Rabu, 27 Februari 2013

ANTARA - Peristiwa

ANTARA - Peristiwa


Menkopolhukam tegaskan sanksi bagi pelaku penembakan Papua

Posted: 27 Feb 2013 06:08 AM PST

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto menegaskan tindakan hukum harus diberlakukan bagi pelaku penembakan delapan anggota TNI dan empat warga sipil hingga tewas di dua kabupaten di Papua, Kamis (21/2).

"Pelaku penembakan harus dikejar dan penegakan hukum harus dikedepankan," kata Djoko Suyanto di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan pengejaran terhadap pelaku penembakan oleh kelompok bersenjata di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya dan Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, masih terus dilakukan.

Motif yang digunakan pelaku penembakan juga belum dapat diketahui karena upaya pengejaran terus dilakukan.

Djoko mengakui ada sejumlah kelompok yang diduga terlibat dalam penembakan, namun belum ingin mencurigai kelompok tertentu.

"Memang ada kelompok-kelompok, dan kalau sudah tertangkap baru tahu dari kelompok mana," katanya.

Sementara itu, menurut Pemerintah, situasi di Papua sudah kondusif dengan status tertib sipil sehingga belum perlu diberlakukan peningkatan status darurat militer.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul, mengimbau seluruh personel TNI di Papua untuk tidak terpancing emosi ketika mengatasi konflik di Bumi Cendrawasih itu.

"TNI tidak akan membalas dendam, kami juga sudah mengimbau prajurit di sana untuk terus melakukan perdamaian," katanya.

Terkait pengusutan penembakan pekan lalu, pihaknya menyerahkan penyelidikan sepenuhnya kepada Polri selaku penegak hukum.

Delapan anggota TNI korban penembakan kelompok sipil bersenjata di Papua adalah Sertu Ramadhan, Sertu M. Udin, Sertu Frans, Pratu Mustofa, Pratu Edi, Praka Jojo Wiharjo, Praka Wempi dan Pratu Wahyu Wibowo (tewas di Sinak).

Sementara itu, empat warga sipil yang juga menjadi korban tewas yaitu Yohanis Palimbong, Uli, Markus Cavin dan Rudy.
(F013/H-KWR)

Anggota Fraksi Pakar Pangan masuk Demokrat

Posted: 27 Feb 2013 06:04 AM PST

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Fraksi Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) DPRD Kota  Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyatakan bergabung ke Partai Demokrat untuk menghedapai Pemilu 2014.

Ursula Mariance Bella, salah seorang anggota Fraksi Pakar Pangan DPRD Kota Kupang NTT  dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, mengatakan, dirinya lebih memilih bergabung dengan partai Demokrat karena merupakan partai bagus dan besar.

Ia bersama dua temannya dari Fraksi Pakar Pangan memiliki sekitar 6000 pendukung di Kupang dan ia berjanji akan mensukseskan upaya penyelamatan Partai Demokrat.

"Saya akan meminta pendukung untuk membela Partai Demokrat, karena kami sekarang pendukung Presiden SBY dan Partai Demokrat," kata Ursula Mariance Bella.

Bella meyakini, kasus dugaan korupsi yang melanda partai berlambang mercy itu hanya dilakukan oleh oknum perseorangan, bukan oleh partai. "Di daerah respon situasi Jakarta tidak berpengaruh, bahkan yang mendukung Demokrat semakin bertambah," katanya.

Ia juga mengaku akan segera melakukan pembenahan mulai dari struktur hingga cara kerja partai untuk mengembalikan kejayaan partai dan memenangkan Pemilu 2014 mendatang.

Hal senada juga diakui oleh Sekretaris Ormas Bakti Karya Perjuangan Demokrat (BKPD), Jackson Kumaat yang menyatakan, masih ada waktu untuk mengembalikan citra partai yang kini terpuruk. Dia juga menyatakan optimis popularitas Partai Demokrat akan kembali mencuat.

"Jika upaya penyelamatan dan pembersihan partai itu berjalan baik, maka akan menjadi bukti konkret maupun contoh nyata, yang bisa menginspirasi partai lainnya. Kami mendukung sepenuhnya langkah-langkah Pak SBY sebagai ketua Majelis Tinggi dan ketua Dewan Pembina Demokrat," kata Jackson yang juga mantan Sekjen Pakar Pangan.

Dia juga menegaskan, pihaknya bersama ormas sayap Bakti Karya Perjuangan Demokrat (BKPD) akan lebih gigih dan bekerja keras dalam menggarap kader di kalangan petani, buruh dan nelayan.

Sebelumnya Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie menegaskan, tidak benar ada loyalis terhadap pribadi, yang ada loyal terhadap partai dan negara. (*)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan