Sindikasi news.okezone.com |
| DPD Wacanakan Calon independen untuk Pilpres Posted: 24 Mar 2011 11:03 PM PDT JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mewacanakan pasangan calon independen untuk dapat maju dalam pemilihan presiden mendatang. Hal tersebut disampaikan Anggota DPD John Pieris dalam talkshow interaktif Perspektif Indonesia di Gedung DPD RI, Jumat (25/3/2011). Wacana tersebut menyusul rencana amandemen kelima Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur aturan calon presiden independen. Menurut John, calon independen memiliki kesempatan yang sama dengan calon dari partai politik. Selain itu, tidak selalu calon independen memiliki kualitas kurang baik. "Boleh jadi calon di luar lebih berkualitas dibandingkan dengan kader-kadernya," ujar Jhon. Bagi Jhon, calon independen juga memiliki legitimasi kuat. "Seperti DPD, calon independen semua, tapi tidak terjadi apa-apa, bupati calon independen tak ada apa-apa, mengapa presiden tidak bisa," ungkapnya. Hal yang sama diungkapkan pakar hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin. Menurutnya, wacana calon independen bagi presiden perlu mendapat dukungan. Pasalnya, dapat membuka kesempatan bagi calon berkualitas namun tidak memiliki saluran untuk mencalonkan diri. "Masyarakat mau banyak pilihan (calon), kalau harus dieksklusifkan dengan parpol mimpi untuk melihat calon yang didambakan akan hilang," ujarnya. |
| ICW Bantah Ada Pesanan Dalam Laporan Anggota DPR Posted: 24 Mar 2011 10:49 PM PDT JAKARTA- Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan menampik tudingan adanya pesanan pihak tertentu dalam laporan keteribatan anggota DPR RI terkait dengan penyelundupan dua peti kemas BlackBerry (BB) ilegal dan minuman keras. Abdulah mengatakan temuan tersebut diperoleh dari laporan masyarakat ke ICW. "Kita menepis tuduhan itu. Laporan itu dari masyarakat dan penelusuran kita. Laporan badan kehormatan (BK) kita tunggu," kata Abdulah saat dihubungi okezone, Jumat (25/3/2011). Abdulah mengatakan pihaknya tidak menyudutkan salah satu anggot DPR saat melaporkan temuan tersebut ke BK dengan menyebutkan nama anggota DPR kepada media. Dia berharap BK melanjutkan temuan laporan masyarakat dan investigasi ICW. "Kita tidak menyebutkan (kepada media) nama anggota DPR. Kita harapkan BK melakukan investigasi lebih lanjut," tambahnya. Dalam aduannya ke Badan Kehormatan DPR, Dahlan menyebut sejumlah anggota DPR itu diduga meminta Komite Pengawasan Perpajakan Tanjung Priok untuk melepaskan dua peti kemas milik PT AUK pada 10 Januari 2011 lalu. |
| You are subscribed to email updates from Sindikasi news.okezone.com To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan