detikcom |
| Diusulkan Jadi Menteri Pertanian, Jafar Serahkan Keputusan pada SBY Posted: 07 Mar 2011 12:21 PM PST  Selasa, 08/03/2011 03:21 WIB "Posisi Menteri itu yang menentukan presiden. Saya tidak mau berkomentar soal itu, itu hak terserah presiden," ujar Jafar saat berbincang dengan detikcom, Senin (7/3/2011) malam. Jafar tidak menampik bila ia didukung sejumlah kader untuk menduduki kursi Menteri Pertanian. Jafar yang pernah 8 tahun menjadi pejabat eselon 1 di Kementerian Pertanian ini pun siap bila presiden menunjukannya. "Ya itukan hak prerogratif presiden. Terserah beliau, kita tentu mengikuti," terangnya. Jafar sendiri mengaku hingga saat ini belum mengetahui perihal reshuffle kabinet. Namun menurutnya tidak menutup kemungkinan Gerindra akan masuk dalam koalisi dan menduduki kursi Mentan. "Komunikasi anatara Pak SBY dengan Prabowo juga baik, sama dengan tokoh lainnya. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa masuk gerindra, tapi itu hanya presiden yang tahu," imbuhnya. Sebelumnya Ketua DPP Demokrat, Herman Khaeron mengusulkan Ketua FPD M Jafar Hafsah menjadi Menteri Pertanian pengganti Suswono. Jafar yang pernah menjadi Dirjen di Kementerian Pertanian dinilai layak menduduki kursi itu. "Kalau Pak SBY meminta, PD lebih mendukung Pak Ketua Fraksi menjadi Menteri Pertanian. Layak atau tidak itu Presiden yang menilai," ujar Ketua DPP PD, Herman. Menurut Herman, Ketua FPD yang juga Dirjen di Kementerian Pertanian memiliki pengalaman luar biasa di sektor agraria. Karenanya, PD mengusulkan Jafar yang sudah berkali-kali dicalonkan menjadi Menteri Pertanian ini. "Beliau memiliki perjalanan birokrasi dari golongan 2B sampai eselon 1. Pengalaman beliau di bidang pertanian sangat menonjol dan layak dikagumi," tutur Herman. (her/fjr) Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda! Tutup
Redaksi: redaksi[at]detik.com |
| Demokrat: Selain Hak Angket, Banyak Kasus Membuktikan Setgab Tak Solid Posted: 07 Mar 2011 11:27 AM PST Selasa, 08/03/2011 02:27 WIB "Cuma kasus yang tersorot luas di publik saja yang mencuat mengenai ini ketidakkompakan koalisi. Pada prosesnya banyak kasus," cetus Wakil Sekjend Partai Demokrat Saat Mustofa dalam diskusi 'Pilar Demokrasi' di Kedai Tempo, Jl utan Kayu, Jakarta Timur, Senin (7/3/2011) malam. Saan mencontohkan kasus kriminalisasi dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sebagai salah satunya. Menurut Saan, pihaknya mendukung KPK untuk tetap kuat, namun saat itu, sikap Demokrat mendapat resistensi dari partai-partai koalisi. "Penolakan itu juga dilakukan oleh teman-teman koalisi. Pada saat pemilihan Busyro (Muqoddas) sebagai ketua KPK juga berbeda. Ini yang di Komisi III saja ya, masih ada banyak contoh lain di komisi lainnya," papar Saan. Untuk itulah, lanjut Saan, diperlukan sistem pengaturan yang baik terkait partai-partai pendukung koalisi pemerintahan. Inilah yang menjadi salah satu latar belakang munculnya gagasan dari Partai Demokrat untuk mengatur partai koalisi dengan Undang-undang. "Tentunya agar tercipta pemerintahan yang lebih stabil," tuturnya. (fjr/her) Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda! Tutup
Redaksi: redaksi[at]detik.com |
Sending your message| You are subscribed to email updates from detikcom To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan