ANTARA - Peristiwa |
| Kemdikbud siapkan surat edaran transisi RSBI Posted: 21 Jan 2013 07:18 AM PST Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan surat edaran mengenai masa transisi sekolah eks Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Draft surat edaran yang saat ini disusun meliputi kelembagaan, pembiayaan, administrasi, aset, dan proses pembelajaran, kata Mendikbud Mohammad Nuh usai pertemuan dengan para kepala dinas pendidikan provinsi seluruh Indonesia di Kemdikbud, Jakarta, Senin. Nuh meminta berbagai masukan dari para kepala dinas pendidikan provinsi mengenai hal ini. "Tadi sudah saya buatkan draftnya, mereka saya minta memberikan masukan karena kami tidak ingin membuat surat edaran kontra produktif. Itu malah tidak bisa menyelesaikan persoalan," katanya. Mendikbud menegaskan, dari sisi kelembagaan sudah tidak boleh lagi menggunakan RSBI. Oleh karena itu, kata Mendikbud, berbagai urusan administrasi mulai kop surat dan seterusnya sudah tidak boleh digunakan. Kedua, dari sisi proses pembelajaran tidak boleh mengalami penurunan. Sebelum RSBI, di beberapa daerah sudah memiliki sekolah unggulan seperti di Aceh dan Kalimantan Timur. "Sebenarnya di daerah-daerah sudah tumbuh semangat menyelenggarakan sekolah unggulan-sekolah unggulan. Semangat itu yang tidak boleh dihapuskan dan tetap diberikan dorongan kepada daerah untuk menyelenggarakan,? katanya. Ia menyebutkan, salah satu persoalan adalah adanya kesan diskriminasi akses pendidikan yang hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Hal ini, kata Mendikbud, yang harus dijaga supaya tidak menjangkit pada yang berikutnya lagi. "Oleh karena itu, konsekuensi dari proses pembelajaran tadi tetap bisa berjalan. Maka apa saja yang sudah ditetapkan programnya di dalam rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS), yang disusun sampai dengan tahun pelajaran 2012/2013, tetap berjalan," katanya. (Z003) |
| Pemimpin Indonesia lahir dari sistem transaksional Posted: 21 Jan 2013 07:04 AM PST Yogyakarta (ANTARA News) - Pemimpin Indonesia lahir dari sistem politik transaksional sehingga sulit mencari pemimpin tegas dan berani menegakkan hukum, kata Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud MD. "Politik kita saat ini saling sandera, penegakan hukum seolah transaksi jual beli. Hal itu terjadi karena rusaknya sistem rekrutmen politik yang berdasarkan transaksi politik yang kotor," katanya di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Senin. Pada dialog kepemimpinan bertajuk "Kontribusi UII dalam Menyiapkan Pemimpin Bangsa", dia mengatakan negara ini perlu memikirkan bagaimana bisa memiliki kepemimpinan kuat. "Jangan biarkan negara ini mengalami disorientasi, sehingga tidak tahu mau dibawa ke mana, kemudian timbul ketidakpercayaan dan muncul ketidakpatuhan, dan berujung disintegrasi bangsa," katanya. Ia mengatakan Indonesia mempunyai modal menjadi bangsa besar, namun pengelolaan dan kepemimpinan bangsa ini kurang tepat. Bangsa Indonesia, kata dia, secara ideologi kuat dengan Pancasila yang tidak akan terkalahkan, secara sosiologis juga kuat, terlihat dari solidaritas bangsa yang tinggi, dan sumber daya alam luas, sehingga secara ekonomi kuat dengan pertumbuhan terbesar kedua di Asia. "Persoalan yang perlu kita benahi adalah manajemen pemerintahan dan kepemimpinan," kata Guru Besar Fakultas Hukum UII itu. (B015*H010/M008) |
| You are subscribed to email updates from ANTARA News - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan