| Anjlok karena Nazarudin, SBY Tak Perlu Tanggapi Survei Posted: 05 Jul 2011 01:02 AM PDT JAKARTA– Data Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukan popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menurun karena kasus yang menimpa mantan bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.
Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, menilai SBY tidak perlu harus menanggapi hasil survei yang mengukur popularitasnya. Julian menambahkan, hasil survey tidak selalu ditentukan oleh isu yang berkembang.
"Popularitas itu fluktuatif tergantung isu atau keadaan-keadaan kadang up, kadang down. Presiden tidak merasa beliau harus bisa menerima kalau ada hasil survei atau poling seperti itu," tuturnya di kantor presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (5/7/2011).
Julian menambahakan pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, lanjut Julian serius terhadap program pemberantasan korupsi.
"Ini memang tanggung jawab bersama pemerintah benar-benar serius untuk menyelesaikan kasus. Baru kali ini benar-benar bisa dilakukan," tambahnya.
Perang melawan korupsi tidak dapat selesai seperti membalikkan telapak tangan.
"Pemerintahan SBY secara tegas dan jelas mengimplementasikan kebijakan untuk melakukan perang terhadap korupsi ini bukan pekerjaan semalam," tandasnya.
(opx) Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price. |
| BPN Siap Benahi Layanan Publik Posted: 05 Jul 2011 12:58 AM PDT JAKARTA - Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan siap membenahi pelayanan publik yang dinilai buruk oleh Ombudsman Republik Indonesia. Pembenahan itu akan dilakukan dengan menandatangi nota kesepahaman dengan Ombusman.
"Kita sepakat membangun mekanisme bersama antara BPN dan Ombudsman. BPN ingin berbenah, sebelum akhir bulan kita MoU untuk memastikan pelayanan pertanahan dan penyelesaiannya," ujar Kepala BPN Joyo Winoto dalam keterangan pers usai melakukan rapat kerja tertutup dengan Ombudsman, Selasa (5/7/2011), di Kantor Ombudsman Jakarta.
Joyo mengakui masih banyak sengketa tanah yang dihadapi BPN yang perlu diselesaikan segera. Walupu, kata dia, menyelesaikan sengketa pertanahan tidak semudah membalik telapak tangan karena banyaknya faktor yang harus dipertimbangkan.
Hal ini misalnya terjadi pada sengketa tanah yang menyangkut aset-aset negara. Apabila tidak ditangani dengan hati-hati, jelasnya, bisa memunculkan konflik di masyarakat.
"Banyak juga yang sudah lewat peradilan tapi tidak serta merta dapat kita lakukan karena menyangkut aset negara dan pihak-pihak terkait terus bertambah," paparnya. (abe) Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price. |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan