Jumaat, 18 Januari 2013

KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Fadli Zon: Pemisahan Pusat Pemerintahan dan Bisnis, Solusi Alternatif

Posted: 18 Jan 2013 06:59 AM PST

Fadli Zon: Pemisahan Pusat Pemerintahan dan Bisnis, Solusi Alternatif

Penulis : BNJ | Jumat, 18 Januari 2013 | 21:42 WIB

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon (kanan) bersama Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani membentangkan spanduk penolakan Gerindra terhadap pembangunan gedung baru DPR seusai pembacaan sikap Partai Gerindra di Ruang Wartawan, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/1). Gerindra menganggap belum perlu membangun gedung senilai sekitar Rp 1,3 triliun tersebut dan lebih baik anggarannya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir Jakarta telah melumpuhkan aktivitas pemerintahan dan bisnis dua hari ini. Perlu kebijakan lebih strategis ke depan agar dampak kerugian banjir di ibukota tak terulang. Kerugian kini diperkirakan mencapai 1.5 rupiah miliar per jam.

"Wacana lama yang perlu dikaji adalah pemindahan ibukota ke daerah baru. Namun, perlu kajian mendalam agar lokasi baru benar-benar mendukung," kata Fadli Zon dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Jumat (18/1/2013).

Menurut Fadli, Presiden Soekarno tahun 1957 pernah menggagas ibukota dipindah ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Soekarno memandang Jakarta tak akan mampu menampung sekaligus pusat pemerintah dan bisnis.

Palangkaraya dipilih selain Kalimantan sebagai pulau terbesar, juga posisinya berada di tengah gugus pulau Indonesia. "Begitupun Presiden Soeharto pernah mewacanakan pemindahan ibukota ke Jonggol, Bogor, dengan akses yang tak terlalu jauh dari Jakarta," katanya.

Ide pemindahan ibukota ini sangat realistis untuk mengurangi beban aktivitas di Jakarta. Tapi tentu perlu diteliti untung ruginya. Sebagai contoh, kata Fadli Zon, Malaysia memindahkan kota pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya.

"Di Putra Jaya semua gedung pemerintahan terintegrasi dalam satu komplek area. Ini memudahkan aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra.

Menurut Fadli, untuk merealisasikan pemisahan tersebut, para ahli harus membantu pemerintah pusat menentukan daerah baru pusat pemerintahan. Jakarta bisa menjadi pusat bisnis, dan daerah baru nanti menjadi pusat pemerintahan.

"Tentu daerah baru nanti bisa dicari yang mudah aksesnya dan lingkungannya mendukung," katanya.

Dengan pemisahan pusat pemerintahan dan bisnis, Jakarta bisa menjadi kota yang sehat, manusiawi, dan resiko kerugian pun lebih kecil ketika terjadi musibah serupa.

Keterpilihan Kriteria Utama Caleg Golkar

Posted: 18 Jan 2013 06:27 AM PST

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar lebih mengutamakan keterpilihan, ketimbang kriteria bebas dari masalah hukum untuk menyeleksi calon-calon legislatif pada Pemilu 2014. Padahal, masyarakat mengharapkan caleg yang ditawarkan partai-partai politik, bukanlah politisi busuk apalagi korup.

"Kami akan memilih caleg terbaik. Pemilihan caleg diputus secara internal dan kriterianya tidak tertulis untuk publik, tapi ini taruhan untuk memenangkan pemilu sehingga otomatis kader yang bisa menang di daerahnya yang dipilih," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, Jumat (18/1/2013) di Jakarta.

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Ahmadi Noor Supit menambahkan, selain sesuai persyaratan yang diatur perundang-undangan, caleg harus sudah menjadi kader minimal lima tahun berturut-turut, dan mengisi surat kesediaan menjadi caleg.

Setelah surat kesediaan ini dikembalikan, barulah seleksi calon legislatif dilakukan, dengan menilai antara lain prestasi, pendidikan, keterpilihan.

Menurut Noor Supit, salah satu kriteria yang paling besar bobotnya adalah keterpilihan. Salah satu instrumen untuk menilainya adalah survei yang diterapkan untuk semua calon pada Februari 2013.

Adapun kader yang bermasalah dengan hukum, tambahnya, diperkirakan tidak mencalonkan diri. "Kelihatannya sudah ada kesadaran untuk tidak mencalonkan diri. Berat juga kan. Kalau sudah tercela, mana mungkin terpilih," tuturnya.

Namun, dalam dalam paripurna rapat pimpinan nasional Partai Golkar 29 Oktober 2012, banyak fungsionaris yang menentang kriteria caleg berekam jejak baik. Akhirnya, bebas dari masalah hukum tidak menjadi kriteria dalam pencalegan Partai Golkar.

Dalam jumpa pers seusai penutupan rapimnas, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie hanya mengatakan, kriteria prestasi disiplin loyalitas dan tidak tercela (PDLT), tetap menjadi kriteria caleg, tetapi dengan perkecualian-perkecualian (Kompas, 31 Oktober 2012).

Terkait platform dan program yang akan disampaikan dalam kampanye, menurut Priyo, tim pengkajian dan tim ahli sudah dibentuk untuk mempersiapkannya. Akademisi dan ahli juga diundang untuk memberi masukan, tetapi dipilih oleh tim tersebut.

"Sejak tahun pertama kepengurusan ini , (penyiapan platform) sudah mulai. Sampai sekarang masih dimatangkan. Tahun 2013 ini pemantapan untuk Golkar," ujarnya.

Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)