detikcom |
| DPR Ragukan Pengaruh Fatwa Money Politics Haram PBNU Posted: 10 Sep 2012 01:42 PM PDT Selasa, 11/09/2012 03:42 WIB Berbagi informasi terkini dari detikcom bersama teman-teman Anda Connect with Facebook Jakarta PBNU berencana mengeluarkan fatwa untuk mengharamkan money politics. Namun fatwa tersebut diragukan efektivitasnya. "Kalau benar PBNU akan mengeluarkan fatwa haram tentang money politics,maka itu sesungguhnya secara normatif menguatkan apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Jazuli Juwaeni, kepada detikcom, Selasa (11/9/2012). Menurut Jazuli, upaya PBNU ini perlu didukung. Meskipun menghilangkan money politics dari Indonesia tidaklah mudah. "Saya sangat mendukung, meskipun dalam waktu yang sama saya ragu juga kalau masyarakat akan komitmen dengan fatwa tersebut,"kata politikus PKS ini. Nahdlatul Ulama (NU) menyampaikan keprihatinan mendalam menyangkut maraknya money politics. PBNU akan mengeluarkan fatwa haram menyangkut praktik politik uang. Money politics dalam Islam disebut risywah (suap), yang dalam prakteknya bisa berbentuk sedekah dan zakat yang belakangan ini marak terjadi di tengah masyarakat, maupun pemberian uang secara langsung dan tak langsung. Juga komitmen pada sebuah janji, ataupun cara-cara lain yang bertujuan mempengaruhi pilihan dalam sebuah pesta demokrasi, baik pemilihan presiden, kepala daerah, dan legislatif. "Risywah (suap) dalam politik sama halnya dengan melakukan korupsi yang merupakan perbuatan keji dan diharamkan oleh agama," tegas Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam siaran pers, Senin (10/9/2012). Wacana fatwa halal atau haram sedekah untuk kepentingan politik itu sendiri akan dibahas dan dipertegas dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, 15-17 September mendatang. (van/nvc) Tutup
|
| Jokowi-Ahok Siapkan 45 Ribu Saksi di TPS Posted: 10 Sep 2012 01:14 PM PDT Selasa, 11/09/2012 03:14 WIB Berbagi informasi terkini dari detikcom bersama teman-teman Anda Connect with Facebook Jakarta 9 hari jelang pemungutan suara putaran dua Pilgub DKI, pasangan calon gubernur terus memperkuat strategi untuk meraih DKI 1. Tim Jokowi-Ahok, mempersiapkan 45 ribu saksi di TPS. Diharapkan saksi-saksi itu dapat memantau proses pemungutan dan perolehan suara. "Saksi sekarang ini kami sudah siapkan 45 ribu saksi, untuk nanti masuk ke TPS," ujar cagub DKI Joko Widodo dalam acara halal bihalal bersama media dan Timses di Rumah makan Sari Kuring, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (10/9/2012) malam. Selain 45 ribu saksi di TPS, timnya juga sudah mempersiapkan koordinator dan pengawas di kelurahan dan kecamatan. Tak kurang dari 15 koordinator di kelurahan dan 20 koordinator kecamatan dikerahkan untuk memantau proses putaran dua Pilgub DKI. "Kita juga mempunyai koordinator dan pengawas, di kelurahan sebanyak 15 dan di kecamatan sebanyak 20. Akan ada semuanya karena memang kuncinya di situ," kata Wali kota Solo itu. Jokowi berharap dengan banyaknya saksi yang dikerahkan oleh timnya, bisa memantau proses pemungutan dan penghitungan suara di tiap TPS, selain untuk memperhatikan kalau-kalau terjadi kecurangan. "Kita ingin agar Pilgub yang bersih dan jujur ini ada di Pilgub DKI Jakarta," kata Jokowi. Sebagaimana diketahui, KPU DKI telah menetapkan putaran dua Pilgub DKI jatuh pada hari Kamis, 20 September 2012. Sementara dua kandidat yang akan bertarung adalah pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama dan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. (bal/van) Tutup
|
Sending your message| You are subscribed to email updates from news.detik To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan