.

"Dutasari sebagai kordinator yang atur si B dapat sekian, si B dapat sekian, itu Dutasari yang atur. Fee semuanya tetap mengalir ke Dutasari. Nanti Dutasari yang alokasikan ke DPR, Mas Anas, Kemenpora," kata Nazaruddin.

Selain Menpora, katanya, mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam juga menerima uang Hambalang melalui Dutasari Citralaras.

Adapun PT Dutasari Citralaras diduga sebagian sahamnya dimiliki Mahfud Suroso dan Munadi Herlambang. Hingga 2008, istri Anas Urbaningrum, yakni Athiyyah Laila juga menjadi komisaris di perusahaan tersebut.

Berdasarkan informasi, PT Dutasari Citralaras merupakan salah satu perusahaan yang menjadi subkontraktor pengerjaan proyek Hambalang. Menurut Nazaruddin, Mahfud Suroso selaku petinggi Dutasari Citralaras membagi-bagikan fee Hambalang tersebut atas perintah Anas Urbaningrum.

"Yang atur fee-nya, semua Mas Anas lewat Mahfud. Pembagian baru itu, Mahfud yang bagi untuk Andi Rp 20 miliar, Anas Rp 50 miliar, untuk teman-teman DPR itu Mahfud yang menyerahkan Rp 30 miliar," ungkapnya.

Mahfud, lanjut Nazaruddin, juga berperan mengatur pengadaan proyek. "Nanti siapa suplier-suplier-nya, Mahfud yang atur, yang negosiasi dengan Wika (Wijaya Karya) dan Adhi Karya," kata Nazaruddin.

Proyek Hambalang yang nilai totalnya Rp 2,5 triliun tersebut dikabarkan dikerjakan melalui kerja sama operasi (KSO) antara Adhi Karya dan Wijaya Karya. Nazaruddin juga mengatakan Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng mengatur penganggaran proyek sejak awal.

"Mas Anas yang perintahkan saya, Angie, Mirwan Amir, Mahyudin, Ignatius Mulyono, itu perintah Mas Anas. Tapi kalau setting di Kemenpora-nya itu Andi Mallarangeng," katanya.

Tudingan-tudingan Nazaruddin semacam ini, sebelumnya dibantah Anas dan Andi. Keduanya membantah terima uang terkait proyek Hambalang.

Terkait penyelidikan Hambalang, KPK telah memeriksa lebih dari 50 orang, termasuk Mahfud, Munadi, Athiyyah, Nazaruddin, dan Andi.

KPK juga berencana memeriksa Anas dalam penyelidikan kasus ini. Demi kepentingan penyelidikan, KPK juga mencegah Mahfud Suroso bepergian ke luar negeri.

Harus Diperkuat, Komitmen pada Bisnis Berkelanjutan

Posted: 05 Jun 2012 10:05 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Komitmen dunia usaha pada bisnis yang berkelanjutan harus semakin diperkuat. Karena itu, kalangan industri perlu mengembangkan cara berpikir baru, komitmen dan praktik-praktik terbaik yang mendukung binis berkelanjutan.

"Cara berbisnis yang biasanya (business as usual) harus ditinggalkan, agar ekonomi Indonesia dapat berdaya saing tinggi di tataran global," kata Ketua Indonesia Business Council for Sustainable Development Dewan Bisnis Indonesia untuk Pembangunan Berkelanjutan/IBCSD), Kusnan Rahmin.

Ia mengatakan hal itu dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup, di Jakarta, Selasa (5/6/2012).

Menurut Kusnan, peran sektor swasta di Indonesia dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan sangat krusial. Karena itu, dunia bisnis harus memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan usahanya.

Dalam 40 tahun ke depan, sambung Kusnan, penduduk dunia akan bertambah sekitar 30 persen. Kondisi ini akan membawa pengaruh besar terhadap ketersediaan pangan, energi, air bersih, tempat tinggal dan berbagai persoalan lainnya.

"Persoalan-persoalan ini harus diantisipasi dan dipikirkan sejak awal," kata Kusnan.

Menghadapi lonjakan pertumbuhan penduduk, sambung Kusnan, bagi dunia usaha merupakan suatu peluang. Namun, jika tidak disertai dengan inovasi dan solusi bisnis yang tepat justru akan menjadi masalah di kemudian hari.

Komitmen dunia usaha

Perusahaan yang tergabung dalam IBCSD, merupakan perusahaan di Indonesia yang menyatakan mempunyai komitmen kuat terhadap pembangunan berkelanjutan. Sejak didirikan 2011, ada sembilan perusahaan yang sudah bergabung dan kecenderungannya terus bertambah.

Presiden Komisaris PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Tony Wenas, yang perusahaannya tergabung dalam IBCSD, mengatakan, pembangunan berkelanjutan menjadi pilihan penting dan sudah seharusnya menjadi pilihan dunai industri.

Tony mengatakan, sekitar 87 persen energi yang dibutuhkan untuk operasional RAPP dihasilkan dari energi terbarukan limbah kayu akasia, berupa black liquor dan wood bark. Hanya 13 persen saja RAPP menggunakan energi dari batu bara dan gas.

"Bahkan grup RAPP telah berinvestasi sebesar 2,3 juta dollar AS untuk pembangunan pabrik biofuel methanol untuk mengurangi efek gas rumah kaca," jelas Tony Wenas

Presiden Direktur Medco Power Indonesia, Fazil Erwin Alfitri, mengatakan, perusahaan yang dipimpinnya merupakan bagian dari Medco Energi dan Saratoga Group yang berfokus pada investasi kelistrikan berbasiskan energi ramah lingkungan dan terbarukan (renewable energy).

Investasi pembangunan berkelanjutan ini telah diterapkan pada beberapa pembangkit listrik yang menggunakan tenaga gas bumi di Batam dan Sumatera Selatan. Sedangkan proyek pembangkit listrik bertenaga geothermal sedang dikembangkan di Sarulla dan Ijen .

 

Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)