Selasa, 13 September 2011

KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

KPK Harus Buka 32 Kasus Nazaruddin

Posted: 13 Sep 2011 05:17 AM PDT

Kasus Korupsi

KPK Harus Buka 32 Kasus Nazaruddin

Iwan Santosa | Marcus Suprihadi | Selasa, 13 September 2011 | 18:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta membuka pemeriksaan 32 kasus dugaan korupsi yang melibatkan Muhammad Nazaruddin. Saat ini hanya dua kasus yang dibuka oleh KPK.

Serikat Pengacara Rakyat (SPR) menyatakan, Ketua KPK Busyro Muqodas sudah menyatakan ada 32 kasus yang melilit Nazaruddin di lima kementerian dengan total nilai Rp 6 triliun. "Informasi Busyro menguatkan dugaan ada mafia proyek yang melibatkan politisi partai berkuasa. Dugaan itu sudah mencuat beberapa bulan lalu ketika Ketua DPR ngotot membangun gedung baru DPR dengan harga di atas kewajaran. Namun, aneh pemberian informasi publik mengenai pengusutan 32 kasus tersebut tidak dilanjutkan hingga kini," kata juru bicara SPR, Habiburokhman.

Menurut Habiburokhman, diduga saat ini ada pihak-pihak yang bergerilya untuk memastikan bahwa KPK hanya mengusut dua kasus yang melilit Nazaruddin. Adapun sisa puluhan kasus akan dibiarkan mengambang.

"Jika KPK bekerja serius, dalam waktu sebulan tersebut sudah ada perkembangan signifikan dari penyelidikan 32 kasus tersebut. Nazaruddin sudah ditangkap dan beberapa orang yang tersangkut kasusnya juga sudah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor. Seharusnya KPK sudah bisa mengungkap kemajuan penyelidikan 30 kasus besar lainnya untuk membuktikan komitmen penegakan hukum," kata Habiburokhman.

Desa Pesisir Miskin Akan Digarap

Posted: 13 Sep 2011 05:17 AM PDT

Pemberdayaan

Desa Pesisir Miskin Akan Digarap

Brigita Maria Lukita | Agus Mulyadi | Selasa, 13 September 2011 | 19:07 WIB

KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES

Ilustrasi: Proyek pembangunan gedung bertingkat sedang berlangsung di pesisir kawasan Jakarta Utara, Senin (11/10/2010). Pembangunan gedung bertingkat tanpa melihat tata letak ruang menyebabkan kawasan pesisir Jakarta Utara kerap terendam banjir saat pasang air laut ataupun hujan deras.

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan pengembangan 6.640 desa pesisir yang selama ini belum diberdayakan. Pengembangan dilakukan melalui program pengembangan desa pesisir tangguh (PDPT) hingga tahun 2014.

Total desa pesisir di Indonesia yang miskin mencapai 10.640 desa. Selama ini, pengembangan desa pesisir baru dilakukan terhadap 4.000 desa pesisir dengan berbasis pada pelabuhan perikanan.

Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Sudirman Saad, di Jakarta, Selasa (13/9/2011), mengemukakan, tahun 2012, PDPT diusulkan untuk dilaksanakan pada 48 desa di 16 kabupaten/kota. Anggaran PDPT yang diusulkan dalam APBN 2012 adalah Rp 30 miliar.

Sejumlah 16 kabupaten/kota itu meliputi Kabupaten Pesisir Selatan, Kaur, Tangerang, Sukabumi , Kendal, Kulon Progo, dan Pacitan. Selain itu, Kabupaten Bengkayang, Kotawaringin Barat, Kota Baru, Pinrang, Parigi Moutong, Bau-Bau, Seram bagian Barat, Pulau Morotai, dan Teluk Wondama

"Kami mengusulkan agar anggaran untuk PDPT tahun depan ditambah sebesar Rp 100 miliar sehingga pengembangan desa lebih optimal," ujarnya.

Program pemberdayaan desa pesisir itu, ujar Sudirman, diarahkan untuk penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan ketahanan desa terhadap bencana. "Manajemen masyarakat terhadap bencana masih rendah. Akibatnya, saat terjadi bencana tsunami menimbulkan korban jiwa besar," kata Sudirman.

Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)