ANTARA - Peristiwa |
| Wapres: Kunjungan ke Australia Untuk Perdalam Hubungan Posted: 12 Mar 2011 06:26 AM PST  Wakil Presiden Boediono. (ANTARA) Berita Terkait Video "Ingin saya garis bawahi bahwa tujuan utama dari lawatan kali ini ke Australia untuk memberikan rekonfirmasi komitmen Indonesia bahwa kita sangat berminat memperdalam hubungan," kata Wapres Boediono kepada pers, di Sydney, Australia, Sabtu. Hal tersebut disampaikan Wapres dalam keterangan pers kepada wartawan nasional yang mengikuti kunjungan ke tiga kota, yaitu Perth, Canberra dan Sydney, terkait hasil kunjungan ke negara itu. Hadir dalam keterangan pers tersebut, Menkeu Agus Martowardojo, Mendag Mari Elka Pangestu, serta Mendiknas M Nuh. Menurut Wapres, keinginan Indonesia meningkatkan dan memperdalam hubungan dua negara ditandai dengan kunjungan dirinya sebagai salah satu simbol pimpinan tinggi pemerintahan. Dalam kunjungan selama lima hari itu, kata Wapres, Pemerintah Australia terlihat sangat memberikan antusias dan menghargai kedatangannya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. "Kedatangan saya ke Australia seperti gayung disambut, dan ini menunjukkan bahwa kedua negara sama-sama memiliki kepentingan," kata Boediono. Wapres mengatakan, berbagai pertemuan dan pembicaraan dilakukan dirinya yang didampingi para menteri untuk bertemu dengan "Acting" Perdana menteri Wayne Swan di Canberra serta Gubernur New South Wales Marie Bahsir, serta dengan sejumlah menteri. Di Perth, Wapres mendapat gelor Doktor Honoris Causa dari "University of Western Australia" pada 9 Maret 2011. Dalam setiap kunjungan ke tiga kota tersebut, Wapres Boediono selalu menyempatkan diri untuk bertemu dan bertatap muka dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di Perth, Canberra, serta Sydney. "Kegiatan tatap muka dengan masyarakat Indonesia penting untuk mendapat masukan dan bertukar pikiran mengenai kondisi di Indonesia dan keberadaan mereka," tutur Wapres. Dikatakan Wapres pula bahwa Indonesia dan Australia memang sudah ditakdirkan menjadi suatu negara yang bertetangga, sehingga ke depan bisa atau tidak upaya meningkatkan hubungan tidak bisa lepas satu-sama lain. "Saya bisa merasakan adanya getaran bahwa Australia sangat ingin memperdalam dan memperluas hubungan kedua negara," ujar Boediono.(*) (T.A025/C004) Editor: Ruslan Burhani Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price. |
| Hajriyanto: Anggota Parlemen Tidak Boleh Diseragamkan Posted: 12 Mar 2011 06:20 AM PST  Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y. Thohari. (ANTARA) Berita Terkait "Bukan zamannya lagi Anggota DPR RI berada di bawah satu komando, lalu lembaga parlemen hanya bertugas mengabsahkan (kepentingan Kabinet) atau sekadar sebagai `rubber stamp`," tandas Hajriyanto yang juga salah satu Ketua DPP Partai Golkar di Jakarta, Sabtu. Ia mengatakan itu, ketika tampil dalam diskusi bertajuk "Politik Undur-Undur" bersamapembicara lain seperti Bima Arya Sugiarto (DPP PAN), Saan Mustopa (DPP Partai Demokrat) dan Mahfudz Siddik (DPP PKS). Hajriyanto Thohari juga berpendapat, jika pola "penyeragaman" seperti masa lalu diterapkan oleh sekretariat gabungan koalisi partai pendukung pemerintah, maka DPR RI pasti kehilangan legitimasi. "Makanya, mari kita hormati semua lembaga. Kita hormati presiden dan lembaga kepresiden beserta beragam hak kewajibannya, juga harus hormat lembaga DPR RI," tegasnya. Ia menegaskan, berbagai upaya mendiskreditkan parlemen, sama saja artinya dengan sikap anti demokrasi, karena inilah salah satu lembaga utama penegak serta penyalur aspirasi rakyat yang harus terus diberdayakan dan ditingkatkan citra maupun legitimasinya. Menurut dia, anggota DPR RI bukan hanya wakil partai politik atau sekadar "kepanjangan tangan" Koalisi Pendukung Pemerintah di Sekretariat Gabungan (Setgab). "Dia itu wakil rakyat. Punya konstituen dari daerah pemilihannya yang wajib diperjuangkan segala aspirasinya. Ini demokrasi yang benar," tandasnya. Dinamika Parlemen Hajriyanto Thohari juga mengingatkan, mengatur anggota DPR RI tidaklah sesimpel menata parpol di Setgab Koalisi. "Dinamika parlemen tak sesederhana suasana politik di Kabinet. Ketika kita menghadapi anggota DPR RI, beragam kepentingan yang mesti dipertimbangkan," ujarnya. Hajriyanto Thohari kemudian menyorot upaya manuver ala sistem setengah kamar saat ini. "Berbahaya sistem setengah kamar itu. Ini bukan zamannya lagi. Bahwa ada kesepakatan dalam kelompok kecil, lalu mau `diseragamkan` dengan berbagai cara kepada anggota parlemen seperti masa lalu," jelasnya. Mengenai masa depan koalisi, ia meminta agar, segala manuver saat ini jangan lagi dipakai. "Yakni, usul angket `mafia pajak` yang gugur lalu berujung pada desakan `reshuffle`, agar hal itu letakkan saja dalam `rahim sejarah`, tak perlu diungkap," tegasnya. Tapi ia mengakui, ke depan memang perlu penataan koalsi oleh Presiden. "Itu dijalankan saja oleh Presidan yang memang punya hak untuk itu, dengan memperhatikan sungguh-sungguh ekspektasi publik plus ketidakpuasan sosial. Satu hal lagi yang urgen, sekali lagi Parlemen jangan hanya mengabsahkan atau `rubber stamp`," pungkas Hajriyanto Thohari.(*) (L.M036*A041/A041) Editor: Ruslan Burhani Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price. |
| You are subscribed to email updates from ANTARA News - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan