KOMPAS.com - Regional |
| Pjs Bupati Ditunjuk, Warga Jember Demo Posted: 17 Jan 2011 06:35 AM PST Pjs Bupati Ditunjuk, Warga Jember Demo Laporan wartawan KOMPAS Syamsul Hadi Senin, 17 Januari 2011 | 14:35 WIB JEMBER, KOMPAS.com - Ratusan pendemo pendukung Bupati Jember (non aktif) MZA Djalal berbondong-bondong datangi DPRD Jember minta bertemu dengan empat orang pimpinan, Senin (17/1/2011). Mereka minta pertanggungjawaban empat pimpinan, seorang ketua dan tiga wakil ketua, karena telah menandatangani kesepakatan dengan gubernur untuk menunjuk Pejabat (Pj) Bupati Jember Tedy Zarkasi. Para pengunjuk rasa menolak penunjukkan Pejabat Bupati Tedy Zarkasi karena tidak sesuai prosedur dan perundang-undangan. "Ini berawal dari kesepakatan empat orang pimpinan DPRD Jember menghadap Gubernur Soekarwo sambil menyodorkan nama pejabat bupati," kata Rachmatullah dari Aliansi Rakyat Jember, Senin (17/1/2011). Ratusan orang itu mengaku kecewa karea tidak bisa bertemu dengan empat pimpinan DPRD Jember. Untuk itu, mereka berjanji akan datang untuk kesekian kalinya agar bisa betemu dengan pimpinan DPRD Jember. Ulah pimpinan yang membuat kesepakatan sendiri dengan gubernur, memaksa 29 anggota DPRD Jember dari partai pendukung Bupati MZA Djalal mengajukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Jember Saptono Yusuf dari Partai Demokrat, dan tiga wakilnya antara lain Lukman Winarto dari PDIP, Miftahul Ulum dari PKB dan Marzuki Abd Ghofur dari PKNU. Akibatnya, suasana DPRD Jember menjadi vacuum sehingga rapat badan musyawarah yang berjumlah 25 orang untuk menjadwalkan paripurna membahas APBD 2011 tak pernah korum. Sebanyak 14 orang dari 29 orang pendukung MZA Djalal tidak pernah hadir, alasannya mereka mendesak pimpinan untuk pertanggungjawaban sikapnya karena mengambil keputusan sendiri. "Pimpinan DPRD ini 'berkhianat' terhadap anggota DPRD, karena tidak melibatkan anggota DPRD dalam pemberian pertimbangan itu," kata Jufriyadi, ketua Fraksi PKNU. Editor: Glori K. Wadrianto Loading... Kirim Komentar Anda Kirim Komentar Anda |
| Posted: 17 Jan 2011 06:21 AM PST Kawasan Hijau Penertiban PKL Berakhir Ricuh Laporan wartawan KOMPAS Ambrosius Harto Senin, 17 Januari 2011 | 14:21 WIB SAMARINDA, KOMPAS.com - Penertiban pedagang kaki lima yang biasa berjualan di bantaran Sungai Mahakam depan Pasar Pagi, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (17/1/2011), berakhir ricuh. Tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Polri setempat bentrok dengan kalangan mahasiswa yang menamakan diri Geram saat pembongkaran lapak berlangsung. Seorang anggota satpol PP dan seorang mahasiswa terluka. Namun, kericuhan itu bisa segera diatasi. Polisi menahan lima orang yang dinilai berperan dalam aksi penolakan pedagang terhadap pembongkaran itu. Pembongkaran dilakukan sebab area itu akan dijadikan kawasan hijau oleh pemerintah. Pembongkaran sudah berkali-kali dilaksanakan kurun lima tahun ini. Editor: A. Wisnubrata Loading... Kirim Komentar Anda Kirim Komentar Anda |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Regional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan