Rabu, 19 Oktober 2011

KOMPAS.com - Regional

KOMPAS.com - Regional

Kantor DPRD Cimahi Dipasangi Kamera Pengintai

Posted: 19 Oct 2011 08:23 AM PDT

CIMAHI, KOMPAS.com — Sekretariat Dewan DPRD Kota Cimahi, Jawa Barat, akan memasang 10 kamera pengintai (CCTV) guna memudahkan pengawasan terhadap kinerja DPRD Kota Cimahi.

"Saat ini, CCTV yang sudah terpasang baru berjumlah tidak lebih dari lima unit yang ditempatkan di beberapa ruangan strategis, seperti ruang pimpinan dewan, rapat, Banmus (Badan Musyawarah), dan paripurna," kata Sekretaris DPRD Kota Cimahi Eddy Junaedi kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (19/10/2011).

"Prosesnya kami lakukan secara bertahap, tidak sekaligus. Dan, ini merupakan inisiatif dari Dewan. Kami harapkan adanya CCTV ini bisa menunjang kinerja Dewan pada akhirnya," ujarnya.

Eddy menyebutkan, anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan kamera pengintai itu mencapai Rp 200 juta. Anggaran sebesar itu tidak seluruhnya digunakan untuk membelanjakan kamera pengawas saja, tetapi untuk membangun sarana penunjang fasilitas Dewan lainnya, seperti pembangunan atap tempat parkir mobil.

"Untuk menyelaraskan dengan konsep Cimahi Cyber City, kami akan usahakan untuk melengkapi diri dengan pembuatan situs khusus untuk DPRD Kota Cimahi. Prosesnya tidak bisa sekaligus, tetapi bertahap dalam pengajuan anggarannya. Yang penting apa yang kami lakukan tetap harus memprioritaskan kepentingan rakyat yang lebih mendesak," ujarnya.

Menanggapi ini, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Cimahi Cecep Rustandi menganggap, terlalu berlebihan jika pemasangan kamera CCTV dikhususkan untuk mengawasi kinerja anggota Dewan. Sebab, ia menilai, kinerja DPRD selama ini sudah terpantau dengan baik. Menurut dia, pemasangan kamera CCTV lebih baik diprioritaskan untuk menunjang aspek keamanan di kantor DPRD.

"Lebih baik, pemasangan kamera CCTV lebih diprioritaskan di tempat-tempat yang mendukung keamanan. Sebab, mobilitas keluar-masuk orang yang tidak bisa terkontrol. Selama ini, sering juga terjadi kehilangan barang di DPRD," katanya.

Sebelumnya, pada tahun anggaran 2010, Setwan DPRD Kota Cimahi telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 400 juta untuk merenovasi beberapa ruang kerja. Beberapa ruang kerja baru yang dibangun adalah ruang rapat Banmus, ruang rapat panitia khusus, ruang rapat Badan Legislasi, dan ruang Badan Kehormatan DPRD Kota Cimahi. Fasilitas di setiap ruangan DPRD Kota Cimahi itu telah dilengkapi pendingin ruangan dan toilet.

Full content generated by Get Full RSS.

Mahasiswa: Reshuffle Bukan untuk Rakyat

Posted: 19 Oct 2011 08:18 AM PDT

Pascareshuffle

Mahasiswa: Reshuffle Bukan untuk Rakyat

Syamsul Hadi | Marcus Suprihadi | Rabu, 19 Oktober 2011 | 15:18 WIB

 JEMBER, KOMPAS.com- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jember, Jawa Timur, Rabu (19/10/2011,) menggelar aksi demo menyikapi kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono di usianya yang kedua.

IMM mengevaluasi kepemimpinan dua tahun pemerintahan SBY-Boediono telah mengalami degradasi kualitas kepemimpinan. Dian Wahana, ketua Pengurus Cabang IMM Jember mengatakan, proses reshuffle para menteri yang terjadi saat ini sepertinya bukan karena untuk memenuhi kepentingan rakyat tetapi bernuansa politis dengan bagi-bagi jabatan.

Ini sebenarnya bukan merupakan prioritas yang dikehendaki rakyat, meski menterinya ganti tetapi tidak memberi rasa aman dan nyamana kepada masyarakat, sama saja dengan membohongi publik, seru Dian Wahana.

Aksi demo yang dilakukan di gedung DPRD Jember mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian setempat. Untuk tidak berlama-lama mengganggu ketertiban masyarakat pengguna jalan di bundaran DPRD, maka perwakilan pengunjuk rasa akhirnya diterima Komisi A DPRD Jember uyang dipimpin wakilnya, Evi Lestari.

Ulal Asmaul Husnah, Ketua BidangHikmah IMM menilai, penegakkan hukum Pemerintah SBY lebih parah dibanding pemerintahan Suharto. "Satu peryanyaan dalam rreshuffel kabinet mengapa harus ada mentero dan wakil menteri.Apakah ini sudah diperlukan atau kepentingan penguasa saja," kata Ulal.

Wakil ketua Komisi A DPRD Jember Evi Lestari menanggap sikap mahasiswa itu mengatakan, memang benar masih adapersoalan dalam pemerintaha SBY. Seperti persoalan TKI dan adanya reshuffle kabinet, namun aspirasi ini positif dan dewan tidak akan tinggal diam. "Secara de yure aspirasi ini kita terima," kata Evi yang juga ketua DPD PAN Jember.

Full content generated by Get Full RSS.
Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)