ANTARA - Peristiwa |
| Kejagung: korupsi IM2 bisa mengarah ke korporasi Posted: 20 Nov 2012 07:17 AM PST Tidak tertutup kemungkinan ada tersangka baru." Berita Terkait "Tidak tertutup kemungkinan mengarah (ke korporasi)," kata Jaksa Agung Muda Tidak Pidana Khusus (Jampidsus), Andhi Nirwanto di sela-sela Rapat Kerja (Raker) Kejagung, di Cianjur, Selasa. Dikatakannya sampai sekarang tersangka kasus tersebut masih satu orang, yakni, mantan Dirut IM2 Indar Atmanto. "Tidak tertutup kemungkinan ada tersangka baru," katanya. Dalam kasus itu, Kejagung sudah menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan besarnya kerugian negara dari tindak pidana korupsi itu mencapai angka Rp1,3 triliun. Kasus tersebut terkait dengan posisi IM2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi dinilai telah menyalahgunakan jaringan bergerak seluler frekuensi 3G tanpa izin pemerintah. IM2 tidak pernah mengikuti seleksi pelelangan pita jaringan bergerak seluler IM2-2000 pada pita frekuensi 2,1 GHz, namun IM2 tetap menyelenggarakan jaringan itu melalui kerja sama yang dibuat antara PT IM2 dengan Indosat Tbk. Pelaku dugaan tindak pidana korupsi tersebut diancam dengan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. (R021/Z003) Editor: B Kunto Wibisono COPYRIGHT © 2012 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com |
| Staf Khusus: pemekaran dirancang untuk perkuat integrasi Posted: 20 Nov 2012 07:08 AM PST  Velik Vernando Wanggai (istimewa) Pemekaran dihadirkan untuk memperkuat integrasi nasional di tengah-tengah `setting` sosial-historis bangsa yang heterogen," Berita Terkait "Pemekaran dihadirkan untuk memperkuat integrasi nasional di tengah-tengah `setting` sosial-historis bangsa yang heterogen," kata Velix dalam siaran pers, Selasa. Menurut dia, otonomi daerah adalah pilihan yang realistis dalam mengelola negara yang pluralistik seperti Indonesia. Otonomi daerah merupakan keniscayaan yang dijalankan oleh pemerintahan di era reformasi ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menurut dia, berkomitmen untuk mengelola otonomi dan desentralisasi ini dengan pendekatan kewilayahan. Untuk itu, dia menepis anggapan bahwa otonomi daerah tersebut hanya mehadirkan raja-raja kecil. "Semua ini merupakan proyek nasional yang menjadi tanggungjawab bersama. Karena itu, kita semua tidak bisa memberikan stigma bahwa otonomi dan desentralisasi gagal, dan hanya menghadirkan `raja-raja kecil` di daerah," katanya. Ia mengatakan, seiring dengan otonomi daerah maka kewenangan, kekuasaan, dan sumber daya pembiayaan juga dilimpahkan ke daerah-daerah. Hal ini diharapkan agar pembangunan tidak hanya terpusat di ibukota-ibukota provinsi namun terdistribusi ke berbagai kawasan. Demikian pula, peluang partisipasi sosial-politik rakyat lebih beragam, baik di birokrasi, posisi DRPD, lembaga-lembaga politik daerah, dan bisnis lokal. Sejalan dengan hal itu, menurut Velix, adalah suatu yang wajar jika pemekaran miliki dimensi dan kepentingan dari elit lokal. "Kami semua perlu memotret rancang bangun DOB (daerah otonom baru) sebagai pembukaan ruang bagi distribusi `power` (kekuasaan) ke daerah-daerah, dan `power` tidak hanya terkonsentrasi di Jakarta atau pusat-pusat ibukota provinsi saja. Inilah makna desentralisasi politik yang substantif," katanya. Ia menambahkan, ke depan, Presiden SBY meletakkan pendirian DOB dengan selektif dengan mengedepankan paramater geografi, demografi, dan kesisteman yang menyeluruh. Editor: Ruslan Burhani COPYRIGHT © 2012 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com |
| You are subscribed to email updates from ANTARA News - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan