KOMPAS.com - Nasional |
| PDIP Menangkan 83 dari 216 Pilkada Posted: 06 Jan 2011 04:42 PM PST MEDAN, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tercatat memenangi 83 dari 216 pemilihan kepala daerah se-Indonesia selama tahun 2010. Ketua PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan di Medan, Kamis (6/1/2011), menyebutkan, persentase kemenangan pemilihan kepala daerah selama 2010 hanya 38,42 persen dan harus dapat ditingkatkan pada 2011. Berbicara usai Seminar Evaluasi Pilkada Menyambut Satu Tahun Rumah Aspirasi Sumut di Medan ia menyebutkan, PDI Perjuangan bertekad memenangkan 87 pilkada selama tahun 2011. Seminar itu juga dihadiri anggota Komisi I DPR RI Tritamtomo, anggota Komisi II Yasonna Laoly, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Panda Nababan dan sejumlah anggota dewan provinsi dan kabupaten/kota se-Sumut. Menanggapi wacana menghilangkan pilkada langsung dalam pemilihan gubernur/wakil gubernur dengan mengembalikannya ke DPRD, menurut Trimedya Panjaitan, hal itu belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. "Wacana itu mungkin baru bisa dilaksanakan usai Pemilu 2014," kata anggota Komisi III DPR RI itu. Yasonna Laoly menambahkan, PDIP menginginkan pilkada langsung karena kedaulatan sesungguhnya berada di tangan rakyat. Persoalan kecurangan dan berbagai hal lain yang terjadi dalam pilkada langsung, menurut Laoly, merupakan pengalaman tersendiri bagi semua partai dan juga pasangan calon. Pada bagian lain, Panda Nababan menyebutkan, partainya tidak pernah mematok "uang perahu" dalam mengusung pasangan calon. "Bahkan DPP dan DPD sering ikut memberikan sumbangan kepada pasangan calon yang diusung," ujarnya. Untuk pilkada di Sumut sendiri, ia menyebutkan, PDI Perjuangan hanya menang di lima kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Serdang Bedagai, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan dan Kabupaten Samosir serta Kota Sibolga. "Dalam hal ini memang ada kelemahan dan itu harus diakui. Untuk itulah digagas konsolidasi internal semua fungsionaris partai dan anggota dewan se-Sumut dalam menyambut Pilkada Sumut 2013 dan Pemilu 2014," katanya. |
| Dana Pengamanan Ahmadiyah Juga Dipotong Posted: 06 Jan 2011 03:54 PM PST JAKARTA, KOMPAS.com - Maman Abdulrahman Pasya, mantan Kepala Bidang Keuangan (Bitku) Polda Jawa Barat, mengaku memotong dana untuk pengamanan kelompok Ahmadiyah di beberapa wilayah di Jawa Barat setelah pemilukada Jabar digelar tahun 2008. Menurut dia, pemotongan atas perintah Susno Duadji selaku Kepala Polda Jabar. Pengakuan itu disampaikan Maman saat bersaksi dalam sidang terdakwa Susno di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/1/2011). Awalnya, ia mendapatkan disposisi untuk membagi dana ke beberapa Polres dan Polwiltabes Bandung dengan nilai Rp 100 juta dan Rp 150 juta setelah adanya konflik tentang Ahmadiyah. "Siapa saja yang terima?" tanya jaksa penuntut umum (JPU). "Yang kami ingat Bandung Barat, Bogor Kabupaten, Sukabumi Kabupaten, Majalengka, Kuningan, Cirebon Kabupaten. Itu setelah penyerahan tahap IV (dana pengamanan pemilukada Jabar)," jelas Maman. "Apa itu diberi penuh?" tanya JPU lagi. "Ada perintah lisan beliau (Susno), kalau yang disalurkan full hanya Polwiltabes Bandung saja karena kegiatannya selalu meningkat. Yang lain tidak disalurkan seluruhnya," jawab Maman. Menurutnya, masing-masing Polres dipotong Rp 50 juta. Hendry Yosodiningrat, pengacara Susno, lalu menanyakan apakah ada saksi atau bukti tentang perintah lisan itu. Maman menjawab tidak ada. Hendy lalu mencecar Maman mengapa ia tidak mempertanyakan ke Susno terkait perintah lisan itu, padahal Susno sudah memberi disposisi. "Kok, saudara katakan ada perintah Kapolda?" tanya Hendry. "Kalau kami yang potong, Kapolres pasti protes dan pasti lapor ke Kapolda atau Irwasda atau Wakapolda," jawab Maman. "Iya, itu karena saudara katakan itu perintah kapolda. Kalau saja mereka tahu ini bukan perintah Kapolda, mereka akan protes. Tapi karena nama Kapolda yang dijual, makanya mereka tidak protes," timpal Hendry. Maman langsung menimbali, "tidak, itu perintah." Seperti diberitakan, selain dituduh memotong dana pengamanan kasus Ahmadiyah, Susno juga dituduh memerintahkan Maman untuk memotong dana pengamanan pemilukada Jawa Barat sebesar Rp 8,5 miliar. Susno didakwa menikmati dana itu sekitar Rp 4,2 miliar untuk beli aneka sejumlah aset pribadinya. |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan