Republika Online

sumber :-

Republika Online


Republika Online

Posted:

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Anak-anak di Indonesia, termasuk Jawa Barat (Jabar) belum terbebas dari ancaman trafficking maupun prostitusi. Pasalnya, berdasarkan data yang dihimpun oleh sebuah LSM, dari 40 ribu sampai 70 ribu pelacuran atau prostitusi di Indonesia, sekitar 30 persennya melibatkan anak-anak di bawah umur (usia 18 tahun ke bawah). Kondisi ini pun, terjadi juga di Jabar.

"Data itu (prostitusi) memang masih perkiraan. Karena, kami dapat dari CRC (LSM) yang bekerjasama dengan Menteri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2008-2009. Ini baru data perkiraan ya," papar Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Pembangunan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Subagyo, kepada wartawan akhir pekan lalu.

Menurut Subaygo, keterlibatan anak di bawah umur di dunia prostitusi tersebut disebakan oleh berbagai faktor. Di antaranya, faktor kondisi sebuah keluarga, ekonomi, gaya hidup, dan lain-lain. Ada beberapa orang tua, kata dia, yang merasa senang jika anaknya sudah bekerja, padahal anaknya masih di bawah umur.

"Tentunya, hal ini melanggar hak-hak anak dan tumbuh kembang anak, Ini menggambarkan kondisi Indonesia, termasuk di Jabar," kata Subagyo.

Melihat cukup banyaknya anak di bawah umur yang terlibat dalam prostitusi, kata Subagyo, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pun mencoba mengatasi dengan beberapa program seperti Kota Layak Anak. "Nah, karena jumlahnya cukup tinggi maka harus kita filter, kita kan ada program KLA atau Kota Layak Anak," tuturnya.

Kota layak anak ini, sambung Subagyo, bukan hanya untuk melindungi si anak itu sendiri tapi juga menjadi media pembelajaran bagi orang tua agar mengetahui dan memahi hak-hak dari si anak.

Senada dengan Subagyo, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Jabar, Sri Asmawati Kusumawardani mengatakan, anak-anak seharusnya bisa tumbuh kembang dengan nyaman. Namun, hingga saat ini masih banyak kota yang tidak layak untuk anak.

Oleh karena itu, sambung perempuan yang akrab panggil Dani, BPPKB bekerja sama dengan pemerintah pusat sedang mengembangkan kota yang layak untuk anak. Untuk pilot project, BPPKB akan membuat kota layak anak di beberapa kabupaten/kota di Jabar. Di antaranya, Bogor, Kota Bandung, Depok, Karawang,  dan Sukabumi .

"Untuk menjalankan program ini, selain dari provinsi, pemerintah pusat pun ikut memberikan dana," kata Dani.

Dani mengatakan, berdasarkan hasil penelitian pada 2025 nanti diperkirakan anak-anak akan lebih banyak yang  tumbuh dan berkembang  di perkotaan karena hasil dari urbanisasi. Dari jumlah anak yang ada di Jabar, kata dia, diperkirakan sekitar 60 persennya akan tumbuh di kota.

"Untuk menciptakan kota layak anak yang banyak, strateginya kami harus banyak bekerja sama dengan BUMN strategis dan lembaga riset," imbuh Dani.

Khusus mengenai masalah ledakan penduduk, Dani mengatakan, sebenarnya saat ini bukan saatnya berbicara mengenai ledakan penduduk karena sudah terjadi. Dalam rencana pembangunan jangka menengah Negara (RPJMN) pada 2015, penduduk Indonesia diperkirakan sudah mencapai  238 juta orang. Namun, sekarang jumlah penduduk Indonesia sudah menyampai 237,5 juta.
 
"Seharusnya, harus ada akselerasi percepatan untuk mencegah pertambahan penduduk. Jangan bicara  mencegah ledakan penduduk,  wong sudah terjadi," tegasnya.

]]>Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ulasan:

Catat Komen