ANTARA - Peristiwa |
| 28 TKI di Malaysia Larikan Diri dari Majikan Posted: 23 Feb 2011 07:16 AM PST  (ANTARA News/Yudhi Mahatma) Berita Terkait Video Terkait "Para TKI tersebut terkena denda untuk pemetikan buah yang tidak masak dan buah yang tidak dipotong. Ini sangat memberatkan bagi para pekerja," kata Atase Ketenagakerjaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia, Agus Triyanto AS, kepada ANTARA Newsdi Kuala Lumpur, Rabu, saat menyampaikan beberapa pengakuan TKI yang melarikan diri dari majikannya. Dalam pengakuannya itu, kata Agus, para TKI yang bekerja di tempat tersebut juga dipotong gajinya untuk pembayaran permit (surat izin kerja), air dan listrik, serta pembayaran gaji tidak tepat waktu. Bahkan, mereka juga tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak karena atapnya bocor, tidak ada kamar kecil dan listrik. Semua 28 TKI tersebut mengaku diberangkatkan oleh PT Kijang Lombok Raya, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan ditempatkan di Syarikat Aisyah Agro Specialist, Mesra Tani Enterprise dan Koperasi Wanita Daerah Tampin Bhd, Gemas, Negeri Sembilan. Para pekerja tersebut selanjutnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan menuntut majikan untuk mengembalikan pemotongan gaji yang tidak sesuai prosedur yang dikenakan kepada mereka. Saat ini, para TKI tersebut ditampung di KBRI sambil menunggu proses penyelesaian kasus dan proses pemulangannya ke Indonesia. Terkait laporan tersebut, pihak Atase Ketenagakerjaan KBRI Kuala Lumpur telah menghubungi majikan untuk mendapatkan klarifikasi, namun majikan tidak koperatif dan merasa tidak bersalah memotong gaji TKI karena sudah membayar cukup besar untuk menempatkan TKI ke Malaysia. Selanjutnya, kata Agus, pihaknya kemudian menghubungi wakil PT Kijang Lombok Raya untuk menyelesaikan kasus tersebut dan Mohd Iqbal selaku wakil dari perusahaan tersebut kemudian datang ke KBRI, serta berjanji akan berkomunikasi dengan majikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurut Agus, berdasarkan penelitian ataupun pengecekan pihaknya terungkap bahwa ke 28 orang TKI tersebut ditempatkan di Malaysia tanpa prosedur yang ditetapkan, yaitu tanpa menggunakan surat permintaan pekerjaan (job order) sesuai undang-undang nomor 39 pasal 32 ayat 3 dan persepahaman Indonesia-Malaysia tahun 2004 pasal 8 huruf A.V yang mengatur tentang kewajiban membuat "Demand Letter" yang disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pelayanan "job order" saat ini untuk PT Kijang Lombok Raya dihentikan sampai kasusnya diselesaikan. "Bila dalam tiga hari tidak menyelesaikan masalah tersebut, maka PT Kijang Lombok Raya akan kami ajukan untuk di black list," katanya. Editor: Priyambodo Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com |
| Suryadharma: Banyak Pihak Ingin PPP Tanggalkan Islam Posted: 23 Feb 2011 07:01 AM PST  Suryadharma Ali. (ANTARA News/Maril Gafur) "Jangan tinggalkan Islam jika ingin berdemokrasi." Berita Terkait Video Terkait "Islam tetap menjadi pegangan PPP, meski banyak pandangan yang mengingginkan agar PPP menanggalkan Islam sebagai asas partai," ujarnya sesaat sebelum membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP VI Riau, di Pekanbaru, Rabu. Dia menegaskan, partai berlambang Kabah itu tidak akan goyah dengan berbagai pandangan dari pengamat dan lembaga survei yang menyatakan partai yang berasaskan agama tidak akan dipilih dalam Pemilu 2014. Pandangan itu, menurut dia, adalah sesat. Jika terjadi penurunan dalam perolehan suara PPP di pemilu 2009, karena para pemimpin partai yang didominasi warna hijau tua itu belum mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan. Walhasil dengan sikap konsisten itu, puluhan kiai dari pimpinan pondok pesantren di Jawa Timur beberapa waktu lalu telah beralih ke PPP dan langkah itu diikuti kiai dari pondok pesantren di Jawa Tengah, Jawa Barat dan provinsi lain. "Karena itu, saya katakan, jangan tinggalkan Islam jika ingin berdemokrasi, sebab ada yang meninggalkan Islam hanya ingin bergaul di tatanan internasional, padahal Islam telah mengatur berbagai perbedaan itu, baik agama, suku bangsa dan seterusnya," jelasnya. Suryadharma Ali berharap, PPP ke depan bisa menjadi partai dakwah yang berperan mengisi kekosongan informasi Agama Islam di tengah masyarakat dan bersama menuju kondisi beragama yang lebih baik lagi. "Berkembangnya aliran sesat di tengah masyarakat dewasa ini, karena adanya kekosongan informasi mengenai ajaran Islam. Oleh sebab itu, kita harus bisa mengambil peranan itu dengan menjadi partai dakwah," jelasnya. Melalui arah kebijakan partai itu, Suryadharma berharap PPP di Riau bisa berkembang dengan meraih simpati 89 persen dari 5,5 juta jiwa penduduk di provinsi itu untuk meningkatkan perolehan suara pada pemilu 2014. Sementara itu, Ketua PPP Riau, H. Rusli Effendi, dalam sambutannya menyatakan, pada pemilu legislatif 2009, raihan suara partai berlambang Kabah itu mengalami penurunan dibandingkan dengan Pemilu 2004. "Pemilu 2009, suara PPP di Riau turun yang ditandai dengan berkurangnya perolehan kursi legislatif di DPRD Provinsi Riau dari tujuh menjadi enam kursi, kemudian DPRD kabupaten/kota dari 55 menjadi 45 kursi," jelasnya. Sebelumnya, Rais Syuriah PWNU Jatim, KH Miftachul Akhyar, mengaku dirinya tertarik dengan PPP bukan karena ada kepentingan politik secara pribadi, tapi karena PPP memiliki komitmen untuk mengembangkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah secara politik. Editor: Priyambodo Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com |
| You are subscribed to email updates from ANTARA News - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan