Isnin, 26 Disember 2011

Sindikasi international.okezone.com

Sindikasi international.okezone.com


10 Ribu Dokter Lakukan Protes di India

Posted: 26 Dec 2011 04:08 AM PST

JAIPUR - India tengah dilanda krisis dokter yang meninggalkan tugasnya rumah sakit untuk melakukan protes. Sekira 10 ribu dokter melakukan aksi mogok yang sudah berlangsung sejak Sabtu 24 Desember lalu.


Kondisi ini membuat pelayanan kesehatan untuk masyarakat terganggu. Seorang pasien, Nasroon Bano, bahkan dikabarkan meninggal usai melahirkan di Rumah Sakit Zenana, Jaipur. Korban tewas karena tidak ada dokter yang membantu proses persalinannya.


Sebagian besar yang mogok ini bekerja di rumah sakit milik pemerintah. Mereka menuntut kenaikan gaji dan kesempatan promosi yang lebih baik setara dengan dokter-dokter yang bertugas di rumah sakit swasta.


Namun tampaknya Pemerintah Negara Bagian Rajashtan bergeming dengan tuntutan para dokter. Mereka bahkan mengerahkan 373 dokter militer sebagai bantuan. Sementara sekira 1.000 dokter bantuan lagi akan dikerahkan hari ini.


Selain itu, pemerintah juga mengambil bantuan dokter dari perusahaan kereta api bahkan meminta dokter yang sudah pensiun untuk membantu memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit umum.


Hingga Sabtu sore lalu, sekira 394 dokter yang melakukan aksi mogok sudah ditangkap oleh pihak berwenang setempat. Menurut pemerintah, mereka ditangkap dikenakan undang-undang Pelayanan Publik (SMS). Undang-undang ini ditujukan mengatasi kesulitan saat darurat.


Sementara menurut Kepala Dokter di SMS Medical College, Lokendra Sharma, sejak protes berlangsung 26 pasien meninggal. Tetapi tidak jelas apakah kematian pasien ini memang diakibatkan karena tidak mendapatkan perawatan.


Menurut seorang dokter, Pemerintah India sudah seharusnya melakukan negosiasi dengan para dokter. 

"Pasien-pasien saat ini tengah sekarang. Pemerintah harus bernegosiasi. Para dokter bekerja dengan kondisi buruh, pemerintah saat ini sepertinya tuli dan berpura-pura bodoh tidak mengetahui keadaan sebenarnya," ujar Ganpat Chandra Gupta seperti dikutip CNN, Senin (26/12/2011).


Meskipun banyak pihak mempertanyakan apa maksud protes ini, tidak sedikit pula yang mendukung aksi mogok. Mereka mengutuk Pemerintah Rajasthan yang tidak sensitif dengan kondisi yang dialami para dokter setempat dan mendesak dilakukan negosiasi agar protes tidak berkelanjutan.

(faj) Full content generated by Get Full RSS.

Turki: UU Armenia Politis

Posted: 26 Dec 2011 03:01 AM PST

ANKARA - Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoglu mengatakan, undang-undang tentang pembantaian etnis Armenia yang akan digagas oleh Prancis tidak berperikemanusiaan dan berbau politis.

"Akankah 5 ribu, 10 ribu, atau 50 ribu warga ditahan di penjara? Undang-undang itu tidak berperikemanusiaan dan tidak berguna serta berbau politis," ujar Davutoglu, seperti dikutip PanArmenian, Senin (26/12/2011).

Davutoglu juga menilai undang-undang itu akan menciptakan kerumitan dan tidak akan ada keuntungan politik yang didapat dari undang-undang kontroversi tersebut.

Undang-undang yang disahkan oleh Prancis akan menahan setiap orang yang menyangkal adanya peristiwa pembantaian Armenia. Mereka juga akan mendapatkan denda sebesar EUR45 ribu atau sekira Rp532 juta.

Undang-undang itu terbukti sudah memperburuk hubungan Turki dan Prancis. Turki bahkan sudah memulangkan duta besarnya yang bertugas di Paris karena undang-undang itu disahkan oleh Parlemen Prancis.

Belakangan ini, Turki juga kerap melontarkan kecamannya terhadap Prancis. Undang-undang itu juga membuahkan respons dari Eropa. Saat ini, keanggotaan Turki di North Atlantic Treaty Organization (NATO) kerap dipertanyakan.

Pihak Belanda sudah meragukan keanggotaan Turki karena Turki dianggap mengabaikan mitranya sendiri, Prancis dan Israel.(rhs)

Full content generated by Get Full RSS.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan