ANTARA - Mancanegara |
| KTT Uni Afrika Dukung Rencana Damai Tanpa Gaddafi Posted: 01 Jul 2011 04:26 PM PDT  Pemimpin Libya Muammar Gaddafi (kanan) dan Putra Pemimpin Libya Saif Al-Islam. (FOTO.ANTARA/REUTERS/Chris Helgren) Berita Terkait Video Rencana itu mencakup komitmen dari Gaddafi "yang menyokong proses dialog inklusif ... dan penerimaannya bahwa ia tidak akan menjadi bagian dari proses negosiasi," menurut dokumen tersebut. Rencana itu tak menyebut seruan kepada Gaddafi untuk mundur, tuntutan kunci yang diajukan pemberontak dalam Dewan Transisi Nasional yang mengulangi kembali dalam pertemuan bahwa ia harus mundur bagi solusi politik atas konflik yang telah berlangsung selama empat bulan di Libya. Konferensi Tingkat Tinggi itu juga memutuskan secara terpisah untuk tidak melaksanakan perintah penahanan atas Gaddafi, puteranya dan kepala intelejen, yang dikatanya memperkeruh usaha-usaha untuk mencari penyelesaian. "Kami punya peluang untuk secara resmi menyerahkan kepada kedua delegasi secara terpisah proposal-proposal kami untuk mereka bahas bersama kolega-koleganya," kata Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma kepada wartawan. "Mereka telah menerima ini dengan hangat...," katanya. "Kami sangat gembira bahwa kami telah mencapai titik ini sehingga kami bisa katakan segera bahwa kami akan melakukan pembicaraan di Adis Ababa dan kami yakin akan dapat dukungan perlu dari setiap orang," katanya. Adis Ababa adalah ibu kota Ethiopia dan markas besar Uni Afrika berada di sana. Rencana itu menyerukan "penangguhaan segera kekerasan, jeda kemanusiaan, gencatan senjata, rekonsiliasi nasional, pengaturan terkait masa peralihan dan juga agenda bagi transformasi demokrasi." Pengepungan terhadap semua kota harus dicabut, serangan-serangan dihentikan dan orang-orang yang dijebloskan ke penjara harus dibebaskan, katanya. Dikatakan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mencabut zona larangan terbang. Pesawat-pesawat tempur NATO telah melancarkan serangan udara atas pasukan Gaddafi berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk melindungi warga sipil. Uni Afrika dan Liga Arab akan mengirim pasukan pemelihara perdamaian, menurut rencana itu. Rencana tersebut juga meneyebutkan transisi hendaknya mencakup dialog nasional 30 hari, yang berkulminasi pada pemilihan dan juga memberikan pengampunan. Masyarakat internasional hendaknya memverifikasi kepatuhan terhadap gencatan senjata, mencabut sanksi dan mencairkan aset-aset Libya di luar negeri. Tapi delegasi pemberontak pada Kamis tetap pada sikapnya bahwa dimulainya setiap pembicaraan tanpa keikutsertaan Gaddafi -- satu tuntutan yang oleh para pejabat Uni Afrika dapat dibawa ke meja perundingan. Wakil Dewan Transisi Nasional Mansour Safy Al-Nasr mengatakan para peemberontak akan terus bertempur sampai Gaddafi mundur tetapi juga berhenti bertempur jika dia benar-benar tak lagi berkuasa. "Jika kami lihat Gaddafi mundur kami bersedia menghentikan dan bernegosiasi dengan saudara-saudara kami yang ada di sekitar Gaddafi," katanya. Pemimpin senior pemberontak Libya Mahmud Jibril mendesak Uni Afrika untuk mengambil sikap jelas terhadap Gaddafi setelah Mhamkamah Kejahatan Internasional (ICC) mengeluarkan surat penahanan atas Gaddafi pada Senin. Tetapi KTT itu memutuskan bahwa negara-negara Afrika tidak akan mengeksekusi surat perintah penahanan itu, demikian satu dokumen yang berisi ikhtisar mengenai kepeutusan-keputusannya. Dikatakannya, surat itu "memperumit usaha-usaha yang bertujuan mencari penyelesaian politik lwat perundingan." Presiden Niger, Mahamadou Issoufou, mengatakan negara-negara anggota Uni Afrika di KTT "telah diminta" untuk tidak mengambil tindakan terkait surat perintah ICC itu terhadap