ANTARA - Peristiwa

---

Seorang perempuan hadapi tagihan telefon 200.000 dolar AS Posted: 19 Oct 2011 07:11 AM PDT Florida (ANTARA News) - Rekening tagihan telefon yang lebih tinggi dari biasa bisa membuat orang terpana, dan Celina Aarons menghadapi tagihan yang membuat orang tak bisa bicara, yaitu lebih dari 200.000 dolar AS; itu tak keliru! Perempuan Florida tersebut memiliki rencana yang biasanya membuat ia mengeluarkan 175 dolar AS per bulan. Ia memasukkan dua saudaranya pada rekening itu, demikian laporan AFP --yang dipantau ANTARA di Jakarta, Rabu malam. Keduanya bisu dan tuli, dan terus-menerus menggunakan telefon pintar untuk mengirim teks serta berkomunikasi dengan lebih mudah. "Dia manis, dan ia kuliah dan saya akan melakukan apa saja buat dia," kata perempuan itu kepada stasiun televisi WSVN tentang saudaranya, Shamir. Masalahnya ialah Shamir pergi berlibur ke Kanada, dan tidak mematikan "data roaming"-nya. Perempuan tersebut menghadapi berita buruk: rekening tagihan dengan jumlah 201.005,44 dolar AS. "Saya panik. Saya gemetar, menangis, saya bahkan tak bisa bicara sebanyak itu di telefon. Rasanya hidup saya sudah berakhir," kata perempuan itu kepada WSVN. Perempuan tersebut mengatakan ia mengira "itu takkan pernah bisa dibayar ... Saya tak bisa membayar itu. Itu seperti membeli rumah cantik sekarang, berdasarkan untuk apa rumah tersebut". Meskipun T-Mobile tak harus mengurangi rekening perempuan itu, perusahaan tersebut menyampaikan tagihan buat perempuan tersebut sebesar 2.500 dolar AS. "Kasus Aarons tidak biasa, sekalipun jumlah rekening itu benar. T-Mobile memotong rekening tagihannya jadi 2.500 dolar AS dan memberi dia waktu enam bulan untuk membayar itu," kata wanita juru bicara T-Mobile. (Uu.C003) Editor: Ruslan Burhani COPYRIGHT © 2011 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full content generated by Get Full RSS.

Fraksi Hanura berharap reshuffle meningkatkan kinerja KIB II Posted: 19 Oct 2011 06:40 AM PDT Jakarta (ANTARA News) -  Ketua Fraksi Partai Hanura DPR RI, H Sunardi Ayub SH mengharapkan, kehadiran menteri-menteri baru di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II, harus dapat meningkatkan kinerja pemerintah di segala bidang. "Jika kinerja pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan rakyat, berarti anggapan sebagian publik reshuffle hanya sebagai pencitraan tidak benar," katanya di Jakarta, Rabu. Sunardi mengatakan, pencitraan yang sesungguhnya adalah terlaksananya rencana-rencana pembangunan dan mencapai ouput yang dapat dirasakan masyarakat, baik langsung maupun tidak. "Kalau pencitraannya seperti itu, Fraksi Hanura pasti akan dukung, karena orientasinya untuk rakyat dan pembangunan nasional," katanya sembari memberi contoh dalam masalah program legislasi nasional. "Meskipun pembentukan undang-undang merupakan kewenangan DPR, tetapi dalam pembahasan dan persetujuan sebuah Rancangan Undang-Undang dilakukan bersama antara DPR dengan Pemerintah," katanya. Dalam Prolegnas 2010-2014 ada 246 daftar RUU. Dari jumlah tersebut 164 daftar RUU yang diusulkan pemerintah, sisanya diusulkan DPR. Pemerintah berkewajiban menyiapkan RUU dan naskah akademisnya, ujarnya.   Menurut Sunardi, dalam periode masa sidang 2009-2010 dan 2010-2011 ada sejumlah RUU yang masih tertunda hingga kini. Seperti RUU BPJS dan RUU Otoritas Jasa Keuangan. Kedua RUU merupakan amanat Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU tentang Bank Indonesia. Kedua RUU masih tertunda karena pemerintah tetap bersikukuh dengan pendapatnya.   Dengan ditunjuknya menteri hukum dan HAM yang baru ini diharapkan dalam bidang legislasi nasional dapat meningkatkan kinerja legislasi nasional dan menyelsaikan RUU yang selama ini masih menggantung. Sunardi meegaskan, Khusus RUU BPJS ini merupakan tantangan pemerintah dan DPR, karena masyarakat dan rakyat sudah terus menerus mengharapkan RUU ini dapat menjadi undang-undang.   Selain soal legislasi nasional, yang menjadi sorotan Fraksi Partai Hanura adalah peninjauan kembali sejumlah kontrak karya yang selama ini didengung-dengungkan dan menjadi salah satu program pemerintahan SBY Budiono. "Fraksi Hanura ingin melihat bagaimana menteri ESDM yang baru ini dapat melaksanakan tugas suci tersebut. Karena banyak kontrak karya yang hasilnya merugikan kepentingan ekonomi nasional," demikian Sunardi Ayub.(*) Editor: Ruslan Burhani COPYRIGHT © 2011 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full content generated by Get Full RSS.

You are subscribed to email updates from ANTARA News - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610