Khamis, 24 Mac 2011

KOMPAS.com - Internasional

KOMPAS.com - Internasional

PBB: Libya Tak Patuhi Resolusi

Posted: 25 Mar 2011 03:12 AM PDT

NEW YORK, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon menilai dalam satu minggu terakhir ini Libya tidak mematuhi Resolusi 1973 Dewan Keamanan PBB, antara lain karena masih belum terlaksananya gencatan senjata seperti yang diamanatkan resolusi itu.

Hal itu diungkapkan Ban, Kamis (25/3/2011), dalam sidang Dewan Keamanan di Markas Besar PBB, New York, satu pekan setelah dewan beranggotakan 15 negara itu mengesahkan resolusi yang mengizinkan anggota PBB menjalankan langkah apa pun yang diperlukan dalam upaya melindungi warga sipil di Libya dari kekerasan pasukan pemerintah pimpinan Kolonel Moammar Khadafy.

Ban menuturkan bahwa  pihak-pihak berwenang Libya beberapa kali menyatakan mereka telah melakukan gencatan senjata. Pernyataan itu, ungkapnya, juga diterimanya secara langsung dari perdana menteri Libya dalam percakapan melalui telepon pada Sabtu (19/3). "Kami tidak melihat ada bukti (gencatan senjata). Justru sebaliknya, pertempuran terus berlangsung antara lain di atau sekitar kota-kota Ajdabiya, Misratah dan Zitan," kata Ban.

"Singkat kata, tidak ada bukti bahwa pihak-pihak berwenang Libya menjalankan langkah-langkah untuk memenuhi kewajiban mereka di bawah Resolusi 1970 atau 1973," tegasnya.

Dalam sidang Dewan, Kamis, Sekjen PBB juga mengungkapkan kekhawatirannya tentang perlindungan warga sipil serta dihormatinya hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional.  "Tanda-tanda yang mengkhawatirkan antara lain terjadinya kasus-kasus penahanan, penghilangan orang, ancaman, hasutanm, termasuk oleh Kolonel Khadafy melalui televisi nasional," tuturnya.

Hal utama yang juga diungkapkan Ban dalam sidang DK-PBB adalah adanya kebutuhan mendesak menyangkut akses bantuan kemanusiaan di tengah situasi bahwa 330.000 orang telah meninggalkan Libya sementara para warga lainnya berada dalam kepungan pasukan pemerintah. "Tapi pihak berwenang Libya belum memberi izin bagi misi PBB untuk melakukan penilaian terhadap hal-hal apa saja yang dibutuhkan. Saya mengingatkan semua pihak tentang kewajiban mereka untuk memberikan akses luas kepada masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Ban mengungkapkan, utusan khususnya untuk Libya, Abdel-Elah al-Khatib, Jumat (25/3), akan menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Uni Afrika di Addis Ababa untuk membicarakan masalah gencatan senjata dan penyelesaian politik di Libya. Pertemuan itu akan dihadiri oleh wakil-wakil dari pemerintahan Libya dan pihak oposisi serta negara-negara dan organisasi kawasan terkait.

Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

NATO Ambil Alih Komando Serangan Libya

Posted: 25 Mar 2011 02:28 AM PDT

BRUSSELS, KOMPAS.com — Para anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Kamis (24/3/2011), menandatangani perjanjian untuk mengambil alih komando operasi militer di Libya dalam beberapa hari ini dari koalisi pimpinan Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat. "Negara-negara NATO telah menyepakati untuk melancarkan perencanaan akhir guna memungkinkan pengambilalihan komando dari koalisi pada Senin atau Selasa," kata seorang diplomat yang minta tidak disebutkan namanya.

Sumber diplomatik lainnya memperingatkan, bagaimanapun, perinciannya masih akan disusun mengenai zona larangan terbang yang dilaksanakan oleh koalisi sejak Sabtu lalu karena keberatan Ankara pada serangan terhadap rezim Moammar Khadafy.

Setelah beberapa hari pembicaraan yang sulit, pembicaraan terus dilakukan Kamis malam di markas besar NATO di Brussels. Di Ankara, Menlu Turki Ahmet Davutoglu juga mengumumkan pengambialihan oleh NATO itu setelah pembicaraan melalui telepon dengan rekannya dari AS, Perancis, dan Inggris. "Koalisi yang dibentuk setelah pertemuan di Paris akan melepaskan misinya dan menyerahkan seluruh operasi pada NATO dengan struktur komando tunggalnya," kata Davutoglu, menurut kantor berita Anatolia. Beberapa sekutu NATO, termasuk Inggris dan Italia, menginginkan aliansi 28 anggota itu untuk memimpin operasi tersebut.

Tapi Paris pada awalnya berkeberatan, dengan alasan misi terbang di bawah bendera NATO akan menjauhkan sekutu Arab yang mencurigai mesin militer Barat.

Beberapa negara Arab bergabung dengan serangan militer itu, dengan Qatar satu-satunya negara yang menyumbang jet tempur. Turki, satu-satunya anggota Muslim dalam NATO, menyumbang satu kapal selam dan beberapa kapal perang untuk melaksanakan embargo senjata di lautan. Parlemen Turki, Kamis, menyetujui pengiriman pasukan angkatan laut ketika pemerintah yang berakar Islam enggan ikut serangan militer.

PM Recep Tayyip Erdogan telah mengecam serangan koalisi. Ia mengatakan, "Kami telah menyaksikan pada masa lalu bahwa operasi seperti itu tidak bermanfaat dan bahkan sebaliknya, menambah korban jiwa, berubah menjadi pendudukan dan merusak dengan serius persatuan negara."

Ketika Washington mendesakkan pengalihan komando, para utusan NATO telah bertemu di markas besar selama beberapa hari untuk membicarakan masalah itu. Menurut sejumlah diplomat, sebuah kompromi berdasarkan pembicaraan akan membolehkan negara yang menentang serangan, seperti Turki, untuk memilih keluar dari operasi, sementara yang lainnya dapat mengambil bagian dalam serangan itu.

Menteri Pertahanan Italia Ignacio La Russa, Kamis, mengajukan dua kemungkinan misi udara di atas Libya, satu dipimpin oleh NATO dan kedua "zona larangan terbang plus" dengan mandat lebih luas yang akan mengijinkan serangan terhadap sasaran-sasaran di darat. Sekutu masih harus menyusun struktur politik operasi serangan itu, katanya.

Italia menuduh Perancis "keras kepala" dan mengancam untuk menarik kembali kendali tujuh pangkalan udara yang negara itu tawarkan untuk operasi zona larangan terbang jika penyerahan komando tak dicapai.

Menlu Inggris William Hague mengatakan, London menginginkan "pengalihan ke komando dan kendali NATO secepat mungkin". PM Belanda Mark Rutte memperingatkan negaranya hanya akan mengambil bagian dalam zona larangan terbang yang dipimpin oleh NATO.

Para pemimpin Eropa, yang terpecah soal Libya setelah Jerman mengoyak barisan sekutu dengan menolak mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyetujui serangan itu, sedang bekerja untuk mengatasi perbedaan pada pertemuan puncak dua hari yang dibuka Kamis.

Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.
Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)