Gaddafi, putera dan dan kepala intelijennya. Namun Issoufou tidak mengatakan siapa yang telah meminta permintaan itu atau apakah para pemimpin Afrika telah sepakat atas tuntutan tersebut yang membuka kemungkinan Gaddafi mencari tempat mengungsi di benua itu. Peta jalan yang direvisi itu dirampungkan dalam beberapa jam di antara para pemimpin dalam KTT dua hari Uni Afrika yang mulai berlangsung pada Kamis di Equatorial Guinea, negara di Afrika tengah, yang kaya minyak. Hal ini sama dengan rencana sebelumnya, yang menambahkan pernyataan Uni Afrika yang beranggota 53 negara pekan lalu bahwa Gaddafi setuju tidak terlibat dalam pembicaraan walaupun ia sendiri tak mengeluarkan pengumuman itu. Seorang diplomat mengtatakan negara-negara termasuk Nigeria dan Ethiopia telah menyerukan sanksi-sanksi lebih berat terhadap Gaddafi sementara Uganda menginginkan hal yang bersifat lebih toleran. Ada kekhawatiran bahwa Gaddafi akan memanfaatkan "lubang-lubang" dalam rencana itu. Tetapi diplomat itu, yang tak mau disebut jatidirnya, mengatakan pemimpin itu telah setuju untuk berunding tanpa dirinya. "Dia sudah disisihkan," katanya.(*) (Uu.M016) Editor: Ruslan Burhani Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price. |
| OKI Serukan PBB Akui Status Kedaulatan Palestina Posted: 01 Jul 2011 04:10 PM PDT  Bendera Palestina (FOTO. ANTARA/Istimewa) Berita Terkait "Palestina adalah masalah kunci di dalam agenda. Semua delegasi menyatakan dukungan untuk proses perdamaian, kembalinya hak-hak dan tanah kepada rakyat Palestina dan pembentukan negara Palestina merdeka dengan ibu kota di Yerusalem Timur," kata Ekmeleddin Ihsanoglu kepada wartawan di Astana setelah sidang ke-38 Dewan Menteri Luar Negeri OKI. "Kami juga mengakui kemungkinan dan perlunya penyelesaian masalah perbatasan 4 Juni 1967, dan kemampuan Palestina untuk bergabung dengan PBB sebagai anggota penuh," katanya menambahkan. Majelis Umum PBB dapat mempertimbangkan pengakuan negara Palestina merdeka dan berdaulat pada sidang umum September depan jika Palestina mengajukan usulan terkait. Beberapa hari sebelumnya di Ramallah, para pemimpin Palestina menegaskan bahwa pihaknya akan mencari pengakuan negara Palestina dari PBB pada September depan. Keputusan itu diambil selama pertemuan yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas di Ramallah, meski ditentang oleh Amerika Serikat dan Israel. Palestina ingin mendeklarasikan negara mereka di tanah yang diduduki Israel pada tahun 1967, termasuk Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Anggota Komite Eksekutif PLO, Yasser Abed Rabbo mengatakan keputusan PBB seharusnya setuju dengan resolusi-resolusi internasional tentang Palestina dan hak bangsa-bangsa `dalam penentuan nasib sendiri`. Para anggota Komite Eksekutif dan anggota Komite Sentral Fatah Abbas ikut berpartisipasi dalam rapat tersebut. Satu pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan mengatakan bahwa pengakuan kepada negara Palestina membantu membuat perdamaian abadi dan komprehensif, di mana kehidupan negara Palestina berlangsung damai dengan tetangga-tetangganya. Pernyataan menyerukan masyarakat internasional dan negara-negara Arab untuk mendukung Palestina dalam upaya mereka memenangkan pengakuan tersebut. Pada awal pertemuan, Abbas mengatakan bahwa masalah pengakuan sangat penting karena pembicaraan damai dengan Israel telah berhenti tahun lalu, disebabkan Israel bersikeras untuk terus membangun permukiman Yahudi di Tepi Barat, wilayah Palestina yang mereka duduki.(*) (Uu.H-AK/H-RN) Editor: Ruslan Burhani Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price. |
| You are subscribed to email updates from ANTARA News - Internasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan